SEBUAH panggilan telepon berdering tepat pada jam makan siang, suatu hari pertengahan 1985. Isinya seperti komando: Mas Tommy menghendaki sebidang kapling di Jakarta Timur. "Baik, boleh saja, asal jangan buru-buru," kata penerima telepon, pengusaha yang baru mengorbit. "Itu tanah peninggalan Ibu, saya harus bicarakan dengan keluarga."

Jangan pernah berkata tidak pada Cendana. Barangkali itulah mantra bisnis paling ampuh zaman itu. Apa pun yang berasal dari Cendana, jangan kata perintah atau permintaan, bahkan kerlingan hasrat pun, semuanya berlaku bak takdir: haram ditolak, tak boleh ditampik.

Selain dahsyat bagai takdir, Cendana jugalah kunci ajaib, rapal yang bisa membuka semua pintu aturan di Indonesia. Legal, tidak legal, tidak begitu penting. Semua bisa diatur. Siapa boleh mengimpor mobil tanpa pajak jika bukan Tommy Soeharto. Siapa yang bisa punya satelit selain perusahaan milik Bambang Trihatmodjo. Siapa boleh membangun tol kecuali Siti Hardijanti Rukmana.

Pendek kata, wewenang dan lingkup bisnis perusahaan anak-anak Cendana tak ubahnya dengan perusahaan negara. Yang berbeda hanya ini: perusahaan negara dimiliki rakyat, perusahaan Cendana dikuasai anak-anak Soeharto.

Dengan kesaktian seperti itu, tak mengherankan jika keluarga ini merambah hampir semua sektor usaha: properti, telekomunikasi, perbankan, perhotelan, otomotif, listrik, minyak, kimia, hiburan, jalan tol, hingga taman buah ratusan hektare.

Kian hari kelompok usaha ini semakin gendut, bukan hanya karena pelbagai izin istimewa, tapi juga karena bank-bank (terutama bank pemerintah) begitu bermurah hati memberikan kredit, tak peduli sebesar apa pun risikonya. Saat itu, Bank Indonesia bahkan tak perlu memasukkan pinjaman bagi perusahaan Cendana dalam perhitungan risiko kredit karena dijamin tak akan bangkrut, seperti perusahaan negara.

Kini, lima tahun setelah jutaan fasilitas itu lenyap, anak-anak Cendana harus bertarung dengan kekuatannya sendiri. Tapi, sebelum itu, ada soal penting yang harus mereka selesaikan pertama kali: melunasi utang kepada bank-bank pemerintah yang jumlahnya menggunung. Daftar kredit macet di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) penuh dengan nama perusahaan yang dimiliki anak-anak Soeharto.

Sampai saat ini Tommy Soeharto dengan PT Timor Putra Nasional dan Siti Hardijanti Rukmana dengan beberapa perusahaan pengelola jalan tol dan Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) masih berkutat dengan pelbagai pinjaman yang tak terbayar. Dari "Gang Cendana" ini, baru Bambang Trihatmodjo dengan kelompok usaha Bimantara yang boleh dibilang relatif bersih dari pinjaman ke BPPN.

Namun jalan untuk membersihkan utang itu terbukti tidak gampang. Untuk itu, Bambang harus merelakan sejumlah asetnya dilelang. Aksi cuci gudang ini dimulai tiga tahun lalu, ketika Bambang melepaskan sahamnya di perusahaan tanker Singapura, Osprey Maritim, dengan harga sekitar Rp 800 miliar kepada orang terkaya Norwegia, John Fredriksen. Selain itu, Bambang terpaksa melego Van Der Horst, perusahaan konstruksi Singapura yang punya proyek listrik di Batam.

Tak cukup hanya itu, Bambang pun melepaskan permata mahkota di atas kepalanya: ia mulai mengurangi sahamnya di Bimantara, sejak dua tahun lalu. Dulu, ia menguasai 36 persen saham melalui Asriland, tapi kini kepemilikannya di Bimantara tinggal 12 persen saja.

Pemegang saham terbesar Bimantara kini ada di tangan pendatang baru, Hary Tanoesoedibjo, melalui Bhakti Investama. Ada yang menduga Hary hanyalah tangan kanan Bambang. Artinya, transaksi saham antara Bambang dan Hary semu saja. Bimantara tetap perusahaan milik Bambang. Bedanya, dulu dikuasai melalui Asriland, sekarang lewat Bhakti.

Tapi Hary, yang kini duduk di posisi presiden komisaris, membantah kabar tersebut. "Itu gosip lama yang tak terbukti kebenarannya," katanya. Menurut Hary, Bhakti membeli saham sesuai dengan prosedur, transparan, melalui pasar modal.

