NAMANYA Eng Liong Woen. Suatu hari lima tahun silam, dia memacu sepeda motor dengan hati galau. Sore itu langit Jakarta diselimuti asap hitam. Sepanjang jalan, dari Glodok ke arah Senen, api telah melalap gedung pertokoan. Sejumlah mobil melintang di jalan, ringsek hangus seperti arang. Batu bercampur pecahan kaca berantakan di aspal. Hari itu, 14 Mei 1998, huru-hara menelan Ibu Kota. Tujuan Eng Liong satu: selekas mungkin tiba di rumahnya di Johar Baru, Jakarta Pusat.

Tapi Eng sedang sial. Di depan STM Poncol, Senen, pegawai toko elektronik di Glodok itu dicegat sekelompok orang. Mencium gelagat buruk, Eng mencoba kabur. Tapi usahanya gagal. Motornya terjengkang ke tanah, dan gerombolan lelaki beringas itu pun menghajarnya sampai mandi darah. Di ambang sadar, dia mendengar suara berat, "Kami akan habisi Cina di Jakarta."

Masih merintih di atas aspal, Eng diguyur bensin. Lalu seorang dari kawanan itu memantik macis. Dan…, wuuus! Tubuh Eng pun menyala-nyala. Api menjalar dari rambut sampai paha. Badannya kelojotan sebentar, sebelum ia pingsan. Untunglah, di saat genting itu, seorang warga Poncol, Haji Harun, menolongnya. Tubuh gosong itu segera digotong ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Nyawa Eng selamat. Tapi lelaki 33 tahun itu kini menanggung cacat berat. Sekujur kulit badan dan mukanya rusak. Jemari tangannya buntung dan bengkak.

Peristiwa tragis itu masih membekas di dalam hidupnya. Hingga hari ini. Detik ini. Dan kali ini dia bersaksi kepada TEMPO. "Badan mereka tegap dan tinggi besar," Eng mengingat ciri pelakunya. Dia menghitung, kelompok itu terdiri dari sekitar 30 orang. Ciri khas lain: rata-rata berambut cepak, bercelana jins, plus bersepatu lars mirip milik aparat keamanan.

Penelusuran TEMPO di lapangan menemukan kesaksian yang persis. Cerita Budi Hartono, pribumi warga Klender, misalnya. Saat kerusuhan 14 Mei 1998, dia berada di dekat Yogya Department Store—terkenal dengan sebutan Yogya Plaza. Sebelum pusat belanja itu tumpas dilalap api, dia melihat satu truk merah berhenti di bawah jembatan, di seberang jalan. Truk itu, kata Budi, membawa sekitar 50 orang berbadan tegap model serdadu.

Mereka lalu berteriak-teriak, mengeluarkan perintah kepada massa agar menyerang tiga polisi yang kebetulan mendekat ke lokasi. Karena jeri, para petugas langsung ambil langkah seribu. Gerombolan sangar itu turun membawa jeriken dan masuk ke pelataran Yogya Plaza. Tak lama kemudian, Budi men_dengar suara ledakan keras. Api pun menjilat-jilat. "Setelah itu, mereka menghilang," ujar Budi. Dalam peristiwa itu, adik kandungnya tewas terpanggang di Yogya Plaza.

Selain adik Budi, Tim Relawan untuk Kemanusiaan mencatat Tragedi Mei 1998 telah membantai 1.200 nyawa. Jumlah ini enam kali lipat korban Bom Bali, atau lebih dari 20 kali lipat yang tewas akibat kerusuhan di Los Angeles, AS, April 1992.

Melihat korban yang jatuh sebanyak itu, banyak yang tak percaya ini cuma kerusuhan biasa. Gambaran pelaku dengan stereotip militer itu lalu memunculkan tanda tanya: benarkah ada kekuatan terorganisasi bermain di balik kerusuhan? Hingga kini, baik pihak resmi maupun tidak masih mengaku sulit memperoleh jawaban yang tegas dan ringkas. Tapi penyelidikan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), lembaga yang anggotanya terdiri dari wakil pemerintah dan masyarakat, memberi kesimpulan yang mengarah ke sana.

