Sutrisno Iwantono
Chairman, Agricultural Committee, International Cooperatives Alliance Asia Pacific, dan mantan Deputi Menteri Negara Koperasi dan UKM

KRISIS gula belum berakhir, persoalan beras kini mencuat. Petani di mana-mana berteriak karena harga gabah terus menukik. Beras bukan semata-mata persoalan pertanian, bukan juga sekadar masalah ekonomi. Beras menyangkut kehidupan suatu bangsa.

Beberapa waktu lalu ada adu argumen soal tingkat konsumsi beras penduduk Indonesia. Ada yang mengatakan konsumsi beras per kapita kita adalah 130 kilogram. Dengan prediksi konsumsi beras setinggi ini, sementara produksi dalam negeri masih rendah, kita perlu mengimpor beras banyak-banyak. Pihak lain menyatakan tidak benar setinggi itu, dan karena itu ingin menyampaikan pesan: jangan mengimpor beras banyak-banyak, nanti merugikan petani.

Sebagaimana kasus gula, soal hak impor-mengimpor memang berbuntut panjang. Ada pihak yang mendapat kenikmatan, ada pihak lain yang mendapat malang darinya. Dalam kaitan itu, sering kali logika ekonomi menjadi tumpul oleh ruwetnya kepentingan.

Masalahnya, Indonesia kini adalah negara pengimpor beras nomor satu di dunia. Produksi padi dunia pada tahun 2002 sekitar 578,7 juta ton. Kurang-lebih 524,7 juta ton, atau 90,7 persennya, dihasilkan negara-negara di Asia—dengan dua produsen terbesar Cina dan India, masing-masing 176,5 juta ton dan 116,6 juta ton. Indonesia berada di urutan ketiga dengan produksi sekitar 51,4 juta ton. Bedanya, sementara Cina dan India sudah mengekspor beras, Indonesia malah menjadi pengimpor terbesar di dunia.

Sebagai ilustrasi, FAO memperkirakan total impor beras negara-negara Asia (17 negara) pada tahun 2003 ini adalah 13,6 juta ton. Dari angka itu, 3,4 juta ton atau 25 persennya adalah impor Indonesia. Sisanya yang 75 persen dibagi di antara 16 negara, atau rata-rata hanya sekitar 4,7 persen tiap negara. Dibanding negara sesama pemakan beras dan anggota ASEAN lain, katakan Thailand atau Vietnam, Indonesia jauh ketinggalan. Pada tahun 2003 Thailand dan Vietnam diperkirakan akan mengekspor beras masing-masing 7,5 juta ton dan 3,9 juta ton—ini menempatkan mereka sebagai eksportir beras terkemuka.

Terpuruknya Indonesia adalah persoalan serius. Teriakan petani soal ambruknya harga di musim panen atau saat dihantam banjir beras impor murah bukan masalah sepele. Kehidupan petani ibarat berdiri di danau dengan air sebatas leher. Sedikit saja ada gelombang, ia bisa tenggelam. Mereka tak kuat terus menanggung risiko, dan ini bisa berakibat fatal. Sejumlah petani yang saya wawancarai di Jawa Timur seolah patah arang. Mereka tidak mau lagi bertanam padi dan mau pindah ke tanaman lain yang kurang berisiko. Beberapa bahkan menyatakan akan beralih profesi mencari kehidupan lain di kota. Jika itu terjadi, bukan saja menimbulkan persoalan sosial di kota, tapi juga akan makin memerosotkan produksi padi sehingga urusan perut kita pun kian bergantung pada pihak asing.

Negara-negara maju cenderung menempatkan beras sebagai komoditas politik sehingga berapa pun dana diperlukan untuk urusan perut ini pasti akan mereka kucurkan. Ambil contoh Jepang. Saat ini harga beras di Jepang sekitar Rp 35 ribu-40 ribu per kilogram. Pemerintah Jepang bersedia membeli dari petani dengan harga setinggi itu. Padahal, kalau mereka belanja di pasar internasional, beras bisa diperoleh dengan harga kurang dari Rp 2.000 saja. Tapi Jepang tidak mau melakukan itu. Betapapun tinggi harganya, beras harus diproduksi sendiri di dalam negeri.

Jepang sadar, beras bukan sesederhana hitung-hitungan ekonomi. Ia adalah komoditas politik, dan karena itu tak boleh bergantung pada negara lain. Satu minggu saja tidak ada beras di Jepang, ekonomi negara itu bisa ambruk. Karena itu, petani Jepang diproteksi tarif yang sangat tinggi, dan di dalam negeri dimanjakan berbagai subsidi.

Tahun 1985 kita pernah mencapai swasembada beras. Tapi setelah itu pertanian kita seolah tanpa prestasi, melorot terus hingga menjadi pengimpor beras terbesar di dunia. Untuk kembali ke masa itu, solusinya sangat sederhana: tingkatkan produksi.

Dengan cara apa? Tingkatkan produktivitas penanaman, dan perluas areal panen. Politik beras ini tentu bukan ide baru. Negara lain telah melakukannya dan kita pun sudah lama mendiskusikannya. Persoalannya bukan pada ide dan diskusi, melainkan apa action-nya. Sepuluh tahun ini tiada perkembangan berarti. Pada tahun 1991, produktivitas tanaman adalah 4,3 ton padi per hektare, dan naik (sedikit) jadi 4,4 ton pada 2002. Luas panen pada tahun 1991 adalah 10,28 juta hektare, naik (sedikit) menjadi 11,53 juta hektare pada tahun 2002. Apalah arti perkembangan ini dibanding pertumbuhan penduduk yang masih tinggi. Dan apalah arti reformasi jika keadaan tak menjadi lebih baik dari masa lalu.