BAK halimun yang mengaburkan pandangan, asap rokok mengepul tak henti-hentinya dari bibir Amer Akar. Berumur 33 tahun, perempuan ini sudah kenyang menelan azab di sebuah kamp di Shatila, Libanon Selatan. Anak perempuannya meninggal di kamp itu karena kanker. Suaminya tengah sakit jantung, tapi tak ada ongkos berobat. Amer sendiri kehilangan sebiji matanya saat kamp itu diserang tiga tahun silam. Bahkan di punggungnya masih bersarang sebutir pelor.

Duduk mencangkung dengan mata menerawang di kampnya, Amer geram melihat betapa negara-negara Arab telah melupakan mereka. Libanon begitu ingin mengusir mereka. Sedangkan Palestina tak bisa dijadikan tempat bergantung. ”Siapa bisa berharap kepada Palestina (dalam kondisi) seperti sekarang ini?” dia bertanya. ”Yasser Arafat meninggalkan kami dalam kemiskinan,” ujarnya. ”Di sini kami menyantap makanan kucing,” Amer melanjutkan.

Entalah. Bisa jadi kegalauan Amer dipicu oleh pecahnya kerusuhan di kamp pengungsi Ain el-Hilweh di Sidon, Libanon Selatan, pekan lalu. Ini insiden paling berdarah di Libanon sepanjang 2003—dan kian merunyamkan nasib pengungsi Palestina di negeri itu. Atau boleh jadi Amer putus asa saat memantau hasil perundingan Perdana Menteri Israel Ariel Sharon dan Perdana Menteri Palestina Mahmoud Abbas alias Abu Mazen yang berlangsung dua pekan lalu.

Tatap muka kedua pemimpin itu memang berakhir dengan tangan kosong. Israel tak sudi melanjutkan perundingan selama Palestina tak menjamin dicabutnya tuntutan akan kembalinya para pengungsi mereka ke Israel. Masa depan seolah bukan milik pengungsi Palestina, yang jumlahnya kini mencapai sekitar empat juta jiwa. Nasib mereka tak pernah masuk ke setiap lembar perjanjian perdamaian Palestina-Israel, yang selalu berakhir dengan kebuntuan. Kata ”hak untuk kembali ke Israel” selalu membikin mentok proses negosiasi.

Maklumlah, Ariel Sharon khawatir bukan main jika jutaan manusia ini membanjiri tanah asal mereka—yang berlokasi di Negara Israel. Pertama, bisa-bisa warga Yahudi mendadak jadi minoritas. Kedua, tentu saja, problem keamanan. Di pihak lain, Palestina ngotot agar para pengungsi mereka diperbolehkan kembali ke Israel. Ini sesuai dengan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1948. Isinya adalah mengharuskan Israel menerima pengembalian para pengungsi atau memberikan ganti rugi.

Pemerintah Palestina sendiri amat kurang memperhatikan kesejahteraan pengungsi. Mereka seakan cuma jadi senjata dalam setiap negosiasi dengan Israel—lalu dilupakan begitu saja. Pengungsi Palestina meninggalkan tanah mereka pada saat perang besar pada 1948-1949 yang berakhir dengan tegaknya Negara Israel. Saat itu, sekitar 700 ribu orang Arab meninggalkan tanah mereka dengan berbagai alasan. Ada yang takut terjebak perang, ada yang diusir, tapi ada pula yang pergi karena menuruti seruan pemimpin negara-negara Arab, yang berjanji akan merebut kembali tanah mereka dari Israel—dengan demikian, mereka bisa pulang setelah perang usai.

Para pengungsi kaya dari Jaffa, Tel Aviv, Haifa, dan Yerusalem bermukim di Mesir, Yordania, dan Libanon. Kelompok menengah umumnya hijrah ke Nablus, Nazareth, dan kota Palestina lainnya. Sedangkan yang miskin terjerembap di kamp-kamp pengungsi. Seusai perang pada 1967, jumlah mereka terus bertambah hingga empat juta jiwa lebih.

Beratnya kehidupan membuat kamp-kamp pengungsi menjadi lahan subur gerakan radikal—yang celakanya selalu menjadi alasan pengusiran mereka. Pendukung Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), misalnya, diusir dari Yordania pada 1970 dan pindah ke Libanon. Di Libanon, nasib mereka tidak lebih baik. Pada 1978, Israel menguasai Libanon dan mendesak Arafat dan orang-orangnya beranjak lebih jauh ke Tunisia. Sisanya mencoba bertahan hidup di negeri yang gusar oleh kehadiran mereka.

