Jika revolusi selalu memakan anak-anaknya, reformasi mungkin hanya gemar mengecewakan para bidan yang membantu kelahirannya. Setidaknya sampai ke usia yang kelima seperti yang terjadi di Indonesia, pekan ini. Suatu hal yang sebenarnya lumrah bagi para pakar politik—yang telah meramalkan bahwa setiap reformasi selalu melontarkan harapan yang kelewat tinggi untuk digapai—tapi tetap saja menyesakkan bagi orang ramai.

Bagaimana tidak. Baru lima tahun Soeharto turun takhta, sudah tiga anak bangsa yang berurutan menduduki kursi yang ditinggalkannya. Dimulai oleh B.J. Habibie, yang cukup sukses sebagai figur transisi tapi gagal menggapai legitimasi untuk menjadi presiden yang sebenarnya. Kemudian Abdurrahman Wahid, yang berhasil mengembalikan Istana menjadi rumah rakyat namun gagal mengelola negara. Lantas, kini Megawati yang menjadi orang nomor satu negeri ini, yang belum lagi tuntas mengkonsolidasi pemerintahnya, sudah disibukkan oleh persiapan menghadapi pemilihan umum tahun depan.

Walhasil, pemerintah mereka pun terlihat begitu sibuk dan sekaligus kacau. Maka, jika ada yang beranggapan jalannya reformasi ibarat hikayat Sisyphus, ada benarnya juga. Bayangkan, tiga presiden dalam kurun lima tahun jelas bukan kondisi ideal untuk menjalankan reformasi. Belum lagi dua tahun pemerintah Habibie mencoba membenahi negeri ini, ia terjungkal. Hal yang sama terjadi pada pemerintah Gus Dur, dan kini Megawati terancam bahaya yang sama pula.

Padahal, harus disadari bahwa membangun negara sebesar Indonesia, yang jumlah penduduknya terbanyak nomor empat di dunia, bukanlah soal yang mudah. Bahkan jika diibaratkan merenovasi rumah, republik ini baru dalam tahap membongkar bagian yang dianggap keliru dan—barangkali—sedikit memasang fondasi untuk bagian baru penggantinya. Itu sebabnya suasana berantakan menjadi hal yang mustahil dihindarkan.

Keberantakan inilah yang kini menerbitkan kerinduan sebagian orang pada masa silam yang tertib. Ini hal yang dapat dimaklumi, namun tak boleh ditoleransi. Sebab, bila dilihat dari sudut pandang teori pembentukan sebuah negara bangsa, gerakan reformasi yang telah bergulir lima tahun silam itu adalah sebuah keniscayaan.

Teori ini menyatakan bahwa sebuah negara bangsa hanya dapat hidup dan berkembang jika ditopang oleh tiga pilar utama: pemerintah, pasar, dan masyarakat. Di Indonesia, pembangunan pilar pemerintah telah dirintis oleh generasi para pendiri bangsa yang dipimpin Bung Karno. Kemudian, Jenderal Soeharto dan Orde Baru melengkapinya dengan pilar pasar melalui kebijakan pembangunan atau ekonomi sebagai panglima. Kini Orde Reformasi, bila mengikuti logika ini, punya kewajiban membangun pilar masyarakat madani di Indonesia untuk melengkapinya.

Ini bukan tugas enteng. Selama lebih dari tiga dekade masyarakat Indonesia tak dibiasakan mengambil keputusan sendiri untuk menentukan masa depannya. Kurangnya pengalaman itu pasti menimbulkan kegamangan. Apalagi ditambah dengan kenyataan bahwa kelengkapan untuk mengambil keputusan yang bermutu juga belum memadai. Kualitas produk pers sebagai pemberi masukan kepada masyarakat, misalnya, masih jauh dari yang diharapkan meski kondisi kebebasannya telah membaik.

Kendati demikian, segala kekurangan itu ternyata tak menghalangi bangsa ini untuk berprestasi. Buktinya amendemen konstitusi sehingga menjadi lebih pro-masyarakat dapat dilakukan, antara lain dengan membuat presiden dipilih langsung oleh rakyat. Selain itu, cukup banyak kemajuan lain seperti: dwifungsi TNI dihapus, polisi disapih dari militer, Komisi Anti-Korupsi sedang dibentuk, pembatasan partai politik dicabut, dan sebagainya.

Memang, harus diakui, masih banyak kekurangan terdapat di depan mata. Kegiatan korupsi masih mewabah, pengadilan acap kali berubah fungsi menjadi ajang jual-beli keputusan, dan aksi premanisme makin merajalela. Ditambah lagi—dan ini lebih memusingkan banyak orang—pertumbuhan ekonomi masih belum secepat di era sebelum krisis moneter.

Namun banyaknya kekurangan ini tak sepatutnya membuat kita pesimistis. Kombinasi berbagai keburukan itu dengan adanya beberapa prestasi baik perlu disikapi dengan rasa sabar dan optimistis. Terutama karena sejarah negara-negara maju memang menunjukkan terjal dan berlikunya perjalanan menuju terbentuknya negara yang demokratis dan sejahtera. Tak ada jalan tol. Kalaupun—entah dari mana—di masa depan ada, kita kemungkinan tak akan dapat memanfaatkannya karena tak punya dana yang cukup untuk membeli karcis.

Dalam kerangka pemikiran seperti ini, anjuran Nurcholish Madjid agar bangsa Indonesia "bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian" layak disimak. Sebab, ibarat menyemai bibit, gerakan reformasi membutuhkan waktu sebelum hasilnya dapat dipanen. Jika dianalogikan sebagai manusia, dalam usia lima tahun pekan ini, bayi reformasi baru merangkak keluar dari kategori balita dan masih membutuhkan waktu untuk tumbuh dan bersekolah sebelum dapat diharapkan kontribusinya. Itu pun dengan asumsi kita memeliharanya dengan seksama agar selamat dari serangan penyakit atau ancaman kecelakaan.

Bung Karno membutuhkan satu generasi untuk membentuk pilar politik bangsa ini. Soeharto dan Orde Baru menggunakan waktu yang hampir serupa untuk membangun pilar ekonominya. Itu sebabnya kesabaran dan optimisme generasi sekarang juga dibutuhkan untuk membangun masyarakat madani Indonesia.