Reformasi, Katanya. Tapi mungkin 'Tumpas Kelor' terhadap Ingatan |
1.000 wajah masa lalu tak pernah berakhir menjadi selembar foto tua di sebuah album. Apa yang kita ingat tentang Indonesia sebelum 1998? Jika ada yang disebut ethics of memory, itu adalah ketika kita mengakui bahwa "mengingat" hanya berarti menengok sedikit ke pengalaman majemuk yang telah lewat.
Tapi tiap kali, di Indonesia orang melakukan tumpas kelor terhadap ingatan—membasmi habis-habisan keragaman yang bernama "masa lalu" itu. Seakan-akan orang harus hidup dengan gambar yang tunggal tentang sejarah yang baru lewat. Seakan-akan dengan itu, "masa kini" dimurnikan dan mendapat identitasnya tersendiri.
Kecenderungan itu tentu bukan sesuatu yang unik, tapi bisa jadi ia bermula dari pengalaman yang tak terdapat di Malaysia atau Australia, misalnya. Sejak 1945, Indonesia hidup dengan melintasi perubahan-perubahan politik yang besar. Penulisan sejarah, yang tak lain adalah formulasi ingatan, bahkan mengambil bagian dari perubahan itu.
Demikianlah di bawah "Demokrasi Terpimpin", orang ramai mengecam kehidupan politik sebelumnya, antara tahun 1945 dan 1958. Masa itu disebut sebagai sebuah zaman "liberalisme pertarungan bebas", alias sebuah kekacauan yang tak bertanggung jawab. Tidak dilihat bahwa pada masa itu, di tengah ekonomi yang masih terbatas, kehidupan artistik dan intelektual Indonesia bisa semarak, pendidikan masih bermutu, lembaga peradilan mandiri, dan korupsi belum menjalar ke tingkat atas.
Setelah "Demokrasi Terpimpin" ambruk, "Orde Baru" datang. Dengan menyebut diri "baru", penguasa yang muncul menampilkan masa 1958-1965 sebagai zaman "penyelewengan", ketika ideologi lebih penting ketimbang nasi, dan politik jadi represif. Tirani, begitulah judul kumpulan sajak Taufiq Ismail yang terkenal tentang masa itu. Dengan demikian tak dilihat bahwa semangat politik masa itu—politik yang mempergulatkan ide-ide, bukan hanya kedudukan—melibatkan masyarakat terbawah dan menumbuhkan perasaan sebangsa.
Kemudian "Orde Baru" jatuh. Orang pun berseru, "Reformasi!"—dan kita kembali dengan tumpas kelor yang sama.
Tiap perombakan, disebut "revolusi" atau "reformasi", tampaknya harus dibuka dengan stigma. Dulu ada cap "Masyumi" dan "PSI", kemudian ada cap "PKI". Dulu ada label jahat "kontrarevolusi", "menghambat pembangunan", "ekstrem kiri", "ekstrem kanan". Kini, seraya berseru "Reformasi!", stigma baru misalnya adalah "Mafia Berkeley".
Sampai kapan?
***
Lima tahun yang lalu Soeharto jatuh, dan tiga presiden telah menggantikannya. Indonesia berubah, sedikit atau banyak. Sudah waktunya, sebenarnya, buat kembali kepada ethics of memory. Dengan itu kita bisa melihat bahwa "Orde Baru", betapapun gemarnya rezim ini terhadap keseragaman dan stabilitas, tak kebal terhadap kebutuhan yang berbeda-beda.
Sikapnya yang "anti-demokrasi", misalnya. Jika kita ingat baik-baik, kita akan menemukan setidaknya ada dua macam tendensi di dalamnya, dan keduanya mengundang percakapan yang berlainan.
Pertama, "anti-demokrasi" yang berarti "dirigisme". "Orde Baru" memang mirip sebuah mania untuk mengarahkan. Dari ataslah ditentukan siapa yang akan duduk di Mahkamah Agung, di teras pimpinan ABRI, partai politik, organisasi buruh, wartawan, kamar dagang, dan lain-lain.
