Perempuan itu tiba-tiba mengajukan sebuah pertanyaan yang menyengat. "Apakah Soeharto akan mencalonkan diri lagi menjadi presiden?

Duduk di rumahnya—sebuah gubuk reot terbuat dari bambu dan tripleks—di dekat tempat pembuangan sampah di Desa Sumompo, Manado, Sulawesi Utara, Darmina melontarkan pertanyaan itu kepada TEMPO. Entah apa yang tengah melintas di benak ibu dua anak yang berusia 42 tahun itu. Boleh jadi, kehidupan keluarganya yang pahit. Suaminya, Yohanis, adalah buruh harian pengumpul sampah dengan honor Rp 16.000 per hari. Dulu gaji Yohanis hanya Rp 4.500. Tapi uang itu bisa menopang kehidupan mereka sekeluarga. Kini, "Semua barang mahal," ujar Darmina dengan memelas.

Pasangan itu punya dua anak. Yang sulung, 17 tahun, duduk di bangku SMU. Adiknya, 12 tahun, tak bersekolah karena tak ada biaya. Sewa rumah, ongkos makan, listrik, air, dan transportasi si sulung menghabiskan setiap sen yang mereka miliki. "Torang (kami) rindu masa dulu. Kalau Soeharto mencalonkan diri menjadi presiden, saya akan memilih dia," katanya.

Darmina bukan tak tahu siapa Soeharto. Dari koran bekas yang sesekali ia baca, ia tahu banyak orang marah kepada Soeharto. Dia tahu bekas presiden itu dipaksa turun pada Mei 1998. "Banyak yang bilang Soeharto koruptor," katanya. "Tapi Soeharto korupsi bukan untuk diri sendiri. Dia punya jiwa membangun."

Tiga presiden pengganti Soeharto dianggapnya tak mampu membuat hidupnya menjadi lebih baik. Darmina bertamsil, "Lebih baik memilih pemimpin yang kita tahu ular daripada memilih pemimpin yang ternyata kemudian menjadi ular." Lima tahun setelah bergulir. Dan inilah ironi reformasi: Soeharto dijatuhkan dan pemerintahan penggantinya tak mampu membuat keadaan menjadi lebih baik—setidaknya di mata orang kecil seperti Darmina.

Drama besar kejatuhan Soeharto telah lama lewat. Dengan krisis ekonomi dan demonstrasi besar sebagai latarnya, kekuasaan Soeharto tancep kayon. Ia dihujani hujatan. Para demonstran merangsek hingga ke pagar rumahnya. Ia dianggap sebagai penjahat besar yang menjadi penyebab tunggal krisis multidimensi di Indonesia.

Tapi, setelah drama besar itu, apa yang terjadi? Ekonomi tak membaik, harga barang melonjak, keamanan menjadi barang langka. Proses politik seperti perdebatan di parlemen, friksi internal partai politik, dan perebutan kursi kekuasaan—ciri normal proses demokrasi—tak memberi kesan positif bagi orang banyak.

Perubahan baik bukan tak ada. Pers menjadi lebih bebas, kekuasaan pusat kian dikurangi melalui otonomi daerah, sistem multipartai memberi kesempatan kepada semua orang untuk menyuarakan pendapatnya. Tapi, lagi-lagi, semuanya terasa hambar ketika perut makin melilit.

Dan Darmina tak sendirian. "Kalau mau jujur, pada masa Orde Baru pendapatan saya lebih bagus," kata Darwis, seorang sopir angkutan kota di Terminal Daya, Makassar, Sulawesi Selatan. Dulu ia bisa membawa uang Rp 25.000 per hari. "Sekarang membawa Rp 15.000 ke rumah saja sudah luar biasa," katanya. Darwis menuduh demonstrasi mahasiswa sebagai penyebab rezekinya seret. "Mereka berdemo dengan menutup ruas jalan sehingga menimbulkan kemacetan. Akibatnya, banyak warga memilih tak keluar rumah daripada harus tersiksa berjam-jam dalam kemacetan," keluhnya lagi.

Ada memang penduduk yang mendapat rezeki nomplok setelah Soeharto jatuh. Misalnya Ambe Betto, petani cokelat di Dusun Salupaku, Sulawesi Selatan. Ketika dolar terus meroket, ia menjadi jutawan mendadak. "Sehabis panen, karungan uang yang saya bawa," katanya.