Setelah ditangani Hary, Bimantara kini tampak seperti raksasa yang ramping. Fokus usaha dipusatkan pada telekomunikasi, media, dan penyiaran. Bimantara kini memiliki 69,8 persen saham di Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), 25 persen di Metro TV, dan 70 persen di Global TV.

Sejumlah sumber menuturkan, sebetulnya Bambang tidak pamit dari dunia bisnis. Jika ia tak lagi berada di pucuk jejaring bisnisnya, itu hanya strategi untuk menghindari sorotan publik terhadap Cendana. Sejatinya masih banyak usaha yang tetap mengalirkan uang ke kantong Bambang. PT Asriland, yang bergerak di berbagai jenis usaha, misalnya, adalah salah satu tambang uang baginya.

Pilihan untuk menjauh dari urusan bisnis juga dilakukan oleh Siti Hardijanti Rukmana (Tutut). Dulu, putri pertama Soeharto ini boleh disebut ratunya jalan tol. Lewat PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP), ia menguasai bisnis sejumlah ruas tol di Jakarta dan di sejumlah kota lainnya. Tutut, yang datang dari lingkar dalam kekuasaan, amat membantu sepak terjang perusahaan itu.

Namun, begitu Soeharto jatuh, nama Tutut seperti menjadi virus. Apalagi karena sejumlah perusahaan milik Tutut ini terlilit utang segunung. Selain Citra Marga yang menanggung beban pinjaman hampir Rp 800 miliar, ada juga Televisi Pendidikan Indonesia, yang harus membayar ratusan miliar kepada PT Indosat. Sebagai pemilik Bank Yama, putri sulung Soeharto ini juga masih harus melunasi Rp 200 miliar pinjaman kepada pemerintah. Hingga kini belum jelas bagaimana upaya Tutut menyelesaikan kewajibannya.

Yang juga megap-megap adalah pabrik mobil Timor, milik Tommy Soeharto, yang terletak di Cikampek, Jawa Barat. Dulu pabrik seluas 400 hektare itu laksana kebun mobil. Menggunakan bendera PT Timor Putra Nasional, perusahaan itu membangun dua lokasi perakitan mobil. Dengan jumlah karyawan 320 orang dan 600 karyawan kontrak, pabrik ini sesumbar bisa merakit 75 ribu mobil setahun.

Namun, sejak dua tahun lalu, perusahaan ini tak pernah mengepul lagi. Bahkan pabriknya terkesan tak terpelihara. Jalan menuju pabrik—yang dulunya amat asri—kini dipenuhi rumput yang tingginya hampir semeter. Dikawal ketat oleh empat orang satpam, pintu gerbang perusahaan ini selalu mengatup. Sejak berdiri tahun 1995, pabrik ini cuma bisa merakit 3.600 mobil.

Kini nasib Timor masih dalam sengketa antara BPPN dan Tommy. Sengketa itu bermula dari utang Timor senilai hampir Rp 4 triliun kepada sejumlah bank. Pemerintah meminta agar perusahaan ini melunasi 10 persen dari total utang itu. Jika tidak, jangan harap berputar lagi roda usahanya.

Menurut Elza Syarief, kuasa hukum Tommy Soeharto, hingga kini PT Timor Putra Nasional itu masih beroperasi. Soal utang di BPPN, katanya, sedang dalam proses restrukturisasi dan bahkan hampir selesai. "Beberapa aset Timor seperti gedung PT Timor sudah diserahkan ke BPPN untuk membayar pinjaman itu." Jadi, sebetulnya, menurut Elza lagi, tidak ada persoalan dengan perusahaan itu.

Meskipun Timor boleh dibilang sekarat, kelompok usaha Humpuss milik Tommy masih berjaya. Jaringan bisnis yang melibatkan sekitar 71 perusahaan ini—merambah berbagai sektor, mulai dari perusahaan ekspor-impor, minyak dan gas, perhotelan, perbankan, hingga pengelolaan Sirkuit Sentul di Bogor—hingga kini masih beroperasi.

Kedigdayaan Tommy di Humpuss tampak pada Februari lalu. Puluhan karyawan perusahaan itu ramai-ramai menjenguk Tommy Soeharto di Nusakambangan. Walau datang bukan pada hari kunjungan tamu, rombongan Humpuss itu masih bisa sowan dengan bos mereka.

Meskipun tak selebat dan serimbun dulu, pohon bisnis Cendana tetap hidup dan berkembang, beberapa di antaranya malah dengan kondisi yang lebih sehat. Ini sudah lebih ketimbang anak-anak para diktator lain di luar negeri, yang sering harus berakhir di penjara atau di tiang gantungan.