Sebagian besar Jakarta pada Jumat dua pekan lalu gelap-gulita. Listrik memang tidak mengalir ke empat wilayah: Gambir, Kebayoran, Kramat Jati, dan Tangerang. Pada Jumat malam itu, PLN tidak bisa memasok listrik sekitar 500 MW ke kawasan Jabotabek. Jumlah ini setara dengan hampir 400 ribu pelanggan listrik yang memasang daya 1.300 watt. Sialnya, kegelapan itu terus berlangsung seminggu, hingga Kamis pekan lalu. Lokasi pemadamannya saja yang berganti-ganti. Pasokan listrik sudah mulai normal pada Jumat. Itu pun bukan karena pasokan listriknya yang sudah kembali, melainkan beban puncaknya yang berkurang karena libur.

Selama sepekan itu, Jabotabek memang sedang menghadapi giliran pemadaman yang dilakukan karena kemampuan PLN memasok listrik menurun. Total jenderal, PLN tak bisa memasok sekitar 1.200 MW atau hampir 10 persen dari permintaan rata-rata listrik di Jawa-Bali. Menurut Direktur Utama PLN, Eddie Widiono Suwondo, tersendatnya pasokan listrik ini karena ada sejumlah pembangkit yang sedang memasuki tahap pemiliharaan, sebagian rusak, dan sebagian lagi tak mampu beroperasi karena alam. "Kami sedang memperbaiki kerusakan dan keadaan akan kembali normal pada Juni nanti," katanya. Ia juga berkali-kali meminta maaf atas gangguan ini.

Tapi bukan kali ini saja PLN teledor. Pada September tahun lalu, sebagian besar Jakarta dan Bekasi gelap-gulita. Hanya sebagian kecil Jakarta Pusat dan Jakarta Utara yang terbebas dari kegelapan. Lalu lintas kacau-balau karena lampu lalu lintas ikut padam. Kemacetan terjadi di mana-mana. Kereta listrik di Jabotabek lumpuh dan penumpang menumpuk di semua stasiun. Ketika itu listrik mati gara-gara peralatan pemecah arus (circuit breaker) di gardu induk Cibinong terbakar. Padahal gardu itulah yang menjadi pusat penyebaran listrik di Jakarta dan sekitarnya. Kasus itu bisa diatasi dalam dua hari.

Karena itu, kata maaf saja tak cukup. Sejak tahun 2000, PLN terus-menerus menaikkan tarif rata-rata enam persen setiap tiga bulan. Petugas lapangan PLN juga makin tegas jika ada konsumen yang menunggak pembayaran rekening listrik. Sambungan listrik langsung dicabut begitu konsumen lalai membayar tagihan. Namun, giliran PLN yang teledor, tak ada kompensasi yang dibayar oleh satu-satunya pabrik setrum di Indonesia itu. "Ini tidak adil. Manajemen PLN yang salah, konsumen yang diminta menanggung akibatnya," ujar Indah Suksmaningsih, Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Indah dan juga ribuan konsumen PLN memang layak marah. Pemadaman bergilir yang terakhir terjadi pada 1990-1991. Ketika itu, Jawa-Bali memang menghadapi krisis listrik yang hebat. Pertumbuhan ekonomi sampai 8 persen tak diikuti kemampuan pemerintah menyediakan listrik bagi industri baru yang bermunculan. Sejak itulah lahir program listrik swasta. Tapi pemadaman yang terjadi sekarang ini bukanlah karena ada krisis listrik yang gawat seperti sepuluh tahun silam. Kali ini keteledoran manajemen PLN dan anak-anak perusahaannyalah yang menjadi penyebabnya.

Dengan kapasitas terpasang pembangkit listrik yang ada di Jawa-Bali 18.612 MW, pembangkit yang ada ternyata hanya memberikan daya mampu bersih sekitar 13.000 MW, sedangkan beban puncak rata-rata kini sudah di atas 13.250 MW. Ada defisit sampai 205 MW atau setara dengan 205 juta watt. Otomatis, giliran pemadaman harus dihadapi konsumen. Padahal, melihat perencanaan PLN, mestinya kondisi pasokan listrik baru gawat setelah tahun depan, bukan sekarang.

Tapi, itulah yang terjadi. Kalau ada pembangkit yang memasuki tahap pemeliharaan rutin, jelas itu bukan masalah. Pemeliharaan rutin antara lain dilakukan di PLTU Suralaya Unit 5, PLTGU Tambak Lorok, dan PLTGU Tanjung Priok. Jika pembangkit listrik yang rusak gara-gara tanah longsor, teranglah kita tak bisa menuntutnya, seperti yang terjadi di PLTP Kamojang. Namun, jika ada pembangkit tenaga gas yang turbinnya rusak setelah dipaksa menggunakan BBM (bahan bakar minyak), jelaslah manajemen PLN atau anak perusahaan PLN yang menangani masalah itu--PT Pembangkitan Jawa-Bali--mesti mempertanggungjawabkannya.

Bagaimana ini tak bisa disebut dengan keteledoran jika penggunaan BBM ternyata merusak coating dan sudu-sudu turbin. Menurut Direktur Pembangkitan Jawa-Bali, Bagiyo Irawan, penggunaan BBM tak terhindarkan gara-gara pasokan gas langka di Jawa Timur sejak tahun 2000--setelah produksi gas ladang Pagerungan, Jawa Timur, menurun. Anehnya, PLN tidak bisa melobi Pertamina untuk mendapatkan prioritas untuk memperoleh pasokan gas di tengah kelangkaan itu. Dan Pertamina punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan gas di dalam negeri. Dan dampaknya dirasakan sekarang. Gara-gara kerusakan ini, Pembangkitan Jawa-Bali tidak bisa memasok listrik hampir 800 MW.

Sialnya, kalaupun kerusakan ini bisa diatasi, PLN bakal menghadapi masalah di pembangkit listrik tenaga air. Sumber Tempo di PLN mengindikasikan bahwa kemungkinan besar PLTA akan menjadi gangguan berikutnya. Dia memberi contoh debit air di Sungai Citarum selama Mei ini, yang tidak pernah mencapai titik maksimal. Bahkan dia memperkirakan debitnya akan terus turun hingga Agustus mendatang. Padahal Citarum diandalkan untuk menggerakkan Pembangkit Listrik Tenaga Air Saguling, yang memiliki daya 798 MW. Kemungkinan hal yang sama akan dialami pembangkit lain seperti PLTA Cirata dan PLTA Karangkates. Total PLTA di Jawa-Bali mencapai 2.536 MW (14 persen dari total kapasitas Jawa-Bali).

Koordinator Working Group on Power Sector Restructuring, Fabby Tumiwa, terang-terangan menuding kinerja manajemen PLN sangat buruk. Dia mencatat, mestinya daya mampu PLN tidak 13 ribu MW, melainkan bisa sampai 14-15 ribu MW, karena kapasitas terpasang PLN 18.600 MW, sementara yang rusak dan tidak beroperasi hanya sekitar 4.000 MW. Jika akhirnya daya mampu PLN cuma 13 ribu MW, berarti ada daya listrik yang hilang sampai 2.000 MW. "Ini karena PLN lemah dalam manajemen beban listrik dan perawatan pembangkit," kata Tumiwa. Jadi, kalau ramalan pejabat PLN tadi benar, pemadaman bergilir tidak hanya akan berakhir pada Juni, tapi bisa sampai Agustus. Dan kata maaf dari direksi PLN jelas tidak cukup.

Ali Nur Yasin