PERANG Aceh benar-benar menguras kantong negara. Untuk membereskan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), pemerintah menyiapkan uang Rp 1,7 triliun. Dana itu akan digunakan selama enam bulan, waktu yang dipatok dalam Keputusan Presiden No. 28 Tahun 2003 untuk operasi terpadu di Bumi Rencong itu. Jumlah itu melambung di atas APBD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang cuma Rp 1,6 triliun untuk tahun 2003 ini.

Anggaran perang itu dilansir oleh Menteri Keuangan Boediono kepada pers Selasa pekan lalu. Dari dana itu, kata Boediono, sekitar Rp 1,2 triliun akan dialokasikan untuk keperluan operasi TNI, dan Rp 500 miliar untuk kepolisian. Pekan ini, Menteri Pertahanan Matori Abdul Djalil akan membahas rincian anggaran itu dengan Komisi Pertahanan DPR. Banyak yang menduga wakil rakyat di Senayan akan oke saja.

Sebelumnya, Dewan sudah memberi isyarat lampu hijau. Dalam rapat konsultasi dengan Panglima TNI tiga pekan silam, Komisi Pertahanan DPR seperti mengamini ketika Jenderal Endriartono menyebut jumlah Rp 1,2 triliun untuk membereskan Aceh. "Malah, untuk enam bulan, dana itu dirasa masih kurang," kata Ridwan Mukti, Ketua Panitia Anggaran dari komisi itu. Ketua DPR Akbar Tandjung juga setuju. "Kami mendukung kalau pemerintah membutuhkan dana cadangan dari APBN," katanya. Memang ada pos cadangan Rp 8 triliun untuk daerah rawan seperti Maluku, Papua, dan Aceh.

Isyarat baik dari Senayan itu langsung disambut pemerintah. Penggunaan uang segunung itu akan dikoordinasi oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono, yang menangani operasi militer dan pemulihan keamanan, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Yusuf Kalla, yang akan menekel masalah kemanusiaan, kesehatan, dan pengungsian, serta Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Menteri Koordinator Perekonomian, yang akan berurusan dengan pemulihan ekonomi.

Ke mana saja uang itu mengalir? Menurut Ridwan Mukti, duitnya akan banyak dipakai untuk memobilisasi peralatan militer dari berbagai wilayah Indonesia ke Aceh, mobilisasi pasukan, dan biaya operasional seperti uang makan selama operasi berlangsung. Ada juga pengeluaran untuk pengungsi. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan, Anshari Ritonga, menuturkan bahwa dari Rp 8 triliun dana cadangan di APBN 2003 itu, sekitar Rp 490 miliar telah dicairkan untuk daerah rawan dan Rp 50 miliar untuk mengurus pengungsian. Apakah semuanya untuk Aceh? Anshari tak bisa memerinci. "Ini kan rahasia negara. Masak, kita teriak-teriak berapa uang yang sudah didrop," katanya.

Prosedurnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan keperluan di lapangan. Kalau dicairkan serempak, "Ya, bubar negara ini," kata Anshari Ritonga. Ia serius. Di samping krisis ekonomi yang terus mencekik, keuangan negara juga tengah gawat-gawatnya. Untuk tahun depan, misalnya, surat utang Indonesia yang jatuh tempo menggunung di angka Rp 25 triliun. Sudah begitu, penjadwalan utang lewat Paris Club belum ada kabar beritanya. Menteri Boediono mengakui bahwa anggaran operasi terpadu untuk Aceh itu menambah beban anggaran tahun 2004 nanti.

Pemerintah daerah juga siap membantu. Gubernur Aceh Abdullah Puteh mengaku siap memasok Rp 250 miliar untuk keperluan pengungsi. Jika uang sebesar itu tak cukup juga, Puteh bersedia menunda sejumlah proyek fisik di daerahnya. "Proyek mana saja yang bisa ditunda, nanti dikaji ulang," katanya. Repotnya, kini muncul segepok masalah di lapangan. Sebab, walau perang baru berlangsung lima hari, sudah 317 bangunan sekolah yang jadi puing dibakar orang tak dikenal. Belum termasuk jembatan dan fasilitas listrik yang luluh-lantak. Biaya perbaikan fasilitas itu jelas bikin anggaran kian bengkak.

Besarnya anggaran perang untuk Aceh itu mengundang kritik sejumlah lembaga swadaya masyarakat. Munir dari Lembaga Imparsial menilai bahwa anggaran perang Aceh ini sangatlah mahal. "Dibandingkan dengan APBD Aceh, Jumlah Rp 1,7 triliun mencengangkan buat orang Aceh," katanya. Namun Kepala Dinas Penerangan TNI, Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin, membantah jika dana operasi Aceh itu disebut mahal. "Dana itu sudah sesuai dengan standar pembiayaan di TNI," katanya.

Masalahnya, negeri ini masih dirundung pelbagai keruwetan: harga-harga melonjak, utang menggunung, pengangguran menjadi-jadi, juga kemiskinan yang kian akut. Di situ, dana Rp 1,7 triliun tersebut jadi terlihat perkasa.

Wenseslaus Manggut, Yuswardi (Aceh), Yandi, Bagja Hidayat (Tempo News Room)