Ketika Burhanuddin Abdullah terpilih sebagai Gubernur Bank Indonesia, Selasa pekan lalu, yang tampaknya paling gembira adalah karyawan BI sendiri. Luapan kegembiraan itu terjadi mungkin karena Burhanuddin—seperti halnya Syahril Sabirin—adalah orang dalam bank sentral yang berhasil menapaki jenjang karier sampai menempati posisi puncak. Sebelum itu, jabatan orang nomor satu BI selalu diisi orang luar—contohnya Adrianus Mooy dan Soedradjad Djiwandono.

Faktor orang dalam tentu hanya alasan kecil dibandingkan dengan sejumlah alasan lain yang menyebabkan Burhanuddin bisa menjuarai fit and proper test yang dilakukan Komisi Keuangan DPR RI. Kendati dalam urutan pencalonan nama Burhanuddin berada di peringkat kedua—setelah Miranda Goeltom—dan peluangnya untuk menang juga tidak besar, pada tiga pekan terakhir, ia bagaikan kandidat yang menyalip di tikungan. Mengapa? Mungkin karena ia tampak steril—jauh dari partai politik atau berbagai kelompok kepentingan. Selain itu, orangnya sederhana—kalau pensiun hanya ingin menulis novel. Dan dia juga pekerja keras. "Tidak ada yang bisa menggantikan kerja keras," demikian prinsip Burhanuddin, yang dikenal luas oleh sesama rekannya di kantor IMF, Washington, DC (1989-1993). Namun, lebih dari itu, kepribadian dan integritas Burhanuddin mungkin dianggap cukup memenuhi syarat utama ini: bahwa Gubernur BI harus berakhlak dan bermoral tinggi.

Kini, saat memimpin BI, tugas Burhanuddin agak sedikit dimudahkan. Soalnya, dalam menjaga stabilitas moneter, penerapan independensi BI sudah lumayan efektif dan mulai dirasakan manfaatnya. Para pelaku pasar semakin memahami bahwa independensi BI bukanlah barang haram yang dicangkok paksa dalam sistem bernegara dan berbangsa di negeri ini. Selama Orde Baru konsep itu tidak dibiarkan tumbuh, namun kini diakui bahwa independensi BI adalah salah satu landasan terbaik untuk membangun ekonomi yang sehat, modern, dan berkualitas.

Upaya melengserkan Syahril Sabirin adalah contoh konkret tentang bagaimana lembaga eksekutif tidak menghormati independensi ini. Tapi hal itu kini tinggal sejarah. Sekarang independensi BI tak bisa ditawar-tawar lagi. Apa yang perlu dilakukan Burhanuddin adalah memberi arti dan mengisi independensi itu dengan berbagai terobosan agar kurs rupiah stabil menguat, laju inflasi terkendali, fungsi intermediasi sektor perbankan bisa ditingkatkan, praktek-praktek jahat pelaku pasar uang dan bank bisa diminimalkan, dan kerja sama dengan lembaga eksekutif bisa dioptimalkan. Yang disebut terakhir ini sangat penting, terutama karena kontrak kerja sama Indonesia dan IMF (Dana Moneter Internasional) akan dihentikan pada penghujung tahun ini. Dampaknya ialah cadangan devisa secara signifikan akan berkurang, sehingga menjadi tugas BI agar hal itu tidak mengganggu stabilitas moneter.

Burhanuddin sendiri memastikan bahwa peningkatan koordinasi dengan pemerintah merupakan langkahnya yang kedua dalam 100 hari pertama sebagai Gubernur BI. Langkah pertama ialah mengkaji berbagai kebijakan BI, sedangkan langkah ketiga meninjau tingkat suku bunga untuk menentukan sejauh mana bisa diturunkan lagi. Memang, suku bunga sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebaiknya bisa lebih ditekan sehingga bank-bank "melupakan SBI" dan lebih serius menyalurkan pinjaman ke sektor riil. Inilah harapan dunia usaha dan dari sanalah, kelak, percepatan pemulihan ekonomi—yang ditargetkan Burhanuddin ketika menjadi menko perekonomian—bisa dirintis.

Selain itu, penyehatan perbankan—yang merupakan tugas utama BPPN—sebenarnya juga bagian dari fungsi pengawasan BI. Namun, selagi Otoritas Jasa Keuangan belum terbentuk, tugas pengawasan yang masih menjadi tanggung jawab BI hendaknya tetap dilakukan, sehingga tak terjadi vakum. Semua itu memang lebih gampang diucapkan daripada dikerjakan. Karena itu, Pak Gubernur, siap-siaplah kembali bekerja keras.