Dilansir enam bulan setelah peristiwa berlalu, laporan penyelidikan Tim Gabungan menyebut dengan jelas keterlibatan banyak provokator berpakaian preman, sebagian berambut cepak, beberapa di antaranya malah gondrong. Badannya memang tak selalu kekar, tapi tampak memiliki otot terlatih. Di sejumlah lokasi, mereka berkeliaran memakai seragam SMA, tanpa badge OSIS di dada, dengan tampang yang kelewat tua untuk ukuran siswa sekolah menengah.

Kelompok siluman itu memiliki keahlian yang nyaris serupa: melempar molotov bak melontar granat, dan jago mengipas amarah massa. Mereka pun selalu datang bergerombol, diterjunkan ke lokasi dengan mengendarai mobil pick-up, truk, atau sepeda motor, dan segera menghilang begitu kerusuhan meletup.

Tak kurang, dalam penjelasannya kepada Tim Gabungan, Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Hamami Nata, menyatakan bahwa berdasarkan laporan lapangan yang diterimanya, "Aksi penjarahan dan pembakaran itu adalah suruhan orang-orang tertentu." Kendati begitu, ia tak memastikan lebih detail. Menurut dia, indikasi itu masih harus diperdalam lagi supaya bisa diyakini sebagai fakta. Sayang, sampai Hamami tutup usia akhir April lalu, informasi itu tak kunjung diusut tuntas.

Tapi kecurigaan ke arah militer tak kunjung padam. Masih ada pertanyaan yang tersisa: kenapa Jakarta, yang selalu dikawal ketat, tiba-tiba kosong melompong? Ada di mana gerangan aparat keamanan yang di hari-hari itu total berkekuatan sekitar 28 ribu personel?

Dalam dokumen yang diperoleh mingguan ini, Jenderal Hamami Nata pernah menjelaskan kepada TGPF, polisi kerepotan mengendalikan situasi. Massa, menurut dia, kelewat banyak. Dari helikopter, saat itu Hamami mengaku melihat seluruh Jakarta ditelan amuk. Gelombang rusuh mengempas sampai Tangerang dan Bekasi. Ia menaksir jumlahnya mendekati satu juta.

Ketika itu Hamami telah menerjunkan 110 satuan setingkat kompi (SSK), sekitar 12 ribu personel, dari total 17 ribu yang ada. Tapi, sejak empat mahasiswa Universitas Trisakti tewas ditembak 12 Mei 1998, korps baju cokelat menjadi sasaran kebencian. Ketika itu tercatat 22 markas polisi dirusak. "Karena itu, saya perintahkan sebagian anggota agar mengamankan pos komandonya," ujar Hamami. Polda sempat menangkap sekitar 2.000 perusuh. Tapi selebihnya mereka tak berkutik.

Masih menurut Hamami, awalnya instansinya yang memang berada di garis depan. Tapi, karena eskalasi aksi kian tinggi, tugas mereka diambil alih Komando Operasi Jaya di bawah perintah Panglima Kodam Jaya. Maka, pada 14 Mei 1998, tongkat komando pun beralih ke Pangdam Jaya Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin yang juga merangkap sebagai Panglima Komando Operasi.

Sjafrie lalu menggelar pasukan lebih besar, mencapai 142 satuan. Dia sampai meminta bantuan dari luar Jakarta, antara lain dari Surabaya. Bahkan esoknya, 15 Mei, sudah mencapai 174 satuan, disokong Marinir dan Kostrad.

