SEKOLAH ternyata bisa juga jadi arena gelut—bahkan bagi para gurunya. Itulah yang terjadi di kompleks SLTPN 56 Jeruk Purut, Jakarta Selatan, Rabu pekan lalu. Seperti diceritakan Suara Pembaruan, Daryo yang guru keterampilan berkelahi dengan Abdul Kadir, guru fisika di sekolah yang sama. Mulanya cuma adu mulut, lalu main kaki, terus bergelut. Ber-”Smack Down” ria?

Seorang rekan mereka, Emi, berusaha melerai. Bukannya berhenti, mereka malah tambah seru. Keduanya berguling-guling di tanah, laiknya adegan keras dalam Smack Down. Daryo lalu melaporkan kasus ini Polsek Metro Pasar Minggu.

Perkelahian itu diduga buntut kasus tukar guling tanah sekolah mereka dengan PT Tata Distara. Tanah sekolah milik negara itu memang terletak di kawasan strategis, Melawai, Blok M, Jakarta Selatan. Februari 2001, tiba-tiba kepala sekolah mengundang orang tua murid dan segenap guru, lalu menunjukkan SK Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional DKI Jakarta, soal pembentukan tim perpindahan ke Jalan Jeruk Purut, Cilandak Timur, di tanah milik PT Distara.

Perpindahan itu ditentang sejumlah guru dan orang tua murid. Soalnya, lokasi baru itu dianggap lebih jauh dan ongkos transportasinya lebih mahal. Tak digubris, perpindahan jalan terus. Guru yang tidak puas lalu melakukan class action dan legal standing. Menurut mereka, keputusan tersebut mengganggu kepentingan umum dan melanggar Keppres No. 16/1994 tentang perlunya izin Presiden—atas usul Menteri Keuangan—apabila aset negara berubah fungsi. Para guru pun pecah dalam dua kubu: menolak dan setuju. Ujung-ujungnya, adu gelut sesama rekan.

Perkelahian itu semestinya tidak terjadi kalau Departemen Pendidikan sebagai pemilik aset memperlihatkan sikap tegasnya.