Bukan Perserikatan Bangsa-Bangsa jika tak ada sedikit drama pada menit-menit terakhir menjelang voting di Dewan Keamanan. Dalam sidang untuk menentukan kelangsungan sanksi bagi Irak pada Kamis pekan lalu, ketegangan itu datang dari Suriah. Melihat negara-negara berkekuasaan besar di Dewan Keamanan sudah bersatu mendukung resolusi pencabutan sanksi yang sudah berusia 13 tahun, pemerintah Suriah memutuskan perlu tambahan waktu untuk konsultasi. Delegasi Suriah tak pernah muncul di ruang sidang, dan anggota Dewan Keamanan akhirnya melakukan voting tanpa mereka.

Hasil voting itu—14-0 untuk mendukung pencabutan—punya cerita yang lebih signifikan daripada ”pembelotan” Suriah. Di forum itulah pada akhirnya Prancis, Jerman, dan Rusia, para penentang keputusan Amerika Serikat untuk menyerbu Irak, memilih berdamai. Mereka melakukannya tanpa hiruk-pikuk, tanpa manuver mencolok.

Keinginan mereka agar Amerika menetapkan batas waktu pendudukan atas Irak memang tak terpenuhi dalam resolusi pencabutan sanksi yang drafnya disusun oleh Amerika. Tapi, ”Perang sudah berlalu. Kini saatnya memulihkan persatuan di kalangan masyarakat internasional,” kata Dominique de Villepin, Menteri Luar Negeri Prancis.

Banyak kalangan menyambut baik hasil voting itu, termasuk di antara mereka sejumlah organisasi kemanusiaan. Tapi kecaman juga bertubi-tubi menghantam, di antaranya ada yang menyebut hasil voting itu sebagai ”pengesahan memalukan terhadap hasil sebuah perang agresi yang brutal dan tanpa sebab”.

Sesungguhnya Prancis, Jerman, dan Rusia membayar jauh lebih banyak untuk perdamaian itu. Resolusi itu mengesahkan kontrol penuh terhadap Irak oleh ”otoritas” (sebutan halus untuk pemerintah di Washington). Amerika, dengan begitu, pada dasarnya bisa melakukan apa saja: hendak menggunakan minyak, memberikan kontrak pembangunan, juga menendang Prancis—jika mau. Konsesi yang mereka dapatkan, misalnya PBB yang akan mempunyai wakil khusus di Irak, justru dinilai sekaligus merupakan pengesahan terhadap invasi Amerika yang sebelumnya mereka kecam. Alasan bahwa penderitaan rakyat Irak mesti segera diakhiri, dan untuk itu memerlukan kompromi, masih harus dibuktikan.

Ganjalan belum sepenuhnya hilang dengan suara bulat mendukung pencabutan sanksi. Itulah sebabnya sebuah pertemuan antar-Menteri Luar Negeri negara-negara industri yang tergabung dalam G8 segera dilangsungkan akhir pekan lalu. Maksudnya, untuk sepenuhnya menyingkirkan perbedaan-perbedaan yang ada. Presiden George W. Bush juga berencana menemui para pemimpin Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Kanada, Jepang, dan Rusia pada awal Juni di Evian, Prancis.

Namun, banyak persoalan pelik yang juga bakal menghadang di lapangan. Dalam rencana besar Amerika, pencabutan sanksi yang diterapkan sejak 1990 itu akan memungkinkannya menggunakan pendapatan Irak dari penjualan minyak untuk memulihkan negeri itu. Dengan kata lain, sebenarnya, tanpa pencabutan sanksi, Amerika bakal tak bisa berbuat apa-apa untuk Irak. Paul Bremer, representasi Amerika dalam pemerintahan sementara di Irak, bisa-bisa menganggur. Toh, pencabutan sanksi justru tak mempermudah tugas Bremer membentuk pemerintahan berunsurkan pelbagai kekuatan politik Irak sendiri.

Menurut Hoshyar Zebari, juru bicara Partai Demokrasi Kurdistan, resolusi pencabutan sanksi hanya akan ”memperumit proses politik”. ”Resolusi itu tak akan memotivasi kekuatan-kekuatan politik di negeri ini untuk membentuk pemerintahan sementara, karena koalisilah (Amerika dan sekutunya) yang akan menjalankan negeri ini dan mereka tak butuh mitra,” ujarnya.

Rencana lain Amerika adalah membentuk tentara baru dan menempatkannya di bawah kontrol sipil. Tapi ini bukan pekerjaan gampang. Bagaimana mungkin organisasi baru itu bisa sepenuhnya bersih dari unsur-unsur rezim lama, yang selalu ada hubungannya dengan Partai Baath? Ada contoh kemajuan di Basra, kota terbesar kedua di Irak: Inggris, yang menjadi penguasa di sana, berhasil mempekerjakan kembali sekitar seperenam dari 6.000 polisi, dan rencananya pengadilan dan penjara bisa mulai beroperasi lagi per 1 Juni. Tak ada jaminan hal yang sama bisa dengan mudah terwujud di tempat-tempat lain.

Sementara Amerika masih harus bekerja keras di Irak, satu hal sudah pasti: resolusi pencabutan sanksi itu ibarat pemberkatan bagi era baru yang oleh kalangan kanan di Amerika diyakini sebagai ”hegemoni kebajikan” Amerika atas Irak, dan mungkin juga dunia.

Purwanto Setiadi