Yanti Triana jera mengirim surat lamaran. Sudah ratusan surat dikirimnya ke berbagai perusahaan, tapi tetap saja ia tak berhasil menjaring pekerjaan. Yanti sendiri tidak mudah menyerah. Agar daya tawarnya naik, ia mengikuti berbagai kursus, mulai dari bahasa Inggris sampai komputer. Namun, Dewi Fortuna pembawa keberuntungan masih terus menjauh. Setelah delapan tahun lulus, alumni program diploma tiga Manajemen Transportasi Udara Universitas Trisakti ini masih menganggur sampai usianya kini melewati batas kritis alias 30 tahun. "Capek. Saya sekarang ikut program senam jantung dan jalan pagi bersama para manula (manusia lanjut usia)," katanya.

Yanti cuma satu dari delapan juta penganggur di Indonesia. Tahun ini, berdasarkan data Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, jumlah orang yang sama sekali tidak bekerja bakal bertambah 1,6 juta orang lagi menjadi 9,6 juta orang. Dibanding tingkat pengangguran sebelum krisis moneter pertengahan 1997, tingkat pengangguran tahun ini sudah naik lebih dari 100 persen (lihat tabel). Jika ditambah setengah pengangguran (bekerja kurang dari 35 jam seminggu), jumlah pengangguran di Indonesia hampir mencapai 39 persen dari seluruh angkatan kerja.

Menurut Direktur Pengembangan dan Perluasan Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muller Silalahi, angka pengangguran itu sudah sangat mengerikan. "Biasanya ambang batasnya hanya 20 persen," katanya. Yang makin mengkhawatirkan, jumlah pengangguran terdidik ikut membengkak. Saat ini ada sekitar 300 ribu sarjana yang mencari pekerjaan. Jika ditambah lulusan program diploma, jumlah sarjana penganggur mencapai lebih dari setengah juta orang. Ini menyedihkan, karena mendapat pekerjaan yang layak adalah tujuan orang belajar ke tingkat pendidikan tinggi. Kenyataan di lapangan menunjukkan semua jerih payah itu sia-sia.

Jika ditelusuri, salah satu penyebab membengkaknya jumlah pengangguran terdidik adalah guncangnya sektor manufaktur Indonesia. Meskipun daya serap tenaga kerja sektor industri hanya sekitar 13 persen—kalah jauh dari sektor pertanian, yang bisa menampung 44 persen angkatan kerja—tak bisa dimungkiri bahwa sektor industrilah yang menjadi penyerap terbesar lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi. Nah, krisis ekonomi regional, yang juga melanda Indonesia pada pertengahan 1997, menyebabkan banyak perusahaan gulung tikar atau mengurangi produksinya.

Krisis ekonomi regional itu juga menyebabkan banyak perusahaan tak sanggup (default) membayar utangnya baik dalam valuta asing maupun rupiah. Tak aneh bila utang macet yang dikirim ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) mencapai hampir Rp 300 triliun atau 60 persen dari total kredit yang disalurkan sektor perbankan.

Krisis juga mengurangi daya beli masyarakat. Pendapatan per kapita penduduk Indonesia, yang semula mencapai US$ 1.000, merosot sampai setengahnya. Permintaan dalam negeri juga melorot. Celakanya lagi, perekonomian dunia ikut-ikutan memburuk karena berbagai sebab: perekonomian Amerika yang terus melemah, peristiwa 11 September 2001 yang ditandai dengan ambruknya gedung World Trade Center, serangan AS ke Afganistan, ledakan bom di Bali, agresi AS ke Irak, dan sindrom pernapasan akut (SARS). Pertumbuhan ekonomi negara-negara maju amblas dari 3,8 persen menjadi hanya 0,8 persen.

Indonesia, yang mestinya bisa memanfaatkan kenaikan daya saing produknya setelah kurs rupiah melemah, jadi tak bisa memetik keuntungan sama sekali. Ekspor berbagai produk andalan Indonesia, seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), sepatu, dan barang elektronik, terus menurun dalam jumlah yang signifikan selama empat tahun terakhir. Padahal sebetulnya industri manufaktur Indonesia sempat bangkit pada tahun 2000. Ketika itulah ekspor nonmigas Indonesia mencapai puncaknya, yakni sebesar US$ 48,5 miliar.

Memang pada tahun itu ekspor nonmigas Indonesia mencatat kenaikan luar biasa. Ekspor tekstil mencapai US$ 8,2 miliar dan permesinan menembus angka US$ 10 miliar. Sayangnya, setelah itu ada penurunan yang signifikan. Ekspor tekstil dan produk tekstil hanya US$ 6,8 miliar, sementara ekspor permesinan juga turun menjadi US$ 9,5 miliar. Industri yang lain sama saja. Sekjen Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Djimanto, misalnya, mengungkapkan bahwa pada 1996 ekspor sepatu mencapai US$ 2,2 miliar dan setelah itu turun sampai US$ 1,3 miliar tahun lalu.

