Operasi militer di Aceh mengilhami sejumlah anggota DPR mendesak pemerintah mengultimatum Swedia. Negara itu dinilai membiarkan dan melindungi tokoh Gerakan Aceh Merdeka yang bermukim dan menjadi warga negara negeri Skandinavia itu. Jika Swedia terus tak bersahabat, DPR menyarankan pemerintah memutuskan hubungan diplomatik dengan negara itu.

”Segera tentukan batas waktu. Kalau Swedia masih keras kepala, seyogianya pemerintah mengambil tindakan,” ujar Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri DPR, Ibrahim Ambong, saat rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, Rabu pekan lalu.

Anggota DPR lainnya mendesak agar pemerintah memboikot produk Swedia jika terus memelihara tokoh GAM seperti Hasan Tiro dan Zaini Abdullah.

”Kalau perlu, jangan lagi pakai Volvo,” kata salah seorang anggota Komisi I itu.

Lantas apa komentar Hassan Wirajuda? Tuntutan anggota DPR wajar dan merefleksikan kecemasan masyarakat Indonesia pada Swedia.

”Kita tengah mempertimbangkan cara efektif agar Swedia merespons cepat dan tepat. Tapi tuntutan boikot dan pemutusan hubungan diplomatik perlu dipertimbangkan dengan matang,” ujar Hassan. Pemerintah, menurut Hassan, sebenarnya sudah tiga kali mengirim delegasi khusus ke Swedia, juga surat tertanggal 12 Mei lalu. Dalam surat itu, RI meminta pemerintah Swedia menindak warga negaranya asal Aceh yang kini menjadi pemimpin GAM dan melakukan sejumlah teror dan pengeboman.