Pintu gerbang PT Arun Natural Gas Liquefaction tampak lengang. Hanya beberapa tentara dan petugas satuan pengamanan (satpam) berjaga-jaga di pabrik gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) ini. Sekitar 3.000 pekerja masih tetap mengoperasikan pabrik yang terletak di pinggir jalan raya lintas Sumatera yang menghubungkan Banda Aceh dan Medan itu. Tak aneh pula bila cerobong api (flare) Arun tampak berpijar menghiasi langit Lhokseumawe. Di waktu malam, cerobong itu seperti obor raksasa yang menerangi kota berpenduduk lebih dari 150 ribu jiwa itu. Kapal-kapal kargo juga silih berganti mengangkut LNG dari pelabuhan Arun ke Jepang dan Korea Selatan.

Sepintas memang tak ada yang berubah, kendati suasana perang mencekam di Nanggroe Aceh Darussalam sejak darurat militer diumumkan pemerintah Sabtu malam dua pekan silam. Sampai minggu lalu, keganasan perang belum menyentuh pabrik LNG terbesar di Indonesia ini. Dentuman meriam dan suara rentetan senapan mesin hampir tak pernah terdengar, meskipun Arun terletak di kota basis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) kedua terbesar. Sedangkan basis GAM paling besar berlokasi di Bireun. Sejauh ini juga belum terlihat ada penambahan pasukan pengamanan di Arun. Pabrik Arun hanya dijaga satu kompi tentara dan sekitar 100 tenaga satpam. "Kami masih beroperasi penuh," kata juru bicara Arun, Irwandar.

Tahun ini target Arun ialah mengirim LNG sebanyak 125 kapal, yang masing-masing mengangkut 125 ribu meter kubik LNG. Target tersebut naik sedikit dibanding tahun lalu, yang 113 kapal—setara 6,42 juta ton gas cair. Tapi tingkat produksi ini masih jauh di bawah kapasitas produksinya, yang mencapai 11 juta ton. Pabrik yang dibangun di atas lahan 270 hektare ini juga memproduksi kondensat. Setiap tahun, perusahaan pengolahan gas alam cair milik pemerintah Indonesia melalui Pertamina (55 persen), ExxonMobil (30 persen), dan Japan Indonesia LNG Company (15 persen) ini rata-rata menjual LNG dan kondensat senilai US$ 2 miliar-3 miliar.

Suasana agak berbeda terlihat di ExxonMobil Oil Indonesia. Perusahaan pemegang kontrak bagi hasil (kontrak production sharing) gas alam di Aceh ini mendapat penjagaan jauh lebih ketat dibanding Arun. Sebanyak empat batalion tentara mengawal seluruh fasilitas yang dimiliki ExxonMobil, mulai dari kilang, pipa gas, sampai gudang-gudangnya. Pos-pos tentara didirikan setiap 200-300 meter di sepanjang pipa yang menjulur sejauh 32 kilometer dan mengalirkan gas dari sumur-sumur ExxonMobil ke Arun. Beberapa panser dan kendaraan tempur juga terlihat di sekitar fasilitas perusahaan tersebut. Puluhan tentara bersenjata lengkap melakukan patroli di sekitar fasilitas ExxonMobil selama 24 jam. Sekadar bandingan, di kala normal fasilitas ExxonMobil milik Amerika itu hanya dikawal dua batalion.

Seperti halnya Arun, kegiatan produksi ExxonMobil juga belum terganggu. Seluruh unit produksinya, yang tersebar di kawasan timur Kabupaten Aceh Utara, tetap beroperasi. Produksi gas alam ExxonMobil, sebesar 1,6 miliar kaki kubik dan kondensat 25 ribu barel per hari, juga belum dikurangi. "Pemberlakuan keadaan darurat militer sejauh ini tidak mempengaruhi operasi ExxonMobil," kata Deva Rachman, juru bicara ExxonMobil Oil Indonesia. Deva mengungkapkan, perusahaannya sampai saat ini masih belum berencana mengungsikan karyawannya yang berjumlah 1.200 orang.

Perang memang belum menyentuh perusahaan-perusahaan besar yang bersemayam di Aceh. Tapi ancaman perang tentu tak bisa diabaikan. Gerakan Aceh Merdeka kini sudah mengancam akan membumihanguskan berbagai fasilitas tersebut. Sebelum darurat militer diberlakukan, juru bicara sayap militer GAM, Sofyan Daud, sempat mengatakan, jika pemerintah Indonesia tetap menggelar operasi militer, tentaranya akan menyerang pabrik-pabrik tersebut. "Karena pabrik-pabrik itu dipakai sebagai markas tentara Indonesia, semua obyek vital itu sah diserang," katanya. Dan setelah darurat militer resmi diberlakukan, Sofyan justru mempertegas ancamannya. "Semua (ancaman) itu masih berlaku," katanya lagi.

