Bom bunuh diri di tiga kompleks perumahan berpenghuni mayoritas warga negara asing itu seperti alarm peringatan bahaya yang melengking-lengking. Bom plastik di Al-Hamra, Vinell, dan Jedawal itu—semuanya di Riyadh—meledak sehari sebelum kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Colin Powell ke Saudi. Tersebar dugaan Al-Qaidah kembali beraksi. Arab Saudi, tanah air 15 orang dari 19 tersangka pembajak pesawat dalam tragedi 11 September 2001, pun kembali jadi perhatian dunia.

Gelombang ancaman baru Al-Qaidah bagi AS? Tidak sepenuhnya benar. Menurut para ahli Timur Tengah, sasaran sebenarnya dari serangan pada Senin malam pekan lalu yang menewaskan 34 orang dan melukai 190-an orang itu adalah pemerintah Saudi sendiri. ”Ini benar-benar tindakan untuk mempermalukan Kerajaan Saudi,” kata Peter Bergen, pengarang buku Holy War Inc.: Inside the Secret World of Osama bin Laden.

Kondisi dalam negeri Saudi memang sedang rentan. Kelompok militan sedang dalam kondisi kecewa berat. Salah satu pemicunya adalah keberhasilan invasi AS dan sekutunya ke Irak. Menurut sebagian besar bangsa Arab, masuknya tank-tank AS dengan mudah ke Bagdad adalah pukulan berat, karena Bagdad adalah salah satu kota suci Islam.

Penyebab lainnya adalah kondisi Palestina yang makin terjepit. Kubu garis keras itu beranggapan pemerintah Saudi tak bertindak cukup tegas mendukung bangsa Palestina. Mereka juga melihat, Kerajaan cenderung punya ”kesepakatan” dengan pemerintah AS yang notabene adalah pembela utama Israel.

Yang lebih memperburuk keadaan adalah perekonomian semakin merosot dalam 30 tahun (pendapatan rata-rata per orang menurun dari US$ 16.000 menjadi US$ 6.000). Legitimasi para pangeran makin tipis akibat korupsi yang merajalela.

Semua masalah internal itu terakumulasi, lalu bereaksi dengan kondisi pasca-11 September. Perburuan dan sikap keras pemerintah Barat terhadap para aktivis Al-Qaidah dan kelompok militan lainnya membuat mereka tak bebas bergerak di negara-negara ”musuh”. Mereka lalu memilih kembali ke kampung halaman sekaligus melakukan konsolidasi. ”Sehingga terjadi pematangan kekuatan,” kata Larry Johnson, bekas anggota Dinas Intelijen AS (CIA) dan agen pemberantas teroris Departemen Luar Negeri AS.

Dengan kondisi dalam negeri yang serba mengecewakan, tak aneh jika gerakan garis keras itu menjajal pemerintahnya sendiri. Sebab, kelompok ”fundamentalis” yang dikenal sebagai kelompok Wahabi ini sebenarnya adalah bagian dari masyarakat Saudi.

Untuk itulah Barat selalu mengembuskan perlunya perubahan dalam pemerintahan di Saudi, yaitu yang tak terlalu memberi ruang kepada kelompok garis keras. Mereka juga selalu mengkritik Saudi lamban memberantas teroris. Pemerintah Raja Fahd bahkan dituding melindungi, juga tetap mendanai, kelompok-kelompok militan, termasuk yang terkait dengan Al-Qaidah.

Namun, sebenarnya ”sikap lunak” Kerajaan terhadap kekuatan militan Islam punya akar panjang. Gerakan Wahabi sudah hidup di tanah Arab selama dua abad. Di Saudi, kelompok ini kembali mendapat darah segar pada awal 1970-an. Saat itu berbagai madrasah tempat pembibitan paham Wahabi banyak mendapat bantuan dana dari orang kaya Saudi. Naiknya Raja Fahd pun (1982) didukung oleh para tokoh Wahabi.

Yang menjadi masalah Wahabi adalah Sunni garis keras yang menerapkan ajaran Islam secara literal. Prinsip ”tidak menerima muslim di luar Wahabi” membuat politik di Saudi rumit. Dan berbagai konflik internal ini makin meruncing ketika Saudi semakin dekat dengan AS. Menurut John Sfakianakis, ahli Timur Tengah dari Universitas Harvard, AS, kontradiksi antara pemerintah Kerajaan Saudi dan berbagai kelompok militan ini terlalu kuat.

Para pengamat menganggap serangan di Riyadh sebagai pertanda awal makin buruknya kondisi pemerintah Saudi. Sakit keras Raja Fahd akibat serangan stroke pada 1995 membuat pemerintahan tak berjalan normal. Pangeran Abdullah, yang menjalankan pemerintahan sehari-hari, tak mampu membuat keputusan ekstrem seperti mengeluarkan dekrit untuk memberantas berbagai kelompok militan. Hal ini diperburuk oleh pertentangan di antara para darah biru memperebutkan takhta bila Fahd meninggal.

Runyam, keadaan itu bisa mengancam masa depan perdamaian di Timur Tengah.

Bina Bektiati (The Guardian, The Washington Post, The Economist, PBS)