Dirigisme ini telah menutup gelanggang latihan kepemimpinan politik, dan membuat lembaga-lembaga tak kuat berdiri sendiri. Akibatnya tampak ketika Soeharto jatuh. Untuk beberapa lama, khaos dan kekerasan berkecamuk. Tak ada institusi yang bisa diterima orang banyak (dan pemimpin lokal yang berwibawa) untuk menyelesaikan konflik.
Tapi "anti-demokrasi" juga punya tendensi lain.
"Orde Baru" tak percaya bahwa "suara rakyat adalah suara Tuhan". Ia jeri memandang gejolak massa rakyat yang marah. Dilihat dari sini, orang tak bisa mengatakan bahwa rezim ini adalah sebuah fasisme. Sebab, seperti di Italia di masa Mussolini dan Argentina di masa Peron, fasisme adalah juga populisme; ia lahir dari suara getir dari bawah. Soeharto bukan seorang populis. Ia tak tumbuh dengan demagogi.
Itulah sebabnya ia cocok dengan ide "massa yang mengambang": rakyat di tingkat bawah tak boleh dilibatkan dalam proses politik, kecuali lima tahun sekali sebagai pemberi suara.
Memang ada sikap paternalistis di situ. Tapi dengan cara demikian Soeharto sebenarnya telah membebaskan agenda pembangunan ekonomi dari proses tawar-menawar politik. Rencana Pembangunan Lima Tahun-nya disusun oleh para teknokrat, tanpa perdebatan yang sengit dengan rakyat di daerah atau legislator di parlemen.
Sebab itulah mesinnya efektif. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa di bawah "Orde Baru" angka kemiskinan turun: dari 60 persen tahun 1965 jadi di bawah 10 persen tahun 1997. Pendapatan per kapita orang Indonesia pernah mencapai US$ 1.200.
Hal ini terjadi karena di dalam sikap "anti-demokrasi" di masa itu, sebuah desain, yang perlu waktu panjang untuk dilaksanakan, tidak mudah terguncang-guncang. Dalam arti tertentu, Soeharto hanya memperluas apa yang sebenarnya diperlukan oleh setiap negeri—yakni lembaga-lembaga yang teguh, yang proses pengambilan keputusannya kebal dari "godaan" memperoleh dukungan suara.
Mengikuti alegori yang dipakai Fareed Zakaria dalam The Future of Freedom, lembaga itu ibarat Ulysses dalam mitologi Yunani. Ia bersedia diikat erat di tiang agung ketika kapalnya melintasi sebuah pulau tempat dewi laut bernyanyi. Ia tak ingin tergoda oleh rayuan para dewi itu, yang telah menyebabkan banyak pelaut lari meninggalkan kapal, terjun mengejar ke sumber lagu dan kemudian punah. Ulysses mengikatkan diri di tiang agung, dan bahtera pun selamat.
Seperti nyanyian dewi laut yang merdu, rayuan orang banyak pun harus bisa dicegah untuk mempengaruhi kepemimpinan. Kita bisa membayangkan apa jadinya jika program reboisasi dan perbaikan kurikulum sekolah berubah setiap tahun, mengikuti pengaruh suara yang tiba di parlemen.
Apalagi rayuan itu bisa melahirkan sesuatu yang buruk. Di Gujarat, India, misalnya, partai yang berkuasa menang kembali karena mengikuti suara galak mayoritas dalam kekerasan anti-muslim.
Maka, ketika pada 1997 orang berseru, "Reformasi!", apa sebenarnya yang dikehendaki? Kemerdekaan manusia? Atau suara rakyat yang berkuasa?
***
Kita selalu ingat bahwa wajah lain "Orde Baru" adalah pembangunan ekonomi.
Tapi wajah ini pun tak hanya punya satu arti. Orang umumnya mengatakan bahwa gerak cepat perekonomian Indonesia di bawah Soeharto dibentuk oleh gelombang liberalisasi. Seakan-akan sejak 1966, di sepanjang sejarah "Orde Baru" pasar adalah panglima.
