Dengan dua kejutan dalam berhubungan dengan Palestina, Presiden Amerika Serikat George W. Bush hendak menjadi juru selamat—menghentikan proses kematian dini sebuah proposal perdamaian. Mula-mula, ia untuk pertama kalinya menelepon Perdana Menteri Palestina Mahmoud Abbas, Selasa pekan lalu. Pada saat yang sama itu ia juga menjadi Presiden AS pertama yang berbicara langsung dengan pemimpin rakyat Palestina. Pembicaraan 15 menit itu berlangsung santai dan akrab. Ada harapan bahwa Mahmoud, yang biasa dikenal sebagai Abu Mazen, diundang ke Gedung Putih pada suatu hari nanti.

Bush memang sedang berusaha keras menyelamatkan skema Peta Damai (Road Map) Palestina-Israel. Maklum, skenario yang disusun oleh empat pihak itu—PBB, Uni Eropa, AS, dan Rusia—terancam berantakan. Tenggat untuk tahap pertama yang mensyaratkan terciptanya keamanan di wilayah Palestina dan Israel adalah akhir Mei ini. Padahal, dalam dua pekan belakangan, serangan bom bunuh diri dari pihak militan Palestina justru meningkat, yang dibalas tindakan militer Israel. Ini berarti target ”tahap pertama” mustahil tercapai.

Memburuknya keadaan di Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur membuat Perdana Menteri Israel Ariel Sharon membatalkan kunjungan menemui Bush, yang seharusnya dilakukan pada hari yang sama dengan saat Bush menelepon Mazen. Sharon juga langsung memerintahkan tentaranya kembali mengepung kawasan-kawasan yang dianggap menjadi ”markas besar” kelompok militan seperti Hamas.

Menanggapi keadaan yang buruk, Perdana Menteri Palestina dan Perdana Menteri Israel mencoba sedikit memperbaiki situasi. Mazen datang ke kediaman Sharon di Yerusalem, Rabu pekan silam. Pertemuan tiga jam itu pertama kali sejak pertemuan Shimon Perez dengan Yasser Arafat pada September 2001.

Namun peristiwa besar itu tak berbuah harapan baru. Sebab, persepsi antara Mazen dan Sharon tentang Peta Damai berbeda. Israel menilai Palestina sebagai penyebab teror dan ketidakamanan. Begitu juga sebaliknya. Meskipun Mazen menyatakan akan berusaha menghentikan serangan kelompok militan, perdana menteri yang baru memerintah sebulan ini juga menganggap bahwa pangkal masalah adalah pendudukan Israel di tanah Palestina sejak 1967.

Untuk menyelamatkan hidup Peta Damai, pemerintah AS menjadi pihak yang paling sibuk dan punya kepentingan. Maklum, mereka sudah berjanji mewujudkan perdamaian di Timur Tengah setelah menumbangkan Saddam Hussein di Irak. Bush, yang menyatakan mendukung pembentukan negara Palestina merdeka pada 2005, harus memenuhi janji untuk melaksanakan Peta Damai, sekuat tenaga. Lebih dari itu, Bush, yang sudah resmi menyatakan kembali ikut dalam pemilihan presiden 2004, tak ingin kehilangan popularitas setelah kemenangan AS dalam invasi ke Irak.

Langkah Bush yang paling dramatis untuk menyelamatkan Peta Damai adalah berbicara langsung dengan pihak otoritas Palestina. Selain sudah melakukannya dengan Mazen, dan memberikan penilaian positif, Bush juga melakukan pembicaraan informal dengan Menteri Keuangan Palestina, Salam Fayad.

Tindak lanjut dari saling menelepon itu adalah rencana pertemuan Bush, Mazen, dan Sharon pada awal bulan Juni. Resor Sham el-Sheik di Mesir, tempat perundingan damai terdahulu, kemungkinan besar akan kembali menjadi tempat pertemuan akbar mereka.

Belum pasti apa persisnya yang akan dibicarakan dalam pertemuan itu. Juga apakah akan ada terobosan untuk menentukan tenggat baru ”tahap pertama” yang seharusnya jatuh pada akhir Mei 2003. Yang jelas, dalam pertemuan itu Bush akan berusaha keras membawa kedua pihak yang bersengketa kembali ke skenario damai, terutama yang menyangkut pada penghentian kekerasan.

Kemungkinan besar pemerintah Bush masuk ke hal konkret untuk mewujudkan keamanan dan stabilitas di Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur. Caranya adalah dengan melatih aparat keamanan Palestina dalam melawan aksi-aksi teror yang dilakukan oleh kubu garis keras Hamas. Di atas kertas, upaya pelatihan ini menjadi bagian dari persyaratan jalan damai menuju negara Palestina merdeka, yaitu harus memiliki angkatan bersenjata sendiri dan mampu menjaga keamanan dalam negeri.

AS menyebut rencana itu sebagai skenario Tenet—berasal dari ide George Tenet, bekas direktur agen rahasia AS, CIA. Tujuan utama ”Rencana Tenet” ini adalah menumpas aksi-aksi perlawanan kubu garis keras Hamas. Di masa mendatang tentara Palestina yang ”terlatih” ini akan dengan sendirinya menghancurkan sel-sel militan yang selama ini mendukung Arafat.

