KETIKA pengusaha asing hengkang, James Castle malah sebaliknya, ia memilih bertahan di negeri ini. Padahal warga Amerika yang berusia 57 tahun ini tidak untung-untung amat berbisnis di sini. CastleAsia, perusahaan konsultan bisnis yang ia bangun pada 1993, ikut terlibas krisis ekonomi. "Tapi, untuk jangka menengah, saya melihat Indonesia masih punya harapan," katanya suatu ketika memberi alasan.

Selain memimpin CastleAsia, penggila golf ini sekarang menjabat Chairman International Business Chamber (semacam kamar dagang internasional) di Indonesia. Dengan posisinya itu, ditambah pengalamannya selama 26 tahun mengamati dunia bisnis di sini, tak sulit bagi James Castle memaparkan pasang surut arus investasi di Indonesia. Untuk itu, wartawan TEMPO Febrina Siahaan mewawancarainya secara khusus di kantornya di bilangan Sudirman, Jakarta, pada akhir April lalu. Berikut petikannya.

Setelah lima tahun reformasi, bagaimana Anda melihat perkembangan investasi di Indonesia?

Sama dengan bidang lain. Mulanya ada harapan yang sangat besar, tapi berakhir dengan kekecewaan. Perkembangan ekonomi, seperti juga politik, tidak secepat yang diharapkan. Masyarakat kecewa karena investasi tak setinggi yang diperlukan untuk mendorong laju pertumbuhan di atas 5-6 persen, sehingga bisa menurunkan angka kemiskinan. Keadaan makin sulit karena ekonomi global juga tidak terlalu bagus. Tahun 2000 nilai investasi internasional US$ 1,5 triliun. Tahun 2001 turun US$ 750 miliar. Hilang setengahnya. Jadi, kalaupun perekonomian dalam negeri Indonesia sempurna, foreign direct investment tetap akan turun. Sementara itu, kondisi investasi di Indonesia sekarang juga tidak mendukung. Banyak sekali masalah.

Masalah apa saja?

Soal buruh, misalnya. Tahun 2000 keluar Keputusan Menteri Nomor 150. Keputusan ini menciptakan suatu harapan besar bagi buruh, yang ternyata tidak bisa dipenuhi pengusaha. Akhirnya konflik antara buruh dan pengusaha makin banyak. Memang, undang-undang buruh yang baru lebih bagus. Tapi investor asing masih butuh waktu untuk melihat implementasinya.

Kenapa?

Karena di sini ada masalah konsistensi implementasi peraturan. Interpretasinya saja tidak konsisten. Hari ini dibilang harus begini, besok beda lagi. Akibatnya, pengusaha tidak bisa menyusun rencana yang pasti.

Peraturan apa misalnya?

Contohnya terlalu banyak. Yang jelas, tidak ada satu instansi pun yang penerapan peraturannya berjalan lancar. Makin ke bawah, interpretasinya makin liar. Masalah makin rumit karena sekarang sudah otonomi daerah. Sudah begitu, hak dan kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak jelas, terutama di sektor kehutanan. Mungkin karena ini sistem baru. Cuma, akibatnya fatal. Aktivitas ekonomi macet.

Artinya, tidak ada kepastian hukum?

Ya. Kalau ada konflik, keputusan itu bisa belok kiri atau kanan. Bupati bilang A, gubernur bilang B, lalu menteri bilang C. Kalau sudah begitu, harapan pengusaha adalah pengadilan, kan? Lazimnya, apa pun putusannya, semua pihak harus menerimanya. Dengan demikian pengusaha lain juga jadi punya pegangan: oh, jadi kalau saya terkena kasus seperti ini, hasilnya begini. Tapi, di sini, untuk kasus yang sejenis, hasilnya bisa berbeda-beda. Karena itu pengusaha asing jadi malas datang.

Memangnya di negara berkembang lain tidak seperti itu?

Soal interpretasi yang berbeda-beda memang terjadi di mana-mana. Tapi ada mekanisme untuk menyelesaikannya, yaitu lewat peradilan yang fair. Begini, tahun 1990 pertumbuhan ekonomi Indonesia cepat sekali. Kalaupun ada kendala hukum, tidak jadi masalah besar bagi pengusaha untuk datang. Soalnya, mereka bisa tetap untung. Tapi sekarang ini ongkos produksi membesar dan penjualan menurun. Soal hukum itu jadi masalah besar karena pengusaha jadi lebih konservatif. Kita lihat hasil Global Survey (daftar negara tujuan investor). Dari 47 negara, Indonesia di peringkat 45. Sedikit lebih baik dari Venezuela dan Argentina. Survei risiko-ekonomi juga sama saja. Indonesia paling tinggi. Membaca hasil seperti itu, pengusaha jelas terpengaruh.

Pemerintah kan telah mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus investasi, antara lain penghapusan tarif pajak.

