Setelah Bung Karno mangkat, sebuah tim mulai menulis buku sejarah negeri ini. Lima tahun setelah kematian itu, tim yang dipimpin Prof. Nugroho Notosusanto merampungkan tugas dengan buku terakhirnya: Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI. Judul, nama penulis, dan penerbit ditulis dengan huruf emas, tapi gambaran tentang Sukarno sama sekali tak berkilau: ia bukan negarawan modern, bukan pula sosok dengan passion seorang demokrat.

"Menurut Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, Dr. Ir. Sukarno adalah presiden/kepala negara konstitusional. Akan tetapi, ia menganggap dirinya juga pemimpin rakyat. Sebagai presiden, tampaknya ia tak mau dijadikan sebagai simbol belaka. Suatu ketika Presiden Sukarno mengatakan bahwa ia bukan presiden a la Amerika atau presiden a la Perancis, tetapi seorang presiden a la Revolusi Indonesia dan pemimpin dari rakyatnya." (Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI, hlm. 100-101).

Kita mungkin masih bertanya: sejarah versi siapa ini? Tapi inilah sepotong mozaik Indonesia. Empat pemerintahan silih berganti, tapi sejarah tidak berubah. Pemerintah Soeharto terjungkal pada 1998, tapi sang jenderal besar tetap tokoh yang sentral di buku sejarah, dalam pelbagai peristiwa besar di negeri ini, mulai dari G30S-PKI, Supersemar, hingga Serangan Umum 1 Maret.

Enam jilid buku Sejarah Nasional Indonesia keluaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada 1975 (baca: 28 tahun silam) bersampul merah, dan merepresentasikan periode panjang kekuasaan Orde Baru. Suatu kumpulan buku yang ditulis ketika optimisme negeri ini bengkak. Indonesia gencar membuka pasar. Ekspor migas melambung ke langit, dolar deras mengalir, pembangunan melesat—sementara kemakmuran diyakini mengendap-endap perlahan, seraya membayangi impian lepas landas.

Orde Baru berakhir, meski belum tentu tutup usia. Para anggota Kabinet Pembangunan yang dulu disanjung kini dihujani caci-maki. Mereka yang dulu tampak sebagai pahlawan pembangunan ternyata tidak lebih dari para koruptor super-rakus. Lebih jauh, ada perkembangan baru yang tak bisa dianggap sepi: Sukarno, yang dilukiskan sebagai sosok yang gagal mengembalikan Indonesia ke UUD 45 secara konstitusional dalam Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI itu, bukan tokoh di pinggiran kekuasaan. Kini Megawati Soekarnoputri, putri sang proklamator, berada tepat di nukleus kekuasaan, memimpin Kabinet Gotong-Royong yang berkuasa sejak 2002. Bukankah sejarah ditulis oleh orang yang berkuasa dan bukan pecundang?

Presiden Megawati mungkin tak pernah jelas-jelas memerintahkan penulisan kembali sejarah yang tak bersahabat pada ayahandanya. Tapi suatu hari di bulan Oktober 2001, dalam Kongres Sejarah Nasional VI, Juwono Sudarsono, Menteri Pertahanan dalam pemerintah K.H. Abdurrahman Wahid, pernah membicarakannya. Juwono lama punya perhatian khusus tentang itu. Bahkan, sebelum kongres, sewaktu masih Menteri Pendidikan dalam kabinet B.J. Habibie, ia pernah meminta Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) membuat suplemen sejarah.

Juwono hanya mengajukan satu alasan. Ada banyak guru yang kini bingung mengajarkan sejarah kepada murid-muridnya. Banyak pertanyaan di seputar masalah G30S-PKI atau Supersemar tak kunjung mendapat jawab. Tapi kepada TEMPO Susanto Zuhdi—kini Direktorat Sejarah Departemen Pendidikan Nasional—bercerita tentang Juwono yang "menolak menggunakan buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI milik Nugroho."

Gagasan yang sayup itu bergaung lebih keras dua tahun kemudian. Kini Departemen Pendidikan Nasional mengucurkan dana Rp 400 juta dan menunjuk Taufik Abdullah pimpinan proyek penulisan sejarah. Termasuk dalam jajaran penasihat adalah Profesor Sartono Kartodirjo, ilmuwan sepuh yang lama mengkritik buku Sejarah Nasional Indonesia yang kita gunakan selama ini. Program prestisius ini diharapkan tuntas pada tahun 2005.