Dunia menjadi saksi suramnya nasib pengungsi Palestina saat pasukan milisi Kristen—dengan dukungan Israel—membantai pengungsi di Sabra dan Shatila pada 1982. Sekitar 2.400 orang pengungsi Palestina tewas dalam pembantaian ini—termasuk ibu Amer Akar. Wajar jika Amer Akar putus asa. Apalagi Libanon dikenal sebagai negara yang paling buruk memperlakukan pengungsi Palestina. ”Tak peduli para pengungsi itu kembali ke Palestina atau ke bulan, Libanon hanya ingin mereka pergi,” ujar seorang diplomat di Beirut.

Kini sekitar 390 ribu pengungsi Palestina di Libanon terkungkung dalam kamp-kamp yang mirip ghetto. Mereka tak boleh bekerja di luar rumah dan dilarang membeli properti atau sekadar membuat bangunan tambahan di kamp mereka. Mereka tak bisa mendapat kartu identitas ataupun paspor Libanon—sehingga benar-benar terpenjara.

Para pengungsi Palestina di Irak bernasib tak kalah suram—terutama setelah jatuhnya Presiden Saddam Hussein. Puluhan ribu pengungsi Palestina di Irak terancam diusir. ”Saya terusir (dari Palestina) bersama orang tua saya 55 tahun yang lalu,” ujar Ahmed Kadoura, 60 tahun, ”warga” Bagdad. ”Sekarang saya dipaksa keluar (dari Irak) bersama anak dan istri saya,” ia menambahkan. Seorang tetangga Kadoura menikam lengannya dan memintanya hengkang dari tanah Irak. Kok, bisa?

Orang Irak menuduh pengungsi Palestina menjadi kolaborator Saddam Hussein. Saddam memang satu-satunya pemimpin di Timur Tengah yang menerima pengungsi Palestina. Untuk mereka disediakan rumah gratis—ongkosnya hanya US$ 5 atau sekitar Rp 45 ribu per tahun. Bahkan Saddam membentuk milisi dengan tujuan membebaskan Yerusalem. Dia juga mengirim ribuan dolar bagi keluarga pelaku bom bunuh diri di Israel.

Setelah tumbangnya Saddam, para pengungsi itu keleleran di tenda-tenda di Bagdad atau di tanah-tanah kosong di perbatasan Irak-Yordania. Negara lain tak mau menerima mereka. Mereka tetap menjadi kasta ”pengungsi” di mana pun mereka berada. Mimpi buruk ini tidak hanya dialami pengungsi Palestina di luar negeri. Mereka yang tinggal di kamp-kamp di Tepi Barat dan Jalur Gaza tak kalah perih hidupnya. Tanpa perhatian pemerintah, kelangsungan hidup mereka amat bergantung pada badan PBB urusan pengungsi Palestina (UNRWA).

Sementara itu, pasukan Israel terus memelototi dan menuduh kamp-kamp pengungsi itu sebagai markas aktivis kelompok militan pelaku serangan bom bunuh diri. Misalnya Hamas, Jihad Islam, Front Populer Pembebasan Palestina (PFLP), atau juga Brigade Al-Aqsa. Tentara Israel kerap menyerang kamp-kamp ini dengan dalih memburu anggota kelompok militan. Tak jarang orang atau anak-anak tak berdosa menjadi korban tembakan atau ledakan rudal pasukan Israel.

Insiden cukup besar terjadi pada April tahun lalu di Jenin, Tepi Barat. Pasukan Israel disertai tank dan buldoser menyerbu dan meratakan kamp-kamp pengungsi. Banyak bangunan dan rumah yang dianggap sebagai milik keluarga kelompok radikal dirobohkan kendati ada penghuni di dalamnya. Dalam pertempuran di kamp ini, 23 tentara Israel tewas. Korban dari pihak Palestina tidak jelas. ”Saya hitung ada 71 rudal dijatuhkan dari helikopter dalam semalam,” ujar Ali Damaj, salah satu warga Jenin.

Selain mengalami kekerasan, para pengungsi di Tepi Barat dan Jalur Gaza menghadapi berbagai aturan seperti larangan ke luar rumah atau penutupan kota secara total. Hingga kini, Gaza masih dinyatakan tertutup oleh Israel. Warga tidak bisa ke luar rumah. Pendidikan anak-anak terganggu. Ekonomi hancur. Sekitar 60 persen rakyat Palestina hidup di bawah garis kemiskinan dan sekitar 67 persennya menganggur.

Mimpi buruk yang panjang tampaknya belum segera berakhir. Dan mimpi kembali ke tanah asal kian jauh. ”Saya hanya ingin kembali ke tanah saya,” ujar Abu Ibrahim, seorang pengungsi berumur 84 tahun di Tepi Barat. Apa boleh buat, di tanah yang diimpikan Abu Ibrahim, kini telah tergelar Bandar Udara Internasional Ben Gurion.

Purwani Diyah Prabandari (LA Times, Guardian, Globe and Mail)