Memang, bagi pemerintah AS, jika aksi-aksi bom bunuh diri dan berbagai tindakan intifadah dapat dihapus dari tanah Palestina, urusan lainnya akan lebih mudah. Perlawanan rakyat Palestina yang militan inilah yang selalu dipakai sebagai alasan oleh pemerintah Israel untuk mempertahankan tentara dari kawasan Palestina dan melakukan aksi polisi terhadap rakyat sipil di sana. Padahal, AS adalah pelindung Israel dan sudah pasti lebih menuruti keinginan Israel ketimbang Palestina.

Peran dominan dalam menyelamatkan Peta Damai jelas terletak di tangan AS. Tapi AS gagal memahami akar persoalan konflik Palestina-Israel. Pemerintah Bush menganggap penyebab pertikaian selama 37 tahun adalah aksi perlawanan bangsa Palestina yang militan. Bahkan dukungan pemerintah AS terhadap Mahmoud hanyalah untuk mendapatkan pemimpin Palestina yang akomodatif—yang bisa dipeganglah. The Nation, majalah kiri di AS, menyatakan Bush tak belajar dari kegagalan pendahulunya, Bush senior dan Bill Clinton, yang disebut ”pencinta Israel”.

Selain itu, ada faktor lain yang menghambat keleluasaan Bush dalam menerapkan Peta Damai. Percaturan politik Washington sangat dikuasai oleh kubu neokonservatif, yang dikenal sangat berpihak pada Israel. Setiap kali Palestina melakukan perlawanan, akan semakin besar alasan Washington untuk menyudutkan Palestina.

Hal itu masih ditambah kenyataan bahwa di dalam Israel posisi garis keras yang antipendirian negara Palestina juga kuat. Kelompok kanan di Knesset dan di kabinet Israel ini akan dengan mudahnya menggiring Sharon untuk berkukuh dengan pendapat bahwa pendudukan Israel itu perlu. ”Bangsa Palestina harus disadarkan bahwa kekurangan mereka yang terbesar adalah mereka bangsa yang kalah,” kata Letnan Jenderal Moshe Ya’alon, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel.

Pandangan keras dari pihak Israel itu membuat masa depan perdamaian makin suram, jika dilihat pandangan keras serupa dari Palestina. Menurut pimpinan Hamas, bangsa Israel harus pergi dari tanah yang mereka tempat sekarang. Kelompok garis keras Palestina ini berpegang pada perjanjian 1948, yaitu wilayah Palestina sesuai dengan mandat Inggris, serta kesepakatan 1967, yaitu sebelum tentara Israel menduduki Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Dengan pandangan seperti kutub utara dan kutub selatan itu, sulit membayangkan Peta Damai kali ini akan sukses. Butuh keajaiban. Dan hal itu tak datang dari jauh, hanya dengan mendengarkan isi hati rakyat Palestina dan Israel. Menurut sebuah jajak pendapat, mayoritas rakyat Palestina bersedia menerima hak sipil Israel jika mereka diberi hak untuk membentuk negara Palestina merdeka. Begitu juga dengan sebagian besar warga Israel, mereka bersedia mundur dari area yang dijajah asal pihak Palestina berkomitmen pada perdamaian.

Dalam kenyataannya, bukan suara mayoritas itu yang mengontrol dan punya kuasa di Palestina dan Israel.

Bina Bektiati (The Guardian, The Nation, Mother Jones, AJC, BBC, The Economist)

Road Map

Tahap I

30 April-Mei 2003

• Otoritas Palestina harus mengambil langkah-langkah tegas untuk menghentikan kekerasan (bom bunuh diri).
  
• Israel juga harus bertindak serupa, dengan tak menebar tentara di permukiman Palestina dan harus bersedia bekerja sama dengan pemerintah Palestina dalam memelihara keamanan.
  
  
• Pihak Palestina menyiapkan infrastruktur bernegara, seperti membuat draf undang-undang, mempersiapkan pemilihan umum yang demokratis.
  
• Israel harus mendukung semua usaha Palestina menuju pembentukan negara berdaulat, yang hidup berdampingan dengan Israel.
  
• Dilakukan pembenahan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan kemanusiaan oleh kedua belah pihak.
  

Tahap II

Juni 2003-Desember 2003

• Ini pematangan tahap pertama, menuju pembentukan negara Palestina yang punya batas-batas dengan Israel.
  
  
• Pemimpin Palestina (PM Abu Mazen) harus membuktikan telah mengeliminasi kelompok-kelompok militan.
  
• Perkembangan tahapan ini dinilai langsung oleh kuartet Uni Eropa, AS, Rusia, dan PBB—sebagai penyusun Peta Damai.
  

Tahap III

Status Permanen Negara Palestina 2004-2005

• Tahap ini sangat tergantung penilaian negara penyusun Peta Damai.
  
• Palestina sudah harus memiliki institusi-institusi bernegara.
  
• Masyarakat internasional diharapkan ikut membantu membangun kembali Palestina, dengan berinvestasi dan membuka pasar.