Taufik, sejarawan senior, dulu Ketua LIPI kini Ketua MSI, lebih menyukai istilah "studi komprehensif tentang sejarah Indonesia" untuk proyek besarnya. Tapi kita tahu sejarah bukan sebuah benda mati. Sejarah memang catatan masa lalu, tapi negara, siapa saja yang berkuasa, selalu tergoda untuk mengatur arah penulisan sejarah supaya mengungkap segala kebaikan dan mengubur kejahatan yang pernah dilakukannya. Namun, siapa pun tahu, kekuasaan selalu terbentur pada sang waktu. Begitu kekuasaan berakhir, muncul penulisan sejarah dari pojok ring yang berlawanan.

Penulisan sejarah memang mesti obyektif. Tapi Orde Baru tumbang, Sejarah Nasional Indonesia I-VI yang sudah berusia tiga dasawarsa itu kini terbukti punya jangkauan terbatas. Taufik Abdullah mencoba menjelaskan kandungannya yang Jawasentris. Dua pemerintahan yang pernah nangkring di pucuk kekuasaan negeri ini sama-sama memiliki obsesi memandang ke dalam dan ke masa lampau.

Almarhum Presiden Sukarno dikenal amat mengagungkan Kerajaan Majapahit dan yakin bahwa Nusantara amat makmur dan modern di masa itu—asumsi yang, menurut Taufik, sebagian besar berdasar mitos. Sementara itu, Presiden Soeharto begitu memuja kejayaan Mataram. Lihatlah uraian tentang Serangan Umum 1 Maret yang meniadakan peran tokoh di luar Soeharto. Tak ubahnya kisah kehebatan Sultan Agung Hanyokrokusumo menyerang Batavia pada abad ke-17. "Dengan kecenderungan semacam ini, tak mengherankan bila segala sesuatu yang berbau Jawa kelewat diagungkan dan dianggap adi luhung," kata Taufik.

Angin Jawasentris ini tampak nyata pada pemilihan tonggak kebangkitan nasional: berdirinya Boedi Oetomo, 20 Mei 1908. Padahal, sebelumnya, di tempat-tempat lain di luar Jawa telah terjadi gerakan anti-imperialisme yang amat penting. Di Sumatera sedang bergolak pemberontakan besar-besaran melawan kolonialisme Belanda. Lalu, tahun 1906, terjadi Perang Puputan di Bali. Nah, mengapa bukan Bali atau Sumatera yang ditahbiskan menjadi titik tolak kebangkitan nasionalisme?

Menyadari kesalahan sejarawan terdahulu, sekarang Taufik mengumpulkan 70 orang penulis dengan aneka latar belakang: dari Aceh sampai Papua. Pakar keislaman Azyumardi Azra menjanjikan tulisan tentang perkembangan Islam di Tanah Air. Sastrawan Faruk H.T. menulis telaah sejarah sastra. Wartawan senior Toeti Kakiailatoe menyodorkan sejarah busana, atau segalanya yang berkait dengan fashion di Indonesia. Masih ada sejumlah tulisan para ahli sesuai dengan spesialisasi masing-masing: Edi Sedyawati, Thee Kian Wie, Salim Said, Asvi Warman Adam, Rizal Sukma, Fachry Ali. Komplet.

Semua telah diatur hingga tingkat paling praktis. Ada dana Rp 400 juta khusus untuk biaya penelitian. Ada ketentuan tentang honor para penulis. Tidak ada gaji per bulan, tapi tersedia honor Rp 40 ribu untuk setiap halaman tulisan. Diharapkan, akhir tahun 2003 para penulis telah menyelesaikan tugasnya. Pada saat itu juga mereka menyerahkan karyanya pada editor jilid. Jika semua berjalan menurut rencana, awal 2005 buku yang terdiri dari delapan jilid ini selesai dicetak. Segalanya seakan terdengar matang, patuh pada kaidah-kaidah obyektif, sampai akhirnya terdengar satu kritik dari dalam tim sendiri. Itulah kritik tentang sebuah reputasi, tentang masa lalu seorang ilmuwan.