Iya, tapi tidak ada yang percaya. Ini bukan masalah aturan. Kecuali untuk masalah perburuhan, aturan di negeri ini sebenarnya tidak terlalu jelek. Masalahnya ada di implementasi itu. Pengusaha tidak yakin insentif itu akan benar-benar diberikan.

Lalu bagaimana penyelesaiannya?

Pemerintah harus mengatur birokrasi sehingga lebih pasti, setidaknya lebih bisa diprediksi.

Terutama tentang berbagai pungutan liar?

Menurut saya itu tidak terlalu signifikan. Korupsi ada di mana-mana. Di Cina juga ada korupsi. Bedanya, di sana kalau peraturan tertulis A, maka A juga yang terjadi di lapangan. Di sini tidak. Di atas kertas dibilang A, tapi di bawah mereka bilang, "Oo, Pak, maksudnya tidak begitu." Kalau kita tidak terima, mestinya kita ke pengadilan. Namun di sini pengadilan pun tak bisa dipercaya. Jadi, mau ke mana? Di zaman Soeharto korupsi juga banyak. Tapi, kalau sudah ada keputusan, langsung jalan. Kalau ada birokrat yang bikin macam-macam, kita tinggal lari ke atasan dia. Selesai. Sekarang mana bisa?

Kenapa Thailand yang sama-sama terkena krisis bisa lebih cepat pulih?

Karena pemerintahannya disiplin. Ada wasit yang jelas. Mereka juga punya komitmen menerapkan good governance.

Benarkah pemerintah sama sekali tak responsif terhadap segala keluhan itu?

Harus saya akui, sejak pertengahan tahun 2002 pemerintah lebih mau mendengar. Sebelum itu pemerintah Megawati lebih fokus ke persoalan makro. Mereka mendengar keluhan investor, tetapi tidak terlalu serius menanggapinya. Prinsip mereka, kalau kondisi makro bagus, investor pasti datang. Teorinya, sih, betul. Tapi lihat realitasnya. Ketika nilai tukar rupiah sudah baik dan suku bunga turun, kok investor tetap tak masuk? Waktu itu barulah pemerintah mulai panik dan lebih responsif.

Baru menanggapi, belum memberikan solusi?

Yaaa..., itu wajar. Mereka mungkin lagi siap-siap pemilu. Untuk sementara ini kita memang tidak bisa berharap ada perubahan. Saya baru dari Amerika. Di sana saya bertemu Bank Dunia, IMF, dan beberapa pengusaha. Mereka tanya bagaimana prospek Indonesia. Saya dan teman-teman dari Jakarta menjawab, untuk jangka menengah ada harapan. Tapi untuk jangka pendek kami frustrasi.

Keadaannya sudah separah itu?

Sangat sulit berbisnis kalau gangguan datang dari pemerintah sendiri. Lihat saja, sekarang ini yang berkembang kan konsumsi. Sektor konsumsi tak terkait dengan pemerintah. Beli sabun kan tidak perlu pemerintah. Baru kalau mau bikin power station atau kilang minyak, harus lewat pemerintah. Jadi, semakin jauh bisnis dari pemerintah, makin lancar.

Jadi Anda setuju privatisasi?

Iya. Tapi itu pun kan ditentang. Ditiupkan isu nasionalisme. Para pejabat BUMN sudah lama menjadi raja kecil. Mereka tentu tidak senang ada perubahan. DPR juga belum dewasa. Di APBN parlemen setuju pemerintah harus mendapat uang dari penjualan BUMN. Tapi, sewaktu dijual, dilarang.

Cina muncul sebagai kekuatan baru. Seberapa jauh ini mempengaruhi Indonesia?

Hampir tidak ada. Investasi yang masuk ke Cina masuk juga ke sini. Relokasi pabrik ke Cina pun baru kabar burung. Yang sebenarnya terjadi bukan relokasi. Sebuah pabrik sepatu besar, misalnya, tetap beroperasi di Indonesia, tapi mereka tidak menambah kapasitas. Nah, kapasitas baru itulah yang dipindahkan ke Cina. Memang, kalau faktor Cina hilang, mungkin ada lebih banyak produksi sepatu di Indonesia. Tapi kan bisa juga tidak. Mereka bisa pindah ke Sri Lanka, Vietnam, atau Afrika. Justru kalau Cina berkembang, Indonesia beruntung, karena kita lebih banyak menjual ke Cina ketimbang membeli dari Cina.

Sektor apa yang masih menarik di Indonesia?

Telekomunikasi dan pertambangan masih bagus.

Tahun ini ditetapkan sebagai tahun investasi.

Iya, tapi tiba-tiba ada SARS dan Perang Irak. Ekonomi AS, Eropa, juga Jepang melemah. Susahnya, ini memang di luar kendali Indonesia. Tapi penetapan tahun investasi itu setidaknya menunjukkan pemerintah tidak diam saja.