Saat Soeharto masih berkuasa, harga cokelat bergerak antara Rp 4.000 dan Rp 8.000 per kilogram. Setelah Habibie menggantikan Soeharto, harga cokelat meloncat menjadi Rp 18.000, bahkan pernah menembus angka Rp 30.000 per kilogram. Panen dilakukan dua atau tiga minggu sekali dengan hasil dua ton tiap kali panen. "Ketika itu banyak petani yang bingung memakai uangnya. Ada yang membeli kulkas meski di kampungnya belum ada listrik," kata Tarue M. Badewi, tokoh masyarakat Salupaku yang menemani TEMPO berkeliling desa. Sekarang pendapatan Ambe Betto tak lagi sebanyak itu. Tapi ia mensyukuri masa keemasannya. "Penghasilan saya banyak sewaktu presidennya Pak Habibie," katanya.

Tak semua orang punya peruntungan seperti Ambe. Di Sumatera Utara ada buruh perkebunan yang mengeluh pendapatannya berkurang karena massa makin berani menjarah hasil kebun. Ini tak terjadi di era Soeharto dulu. "Mereka mencuri buah sawit ramai-ramai. Tentara yang jadi pengawas perkebunan tak berani melarang. Akibatnya, hasil kebun berkurang, pendapatan kami merosot," kata Soeparman, 52 tahun, buruh perkebunan swasta di Sei Merah, Deli Serdang. Berdirinya serikat pekerja tak banyak menolong: "Buruh demon (unjuk rasa) seenak saja. Produksi perkebunan menurun dan gaji kami terus jatuh," katanya.

Reaksi besar mengharapkan Soeharto kembali memang tak ada. Tapi lihatlah bagaimana situasi ini memberi untung bagi politikus dari era Soeharto. Ketika melantik pengurus daerah Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) di Mataram, Nusa Tenggara Barat, bekas Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal (Purn.) R. Hartono, berseru. "Harga gula dan beras tak pernah semahal sekarang. Dulu dolar hanya Rp 2.000, sekarang mencapai Rp 9.000," katanya.

Menurut Hartono, karena risau dan kecewa, ia berkonsultasi dengan Soeharto, yang kemudian menyarankan dia mendirikan PKPB. Semula ada yang meminta Hartono mengambil alih Golkar dari ketua umumnya sekarang, Akbar Tandjung. "Tapi kata Soeharto, tak usah memikirkan Golkar lagi. Kamu buat saja partai baru," ujar Hartono menirukan ucapan Soeharto. "Kenapa kita biarkan keadaan dikelola orang (lain) yang menyengsarakan?" dia menambahkan.

Apa yang benar dari masa Soeharto? Apa yang salah dari era sesudahnya?

Dengan Orde Baru ciptaannya, Soeharto menciptakan sihir—yang kini dirindukan kembali oleh sebagian orang—di lapangan ekonomi, terutama: menekan angka kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan, menciptakan swasembada beras—sekadar menghitung beberapa contoh.

Bekas Menteri Dalam Negeri Rudini mengungkapkan satu resep sukses Soeharto. "Sebetulnya ia penganut demokrasi terpimpin," kata Rudini. Semua soal dikendalikan langsung oleh Soeharto. Dari Golkar, partai politik, TNI, hingga pegawai negeri. Di Golkar ia menjadi ketua dewan pembina yang bisa membubarkan dewan pimpinan pusat (DPP). Korps Pegawai Negeri juga ada di bawah ketiaknya. Meski resminya pegawai negeri menjadi tanggung jawab Menteri Dalam Negeri, "Kalau ada apa-apa, yang memutuskan adalah Presiden," kata Rudini.

Soeharto tak membiarkan kekuasaannya dikontrol. Terhadap gerakan politik Petisi 50—perkumpulan eks jenderal pimpinan Ali Sadikin yang menuduhnya menafsirkan Pancasila semau gue—ia berujar, "Mereka itu rumangsa bisa nanging ora bisa rumangsa." Orang-orang yang mau menang sendiri, merasa bisa tapi tidak bisa merasa. Tak hanya menyindir balik lawan politiknya, Soeharto juga "membunuh" kehidupan mereka secara perdata. Bang Ali dan kawan-kawan dibatasi ruang geraknya, termasuk untuk mencari nafkah.

Gerakan memegang kendali kekuasaan ini lantas menjadi gerakan "kebudayaan" yang luas dan massif. Semua pejabat dari jajaran birokrasi tingkat tinggi tahu betul apa yang disukai dan tak disukai Soeharto. Mereka juga berlomba-lomba menyenangkan hatinya. Ketika wartawan The Sydney Morning Herald, David Jenkins, menulis kekayaan keluarga Soeharto, banyak pejabat Indonesia menyatakan merasa "terluka dan terhina" oleh artikel itu.

