Krisis listrik menggaungkan tanda bahaya, Jumat 23 Mei lalu. Empat hari kemudian kawasan industri di Jawa Timur mulai terkena pemadaman bergilir, sementara aliranlistrik ke pemukiman lancar seperti biasa. Sebaliknya, diBali, pemadaman diberlakukan lebih merata. Banyak pemilikhotel protes, tapi byar-pet tak lagi bisa dihindari.

Krisis energi yang dicemaskan sejak tahun 1999 lalukini benar-benar harus dihadapi. Pelanggan listrik di Bali danJawa tak lagi nyaman, persis seperti yang sejak dulu dialamipelanggan PLN di berbagai kawasan Indonesia lainnya. Pelanggandi kedua pulau ini tak lagi hidup dalam kecukupanenergi—kecukupan yang bisa disebutprivilege, karena tidak dimiliki warga yang bermukim di bagian lain Nusantara. Insya Allah,sekarang tercapai "pemerataan" dalam hal kekurangan listrik,kendati derajatnya berbeda. Sekadar ilustrasi, pemadaman listrikdi Jawa terjadi beberapa jam sehari, tapi di Lampungpemadaman berlangsung jauh lebih lama. Hidup dengan listrik terbatasjuga merupakan hal yang biasa di daerah lain—sebut sajadi Kalimantan dan Papua.

Selain hikmah "pemerataan", krisis listrik menimbulkanrisiko bagi dunia usaha berupa keterlambatan, inefisiensi,dan penurunan tingkat produksi. Semua itu akhirnya berujungpada kerugian. Dalam hal ini PLN tentu secara elegan perluikut bertanggung jawab. Jadi, tidak sekadar minta maafatau menganjurkan sektor industri agar memasang generatorsendiri. PLN justru harus menunjukkan kematangan berbisnis,untuk kemudian mengatasi krisis. Soalnya gejala krisis sudahterjadi September tahun lalu, ketika listrik di Jakarta padamlebih dari 24 jam karena gardu induk Cibinong terbakar.

Pemadaman bergilir yang terjadi sekarangmenunjukkan bahwa upaya PLN mengatasi krisis tidak berhasil.Padahal, dengan cadangan listrik PLN lebih dari 5.000 megawatt,pemadaman seharusnya bisa dihindari. Namun, di balik krisisternyata ada kelemahan dalam menangani beban listrik danperawatan pembangkit listrik. Hal ini erat kaitannya denganinfrastruktur yang kurang atau tidak terurus. Tapi, bukanmustahil, krisis listrik itu juga berpangkal pada manajemenPLN yang kabarnya buruk sekali.

Ketidakmampuan mencegah pencurian listrik,misalnya, hanyalah satu bukti dari kelemahan manajemen itu.Juga, banyak hal kecil menjengkelkan lainnya yang tidakdiimbangi PLN dengan pelayanan yang bermutu. Dalam berurusandengan pelanggan, PLN tampaknya memposisikan dirisebagai "birokrasi kerajaan" yang geraknya serba lamban.Kenaikan tarif listrik otomatis tiap tiga bulan sekali pun tidakmembuat BUMN ini mampu menaikkan mutu pelayanannya.Padahal, tarif itu sudah paling tinggi di Asia Tenggara.

Tak bisa lain, kenaikan tarif dan pemadaman bergilirharus diterima sebagai bagian dari proses menyakitkan yangmesti ditanggung masyarakat pelanggan, entah sampai kapan.Mengharapkan PLN bekerja lebih baik, percuma saja. Dulu, dibawah payung Orde Baru, PLN terkenal tidak efisien. Kini, di erareformasi, PLN semakin memprihatinkan. Intervensi elitepolitik ke tubuh PLN juga kian memerosotkan kinerjanya.Kebijakan pemerintah Abdurrahman Wahid, yang memutuskansengketa listrik swasta mesti dilakukan di luar pengadilan, justrumenutup peluang PLN untuk memperjuangkan solusi terbaikbagi masa depan listrik di republik ini.

Memang, negosiasi yang dilakukan pekan lalu telah berhasil menyepakati penurunan harga jual listrik swasta. Tapi penurunan itu tidak banyak artinya karena PLN tetap dibebani tunggakan US$ 4 juta per bulan selama 30 tahun (kepada Paiton), selain membayar klaim jutaan dolar lagi kepada OPIC. Tak bisa tidak, proyek listrik swasta yang sarat KKN itu pun telah menjadi bagian integral dari proses menyakitkan tersebut di atas. Ditambah dengan kinerja buruk PLN, proses menyakitkan itu sudah bagaikan lingkaran setan, yang kiat untuk meretasnya sangat sulit ditemukan.