Selain Arun dan ExxonMobil, di Aceh juga terdapat tiga perusahaan besar milik pemerintah, yakni Pabrik Pupuk Iskandar Muda, Asean Aceh Fertilizer, dan PT Kertas Kraft Aceh. Ketiga perusahaan ini milik pemerintah Indonesia dan, seperti Arun, juga masih beroperasi seperti biasa. Namun, posisi mereka juga tidak aman. Berbagai aset vital ini dikawal oleh TNI, yang sudah membentuk Satuan Tugas Pengamanan Obyek Vital Nasional. Status satuan tugas ini langsung berada di bawah Panglima Komando Operasi Terpadu Pemulihan Keamanan Aceh yang juga Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda, Mayjen Endang Suwarya.

Tak bisa dimungkiri, nilai aset Pupuk Iskandar Muda, Asean Aceh Fertilizer, dan Kertas Kraft Aceh sangat besar. Aset ketiga perusahaan milik pemerintah itu saja sudah melebihi Rp 5 triliun. Dan karena pemerintah menguasai kepemilikan mayoritas pada tiga perusahaan tersebut, pemerintah juga yang merugi paling besar jika ada gangguan. Ini belum termasuk Arun dan ExxonMobil, yang nilainya jelas jauh lebih besar. Belum dihitung hasil produksinya. Arun saja rata-rata mencatat penjualan sekitar Rp 25 triliun per tahun, sementara tiga badan usaha milik negara (BUMN) itu diperkirakan memiliki penjualan hampir Rp 2 triliun per tahun. Dengan angka-angka seperti itu, wajar jika pemerintah memberikan pengamanan ekstraketat.

Dan pengalaman telah menunjukkan betapa besar kerugian Indonesia jika fasilitas produksi penting di Aceh ini terganggu. Pada Maret 2001, fasilitas ExxonMobil diserang pasukan yang diduga GAM. Akibatnya, kegiatan produksi ExxonMobil lumpuh selama hampir lima bulan. Terhentinya penyedotan gas oleh ExxonMobil mengakibatkan kegiatan produksi Arun terganggu. Soalnya, pasokan gas ikut tersendat. Kapasitas produksi Arun pun berkurang 30 persen. Kalkulasi Pertamina menunjukkan bahwa pendapatan yang hilang akibat penutupan tersebut mencapai US$ 100 juta per bulan. Tak hanya itu. Asean Aceh Fertilizer, Pupuk Iskandar Muda, dan Kertas Kraft Aceh pun mesti mengurangi produksinya karena bahan baku dan bahan bakarnya bergantung pada Arun.

Yang perlu dicatat juga ialah, jika ada gangguan, kerugian tak hanya diderita oleh pemerintah pusat. Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam dan pemerintah daerah tingkat dua di Aceh juga akan mengalami hal yang sama. Dengan hak otonomi khusus, pendapatan bagi hasil kekayaan alam yang kembali ke Aceh bisa lebih dari Rp 2 triliun per tahun. Angka ini dua kali lipat lebih besar jika dibandingkan dengan alokasi anggaran yang diterima daerah lain. Karena itu, akan sangat baik jika pemerintah dapat segera menyelesaikan perang menaklukkan GAM. Pasalnya, semakin lama perang berlangsung, potensi terjadinya kerugian akan semakin besar, sedangkan beban juga membengkak.

Waktu enam bulan yang dijatahkan untuk keadaan darurat militer bisa dianggap pendek untuk ukuran operasi militer. Namun, bagi karyawan yang bekerja di bawah ancaman perang, periode enam bulan bisa terasa bertahun-tahun. Andaikata situasinya memburuk, bukan mustahil perusahaan-perusahaan ini akan berhenti beroperasi. Dan hal itu bukan karena serangan GAM, melainkan lantaran karyawannya sendiri tak tahan bekerja di daerah rawan. Sejauh ini perang antara TNI dan Gerakan Aceh Merdeka memang belum menyentuh berbagai fasilitas produksi tersebut. Namun, jika perang berkepanjangan, sangat boleh jadi ancaman Sofyan Daud bakal menjadi kenyataan.

M. Taufiqurohman, Zainal Bakrie (Lhokseumawe)