Sosiolog Asvi Warman Adam meragukan "netralitas" pengamat politik Fachry Ali kelak. Peran Fachry memang cukup penting. Dialah calon penulis pergerakan politik Indonesia, terutama periode 1965-1999. Sejauh ini, baru seorang Richard Robison dengan baik menuliskan sejarah ekonomi dan politik di zaman Orde Baru. Kini bola di tangan Fachry, Direktur Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha Indonesia (LSPEU) ini. Dan semua tahu, Fachry termasuk tokoh Partai Golkar, partai yang masih bersusah-payah mengeratkan masa lalunya (baca: satu affair dengan ABRI dan rezim Soeharto).

Fachry dikenal sangat dekat dengan tokoh-tokoh Orde Baru, bahkan pernah menulis biografi Harmoko, Ketua Umum Golkar, juga Menteri Penerangan untuk tiga kali masa jabatan di zaman Soeharto. Adalah Harmoko yang menjelang Mei 1998 meyakinkan Soeharto akan dunia di luar Cendana dan Istana: rakyat masih menginginkan Pak Harto memimpin. Padahal ketika itu ketidakpuasan rakyat sudah memuncak sehingga terjadi gelombang demonstrasi massa. Bukan mustahil, kata Asvi, nantinya Fachry akan memasukkan sudut pandang yang bias dengan melebih-lebihkan sukses Golkar dan Orde Baru. "Fachry termasuk pemain dalam pergerakan politik," tutur Asvi.

Fachry tidak langsung bereaksi, tapi menjanjikan suatu penulisan yang bebas bias politik, bebas ideologi. "Semua akan mendasarkan diri pada fakta mana yang lebih tepat," kata Fachry. Dikatakannya, buku sejarah lama terlalu bias militer. Dalam topik proklamasi, misalnya, peran angkatan bersenjata tampak menonjol, sedangkan peran para diplomat dibiarkan perlahan karam tanpa dicatat. Kepada TEMPO, ia berjanji akan menampung dan menulis berdasar semua acuan, termasuk sejumlah kesaksian dan memoar dari kalangan eks tahanan politik yang bermunculan di era reformasi.

Bukan Fachry seorang yang menerbitkan khawatir. Asvi juga risau akan kehadiran Saleh Asaad Djamhari, seorang sejarawan dari Pusat Sejarah TNI. Sosok ini dikhawatirkan akan membawa kepentingan militer dalam penyusunan buku sejarah. Ini bukan hal yang tak mungkin, karena ada banyak catatan hitam tentang peran militer yang represif di zaman Orde Baru. Namun Taufik Abdullah menepis. Kehadiran Fachry dan Saleh Asaad murni dengan alasan profesionalisme dan keahlian, yang satu ahli politik dan lainnya ahli sejarah.

Taufik berkata tegas: tak ada titip-titipan dalam hal ini. Tapi ia juga menyediakan satu saringan penangkal subyektivitas penulis. Setiap tulisan akan disikapi dengan kritis, akan ada diskusi internal. Setiap penulis mempertanggungjawabkan karyanya. Segala sumber informasi akan dikaji dan dibandingkan dengan sumber yang lain. "Pendeknya," kata Taufik, "semua sumber informasi diperhatikan dan dicurigai pada saat yang sama."

Terlalu banyak yang tak terjangkau Sejarah Nasional Indonesia. Era prasejarah ditulis tanpa menyentuh fosil gigi tertua di Jawa Barat, prasasti di Karawang, atau peta genom manusia—semua yang menuntut penafsiran ulang. Di luar itu, setumpuk kasus kontemporer menunggu: dari pencabutan status daerah operasi militer di Aceh pada 1999, hingga lepasnya Timor Timur dari Negara Kesatuan. Tak terkecuali empat pemerintahan yang silih-berganti dalam lima tahun terakhir. Reformasi adalah akselerasi kejadian-kejadian yang dulu bergerak bak adegan slow motion. Dan biasanya, kita hanya dapat merasakan akibatnya, sementara sang sebab terbang entah ke mana.