Pada awal kepemimpinannya, Soeharto sebetulnya banyak mendapat pujian. Dia santun dan bersedia mendengarkan pandangan ekonom-ekonom arsitek Orde Baru yang ketika itu dipimpin oleh Widjojo Nitisastro. Setelah paham, dia memegang kendali erat-erat dan ganti memberi instruksi kepada para pembantunya. Di masa 1980-an, saat Soeharto mulai "membuka jalan" bagi konsesi bisnis kepada keluarga dekatnya, para pembantunya itu tak lagi mampu berbuat apa-apa. Sebagian malah ikut larut dalam budaya nepotisme yang dibangun sang presiden. "Jika saja Soeharto berhenti sepuluh tahun silam, ia akan menjadi pahlawan bagi bangsanya," tulis bekas Duta Besar Amerika di Indonesia, Paul Wolfowitz di harian The Wall Street Journal sepekan setelah Soeharto jatuh.

Bekas presiden itu juga dikenal mahir mengatasi konflik di antara para bawahannya. Bekas Menteri Kependudukan/Kepala BKKBN Haryono Suyono punya ceritera. Suatu ketika dia mengusulkan agar program KB diadakan hingga ke tingkat desa dan RW. Maksudnya agar semua penduduk mau ber-KB. Banyak menteri yang tak suka. Alasan mereka, membangun pos KB di desa tak higienis. Haryono menyadari itu, "Tapi pendekatan itu saya ambil agar pemerintah bisa menarik peserta KB sebanyak mungkin," katanya.

Soeharto memilih berdiri di pihak Haryono. "Saya dulu juga pernah ditentang seperti itu. Tapi ibarat pepatah ibarat anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu," Suyono menirukan kata-kata Soeharto. Jadilah program KB disokong penuh oleh Soeharto meski dilakukan dengan paksaan.

Tentang cerita-cerita sukses manajemen Soeharto itu, seorang menteri yang tak ingin disebut namanya berbisik: menonjolkan diri di depan Soeharto ibarat tabu. Semua prestasi harus dibingkai dalam tema "dalam bimbingan Bapak Presiden". "Jika tidak, bisa-bisa di-kek, dan nggak dipakai lagi," kata menteri itu sembari memperagakan gerakan memotong leher. Menurut dia, soal ini amat sensitif dan dipahami betul oleh semua menteri.

Kekuasaan di bawah satu tangan inilah yang tak ada lagi di era reformasi. Habibie hanya mampu memerintah selama 512 hari. Ia tak disokong bahkan oleh Golkar, partai yang pernah 100 persen dikuasai Soeharto. Abdurrahman Wahid dan Megawati idem ditto. Abdurrahman memimpin kurang dari dua tahun. Megawati, meski berasal dari partai pemenang pemilu, bukanlah pemegang mutlak suara parlemen.

Alhasil, lima tahun reformasi belum mampu menciptakan pemerintahan yang kuat. Keputusan politik presiden pasca-Soeharto masih diwarnai oleh kalkulasi mempertahankan kekuasaan. Dalam kasus Aceh, misalnya, pemerintah Megawati terkesan ragu bertindak tegas—melakukan serangan militer atau tetap memelihara perundingan damai—karena kekhawatiran akan "digebuk" parlemen. "Ada semacam perangkap Aceh di DPR," kata seorang politikus Golkar.

Tepatnya begini: jika Megawati menyerang Aceh dan jatuh korban sipil, ia akan disalahkan karena membiarkan pelanggaran hak asasi terjadi. Jika tidak menyerang, Presiden akan dianggap lembek. Karena itu -- ditambah terbatasnya dana karena krisis yang berkepanjangan -- Mega terkesan sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Tapi jarum jam sejarah tentu tak bisa diputar balik—seperti impian Darmina. Proses reformasi, bagaimanapun, telah dimulai, dan tonggak-tonggak reformasi—kebebasan pers dan sistem multipartai untuk menyebut beberapa—telah dicapai. Kekuasaan di bawah satu tangan, sesuatu yang diharamkan demokrasi, tak boleh kembali.

Perjalanan masih panjang dan pilihannya tidak banyak. Politikus reformasi harus beradu cepat dalam berbenah. Atau pertanyaan ala Darmina akan kian sering terdengar: "Apakah Soeharto akan mencalonkan diri lagi menjadi Presiden? Lagi pula, kebenaran logika dalam kata-kata si politikus Orde Baru ini bukan tanpa daya pikat: "Kenapa kita biarkan negara dikelola orang (lain) yang menyengsarakan?"