Banyak perusahaan Indonesia yang limbung atau bahkan tumbang gara-gara krisis ekonomi enam tahun silam. Di antara mereka, Grup Salim terbilang parah. Hampir sebagian aset utamanya diserahkan ke pemerintah untuk membayar utang. Yang juga ambruk adalah Bimantara (Bambang Trihatmodjo) dan Humpuss (Hutomo Mandala Putera). Kedua anak mantan presiden Soeharto ini berutang ke BPPN masing-masing Rp 1,7 triliun dan Rp 6 triliun. Tommy juga masih berutang pajak Rp 3,1 triliun. Berikut ini beberapa pengusaha yang kehilangan perusahaannya pasca-krisis.

Grup Salim
Kelompok usaha Salim berutang ke pemerintah Rp 52,6 triliun. Hal ini terjadi setelah pemerintah mengucurkan bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ke BCA Rp 26,6 triliun. Dalam penyelesaian pembayaran utang yang diteken pada November 1998, Salim meneken master of settlement and acquisition agreement (MSAA). Untuk itu, Salim menyerahkan 107 perusahaan ke BPPN, sebagian merupakan ikon Salim seperti Indomobil, Salim Plantation, dan Indocement.

BCA, sebagai salah satu mesin uang Salim, juga diambil alih pemerintah. Pada akhir 2001, pemerintah melepaskan 51 persen sahamnya di BCA kepada Farindo. Aset-aset Salim yang sudah diserahkan ke BPPN itu dijual sejak tahun 2000. Sampai akhir tahun lalu, nilai penjualannya hanya mencapai Rp 16,2 triliun. Ada tiga kelompok pembeli: asing, mitra pemegang saham, dan pihak ketiga. Kini aset Salim yang besar di Indonesia tinggal Indofood Sukses Makmur dan BCA—di bank ini saham keluarga Salim tinggal 7 persen.

Bakrie & Brothers
Kelompok usaha yang didirikan Ahmad Bakrie pa-da 1942 ini punya utang US$ 1,086 miliar. Dalam restrukturisasi utang dengan cara debt to equity swap (utang dibayar modal) yang rampung pada November 2001, keluarga Bakrie tinggal memiliki 3 persen saham. Mayoritas saham (95 persen) dimiliki kreditor. Namun keluarga Bakrie memiliki opsi untuk membeli kembali (buy back) sahamnya sampai 45 persen setelah lima tahun. Tentu saja jika bisnis Bakrie & Brothers oke dan pembayaran utangnya lancar. Tahun lalu, penjualan Grup Bakrie mencapai Rp 1,47 triliun, naik hampir 10 persen dari tahun sebelumnya. Itu juga yang membuat Aburizal Bakrie yakin bahwa keluarganya akan mampu membeli kembali sekitar 25 persen sahamnya setelah lima tahun.

Tirtamas Majutama
Kerajaan bisnis Hashim Djojohadikusumo juga berantakan. Semen Cibinong sebagai perusahaan andalan milik putra begawan ekonom (alm.) Sumitro Djojohadikusumo ini sudah dilego ke Holcim gara-gara utang US$ 1,2 miliar. Raksasa semen Swiss ini kemudian mengambil alih utang itu dan saham Holcim naik dari 12,5 persen menjadi 75 persen. Hashim juga kehilangan Trans-Pacific Petrochemical Indotama, proyek petrokimia di Tuban, Jawa Timur. Proyek impian Hashim kandas, juga gara-gara utang.

Tak hanya itu. Karena terlalu ekspansif, Hashim juga kehilangan banyak bank (Bank Pelita, Bank Istismarat, Bank Niaga, dan Bank Papan Sejahtera). Pada dekade 1990, ekspansi bisnis Hashim memang luar biasa. Dari sekadar merintis bisnis imbal beli melalui Tirtamas Comexindo, Hashim merambah bisnis perbankan, semen, dan petrokimia. Semuanya adalah industri padat modal. Akhirnya daya tahan Hashim ambrol dan dia menanggung kredit macet yang sangat besar. Di BPPN saja, Hashim berutang sekitar Rp 4,7 triliun.

Grup Texmaco
Perusahaan milik keluarga Marimutu Sinivasan ini punya utang pokok plus bunga kepada pemerintah Rp 29 triliun. Sinivasan juga sangat ekspansif. Ambisinya yang besar untuk membangun industri permesinan menyebabkan pengusaha keturunan India ini terjebak utang macet mahabesar. Dukungan Soeharto membuat Sinivasan lupa diri. Setelah melewati perundingan yang alot, Sinivasan meneken perjanjian pokok restrukturisasi utang dengan BPPN, Mei 2001. Pada intinya, utang Texmaco akan dibayar dalam jangka waktu 11 tahun dengan bunga tujuh persen untuk pinjaman dolar dan 14 persen untuk rupiah.

Sinivasan juga diminta membentuk dua holding sebagai bagian dari penyelesaian utang ini. Semua perusahaan tekstil dikumpulkan di PT Bina Prima Perdana, yang dikuasai BPPN 70 persen saham, dan sisanya oleh Sinivasan. Holding kedua, Jaya Perkasa Engineering, mengurus divisi rekayasa—di sini Sinivasan menguasai 100 persen. Sinivasan juga masih menanggung utang Rp 1,3 triliun setelah bank milik-nya, Bank Putera Multi Karsa, ditutup pemerintah.