Tapi, jika kita telaah dengan seksama, "Orde Baru" sebenarnya tak punya doktrin liberalisme, dan 1966 tak berada di sebuah ruang yang vakum. Liberalisasi berangkat dari keambrukan ekonomi setelah "ekonomi terpimpin" pada 1958-1965. Datangnya modal asing secara bebas tak bisa ditampik ketika tak ada modal dalam negeri yang siap membuat ekonomi tumbuh.
Selepas tahun 1960-an, liberalisasi (atau "deregulasi") dilakukan karena Indonesia tercekik oleh pelbagai macam monopoli, hak istimewa, dan dirigisme tata niaga. Niat melepaskan diri ini kian kuat, sampai 1997. Sebab, di tengah krisis yang gawat itu, Soeharto tetap bergeming tak hendak membebaskan petani cengkeh dari tata niaga BPPC, juga tak hendak menghentikan perlakuan istimewa bagi impor pabrik mobil Timor.
Pada saat seperti itu, kehendak liberalisasi bukan saja sejajar dengan kehendak IMF, tapi juga sejalan dengan harapan umum untuk keadilan (tak ada pilih kasih) dan demokrasi (keputusan politik tidak di tangan seorang penguasa dan familinya).
Maka, jika orang berseru "Reformasi!" dan melakukan tumpas kelor terhadap kompleksitas masa lalu, hasilnya adalah retorika ala Kwik Kian Gie.
Dengan semboyan "nasionalisme baru"—seperti yang ditulisnya sebagai epilog buku Neo-Liberalisme (editor: I. Wibowo)—Kwik bicara lancar dan memikat, tapi bagi saya hanya membingungkan dan menyesatkan. Ia menyerang kebijakan ekonomi "Orde Baru", ia mengecam sengit para teknokrat ekonomi ("Mafia Berkeley", demikian ia memaki mereka), tapi dengan itu ia praktis mengabaikan bahwa dalam "pembangunan ekonomi" Soeharto ada sebuah wajah yang lain. Pakar ilmu ekonomi politik Richard Robison menyebutnya sebagai "nasionalisme ekonomi yang didorong negara".
Pelopor "nasionalisme ekonomi" itu pada tahun 1970-an adalah Ibnu Sutowo. Ketika itu harga minyak dunia melonjak dan petrodolar melimpah ke kantong pemerintah. Ketika peran modal asing menjadi lebih kecil, pelbagai hal pun dibangun Ibnu dengan dana yang secara resmi milik negara: dari industri baja sampai rumah sakit modern, dari lapangan golf sampai (dalam rencana) pabrik pupuk terapung.
Tapi yang kemudian juga terjadi adalah korupsi (siapa punya Hotel Hilton?) yang meluas dan utang Pertamina yang US$ 10,5 triliun.
Menghadapi hal-hal seperti inilah "liberalisasi" jadi masuk akal: pasar akan lebih cepat memperingatkan dan sekaligus memberi hukuman ketimbang seorang menteri penertiban aparat negara, ketika sebuah perusahaan sebesar Pertamina salah urus.
Tapi "nasionalisme ekonomi yang didorong negara" tidak berhenti di Pertamina. Retorika "nasionalis" juga yang memberikan dalih ketika Soeharto merencanakan memproduksi "mobil nasional" dan memberi perlakuan khusus bagi usaha Tommy Soeharto. Pada saat-saat seperti itu, kita akan melihat bahwa setidaknya ada dua wajah "Orde Baru", dengan tendensi yang bertentangan.
***
Apa yang kita ingat tentang Indonesia sebelum "reformasi"? 1.000 wajah masa lalu. Atau setidaknya dua wajah "Orde Baru". Kedua-duanya, seperti kata sebuah puisi Chairil Anwar, "harus dicatat, keduanya dapat tempat".
Sebab, ethics of memory mempunyai pesannya yang praktis. Hanya dengan mengakui kompleksitas masa yang telah lewat, kita bisa menghadapi problem hari ini dengan cara seksama dan dengan rendah hati.
Săo Paulo, 13 Mei 2003
|