Toh, keadaan tetap jauh dari terkendali. Penjarahan dan pembakaran terjadi begitu leluasa di depan mata petugas. Di titik-titik penting aparat menghilang. Kawasan strategis seperti Jalan Thamrin dan Sudirman bahkan nyaris tak dijaga. Kepada TEMPO, seorang pensiunan perwira militer yang ketika itu bertugas pun mengaku tak habis pikir kenapa di saat genting itu aparat polisi dan Angkatan Darat yang terjun begitu sedikit. Dan yang terpenting, ia bersaksi ketika itu tak kuasa berbuat apa-apa karena, "Oleh pimpinan, kami dilarang menembak atau menindak massa secara keras." (Lihat, Mimpi Buruk Sang Opsir).

Dalam sebuah wawancara kepada TEMPO, Sjafrie mengaku, sama seperti Hamami, ia pun kewalahan. Itu karena amuk berlangsung di setiap penjuru kota. Ia tak sepakat keadaan itu disebut vakum. Menurut dia, aparat tak kelihatan karena wilayah yang harus mereka kawal begitu luas. "Kawasan seperti permukiman tak bisa kita jaga," ujar Sjafrie. Pengawalan diprioritaskan di sentra ekonomi, istana, dan prasarana vital lain.

Namun, penjelasan Sjafrie masih menyisakan sebuah teka-teki besar lain: kenapa pada 14 Mei 1998, ketika Jakarta hebat terbakar, Panglima ABRI Jenderal Wiranto dan petinggi militer lain malah justru berbondong-bondong terbang ke Malang?

Jenderal Wiranto menjelaskan, keberangkatannya ke Malang adalah untuk menghadiri acara serah-terima Komando Pengendalian Pasukan Pengendali Reaksi Cepat. Dan sejak jauh hari, Panglima Kostrad Letjen Prabowo telah meminta dia agar memimpin upacara secara langsung. Adapun keikutsertaan para jenderal lainnya, menurut dia, tak sedikit pun mengurangi kesiagaan aparat karena mereka kebanyakan hanya perwira staf di luar jalur komando pengamanan Ibu Kota.

Kepada TEMPO, Prabowo menyatakan sebaliknya. Menurut dia, ketika itu justru ia berkali-kali mengontak sekretaris Wiranto supaya acara di Malang dibatalkan, "Tapi, keputusan akhir tetap saja berangkat."

Benarkah? Giliran Wiranto menyangkal. "Setiap telepon yang masuk selalu tercatat di sekretaris pribadi atau ajudan. Kenyataannya, permintaan pembatalan itu tak ada dalam catatan," kata Wiranto, tegas.

Masih simpang-siur, memang. Tapi kini, sesudah lima tahun berselang, Komisi Nasional HAM telah membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Mei 1998 untuk mengungkap siapa yang harus bertanggung jawab atas prahara itu. Ketuanya, Salahudin Wahid, dengan yakin mengatakan berbagai indikasi menunjukkan "kerusuhan yang terjadi sekaligus di banyak tempat dan meluas itu jelas terorganisasi, dan direncanakan oleh sebuah kekuatan tertentu."

Tapi, ia mengakui mencari siapa pelakunya masihlah sulit. Untuk sementara, yang bisa dilakukan Tim Ad Hoc adalah mengejar peristiwa itu dari sisi pertanggungjawaban aparat. Jadi, kata dia, ada kemungkinan para petinggi keamanan ketika itu akan dibidik dengan klausul crime by omission alias tak berbuat sebagaimana seharusnya, atau dalam kata lain melakukan pembiaran.

Sederet perwira tinggi militer, rencananya, akan dipanggil oleh Tim Ad Hoc. Mereka antara lain Jenderal (Purn.) Wiranto, Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin, Letjen (Purn.) Prabowo Subianto, dan bekas Kepala BIA Mayjen Zacky Anwar Makarim. Tapi, pagi-pagi, Markas Besar TNI telah menyatakan penolakannya.

Buat Eng Liong, Budi Hartono, dan 1.200 jenazah prahara Mei, keadilan masih nun jauh di sana.