Rentetannya pun bisa diduga: produksi dalam negeri juga terus menurun, bahkan jauh lebih buruk dari yang diperkirakan banyak pihak. Data di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEUI dengan jelas menunjukkan hal itu. Misalnya, Indeks produksi garmen pada kuartal IV tahun 2000 masih 155,34, tapi pada kuartal pertama 2002 tinggal 75,27 (lihat tabel). Bahkan industri makanan pun, yang mestinya bisa survive, juga turun. Hanya industri furnitur dan produk-produk metal yang mampu bertahan. "Sektor manufaktur kini hanya mampu bertahan hidup," ujar ekonom LPEM, Arie Kuntjoro.

Akibat kelesuan sektor industri yang notabene adalah penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi ini, tak aneh bila perekonomian Indonesia seperti jalan di tempat. Dalam empat tahun terakhir, perekonomian nasional cuma tumbuh rata-rata empat persen. Tahun ini, Dana Moneter Internasional (IMF) bahkan meramalkan ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh 3,3 persen. Perekonomian dunia dan juga Indonesia pada tahun depan pun masih dibayang-bayangi buruknya kinerja tahun ini. Dalam pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2004, pemerintah mematok target pertumbuhan pada tahun itu hanya empat persen.

Berbagai persoalan ini akhirnya bermuara pada soal ketenagakerjaan. Dengan hanya tumbuh empat persen, daya serap tenaga kerja juga sangat sedikit, yakni 1,2 juta-1,6 juta orang per tahun. Padahal setiap tahun ada tambahan tenaga kerja baru 2,5 juta orang. Itu sebabnya, pertambahan penganggur setelah krisis sangat cepat, yakni 20 persen per tahun. Bandingkan dengan sebelum krisis, ketika pertambahan penganggur sangat kecil. Pada 1997, tingkat pengangguran malah turun. Maklumlah, ketika itu rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas tujuh persen. Bukan tidak mungkin, akan terjadi ledakan pengangguran dalam beberapa tahun ke depan.

Karena itulah, Kepala Perwakilan IMF Asia-Pasifik, Daniel Citrin, minta agar pemerintah menaikkan target pertumbuhan pada 2004 menjadi 5-6 persen untuk mengatasi pengangguran tersebut. Tanpa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, rasanya mustahil bagi Indonesia untuk keluar dari persoalan ini. Namun, untuk tumbuh lebih tinggi, diperlukan prasyarat yang tidak ringan, di antaranya restrukturisasi utang perusahaan kelas menengah ke atas segera beres, perbankan harus menggenjot kredit, dan pemerintah mesti menumbuhkan iklim investasi yang menarik.

Susahnya, berbagai prasyarat tersebut tak mudah diterapkan. Sampai kini perbankan masih enggan mengucurkan kredit ke dunia usaha. Hingga Maret lalu, kredit yang disalurkan perbankan hanya Rp 411 triliun, dengan tingkat penyaluran kredit (loan to deposits ratio/LDR) cuma 40,8 persen. Bandingkan dengan penyaluran pinjaman pada 1997, yang sampai 105 persen. Repotnya, tingkat kredit seret (non-performing loan/NPL) perbankan justru naik sampai 8,4 persen (Januari 2003), padahal akhir tahun lalu sudah bisa ditekan ke posisi 8,09 persen. Jadi, tanpa darah segar dari perbankan, sulit bagi industri untuk segera pulih.

Investasi pun ternyata tak gampang ditarik ke Indonesia. Menurut ekonom FEUI, M. Chatib Basri, untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sampai 5-6 persen, mestinya sumbangan sektor investasi ke PDB (produk domestik bruto) digenjot dari 18 persen menjadi 25 persen. Chatib menyatakan, saat ini ada peluang menarik investasi asing karena Cina dan negara-negara Asia Timur lain tengah dilanda sindrom pernapasan akut. "Tapi, rasanya mustahil menarik modal ke sini kalau kita tetap punya masalah perburuhan dan penegakan hukum," katanya.

Djimanto menambahkan, jika ekonomi biaya tinggi (high cost economy) di Indonesia tak bisa dihilangkan, sulit bagi negara ini untuk menarik investasi asing. Ekonomi biaya tinggi ini tak hanya di birokrasi, tapi juga di jalanan. Dalam bahasa Arie, cost of doing business di Indonesia terus meningkat. Ini tak lain adalah biaya siluman yang mesti dikeluarkan untuk memperlancar segala urusan, mulai dari perizinan sampai arus barang. Jika berbagai prasyarat tersebut belum bisa dipenuhi, rasanya Indonesia tak lama lagi mesti bersiap menghadapi ledakan pengangguran yang dahsyat.