Liem Sioe Liong sudah lima tahun ini tak pernah lagi menginjakkan kaki di Indonesia. Kerusuhan Mei 1998 telah memaksa konglomerat terbesar di Indonesia itu pindah ke Singapura. Rumahnya yang luas di Gunung Sahari, Jakarta Pusat, dijarah massa. Dalam suasana amuk, lukisan besar Salim dan istrinya dirusak oleh mereka. Hampir tak ada yang tersisa dari rumah yang sudah ditinggali Salim dan keluarganya selama puluhan tahun itu.

Dulu, Liem tinggal bersama anak-anaknya di rumah yang kabarnya dipercaya membawa keberuntungan itu. Ada lima rumah di kompleks yang kini hanya dihuni dua pembantu dan dijaga 10 pensiunan tentara itu. Meski kemegahannya masih terlihat, catnya tampak mengelupas di sana-sini. Tak ada tanda-tanda rumah tersebut dulu dimiliki dan ditinggali keluarga terkaya di Indonesia.

Nasib kroni Soeharto yang tumbuh besar seiring dengan menguatnya rezim Orde Baru ini memang buruk. Tak lama setelah kerusuhan Mei, Bank Central Asia (BCA), yang menjadi lambang kedekatannya dengan Soeharto, mengalami rush. Ratusan ribu nasabah serentak menarik dananya dari BCA. Bank swasta dengan jumlah nasabah terbesar itu pun kolaps, dan Bank Indonesia harus menyuntikkan bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sampai Rp 26,6 triliun—terbesar dibanding bank lain. Waktu itu terungkap bahwa Grup Salim juga mengambil porsi kredit yang melampaui batas maksimum pemberian kredit (BMPK).

Pemerintah akhirnya mengambil-alih BCA pada Agustus 1998. Setelah melewati perundingan yang cepat, Salim meneken perjanjian penyelesaian utang berdasarkan kesepakatan MSAA (Master of Settlement and Acquisition Agreement) senilai Rp 52,6 triliun pada November 1998. Salim lalu menyerahkan 107 asetnya.

Inilah awal "kehancuran" bisnis Salim di Indonesia. Tekanan publik yang luar biasa—Salim dianggap sebagai kongsi Soeharto yang paling dekat— dan aroma "nasionalisasi" bisnis pengusaha non-pribumi yang ditiupkan sekelompok orang menyebabkan Salim patuh pada kebijakan pemerintah Presiden Habibie. Sejak itu, praktis Salim hanya memiliki Indofood Sukses Makmur, yang menguasai bisnis impor tepung terigu dan mi instan.

Lengan bisnis Salim yang lain seperti Indocement Tunggal Prakarsa (semen), Indomobil (otomotif), Salim Oleochemical (kimia), dan Salim Plantation (perkebunan sawit dan pabrik pengolahan minyak sawit mentah/CPO) diserahkan ke BPPN. "Bisnis Salim memang jauh menciut dibanding dulu," kata Fransiskus Welirang, eksekutif Indofood yang juga menantu Liem. Posisinya sebagai nomor satu telah tanggal.

Salim hanyalah satu dari puluhan konglomerat yang kehilangan kerajaan bisnisnya pada saat bersamaan. Kelompok usaha yang lain, seperti Modern Group (Samadikun Hartono), Danamon (Usman Admadjaja), Barito Pacific (Prajogo Pangestu), Gadjah Tunggal (Sjamsul Nursalim), Dharmala dan Putera Surya Perkasa (Keluarga Suhargo Gondokusumo), Indokisar (Kaharudin Ongko), juga ambruk. Ikut habis adalah bisnis Keluarga Cendana seperti Bimantara Citra (Bambang Tri) dan Humpuss (Hutomo Mandala Putera). Daftar ini sebetulnya bisa dibuat makin panjang. Sebaliknya, kelompok bisnis yang mampu bertahan bisa dihitung dengan jari, seperti Gudang Garam (Keluarga Wonowidjojo), HM Sampoerna (Putera Sampoerna), Djarum (Keluarga Oei/Hartono), dan juga perusahaan kelas menengah seperti Roda Mas (Keluarga Tan Siong Kie).

Krisis ekonomi regional yang melanda Indonesia pada pertengahan Juli 1997 bisa disebut sebagai pangkal penyebab ambruknya konglomerasi di Indonesia. Hampir semua perusahaan itu tak mampu bertahan karena digayuti beban utang luar biasa. Nilai tukar dolar terhadap rupiah, yang menguat sampai 4-5 kali lipat, membuat utang para pengusaha kakap membengkak secara amat dahsyat. Apalagi sebagian besar perusahaan tidak melakukan lindung nilai (hedging) terhadap utang-utang valuta asingnya.

Pada saat yang sama, kebijakan pemulihan ekonomi pemerintah yang didukung Dana Moneter Internasional (IMF) menetapkan kebijakan suku bunga tinggi. Suku bunga simpanan bahkan sempat mencapai 70 persen—dalam kondisi normal hanya 11-15 persen. Kenaikan ini tentu saja diikuti kenaikan suku bunga pinjaman sampai 2-3 kali lipat. Di bawah tekanan suku bunga tinggi itu, bahkan pengusaha yang berutang rupiah pun ikut tumbang.

Pukulan beruntun itu secara telak menghantam banyak perusahaan di Indonesia. Kredit macet membengkak luar biasa. Sampai tahun 2000, kredit macet yang ditangani Badan Penyehatan Perbankan Nasional saja sudah mencapai hampir Rp 300 triliun. Kelompok usaha Texmaco milik Sinivasan mencuat sebagai perusahaan dengan jumlah utang macet terbesar, yakni Rp 29 triliun. Akibatnya, pendapatan bank macet, padahal mereka juga harus membayar bunga yang tinggi kepada deposannya. Tak sulit ditebak, perbankan pun ikut kolaps.

Tapi, sebelum bencana itu terjadi sudah merebak sentimen negatif yang melanda bank, yakni penutupan 16 bank pada November 1997. Kebijakan yang tidak diikuti persiapan yang memadai ini memicu ketidakpercayaan publik terhadap bank-bank lokal. Inilah yang melahirkan kebijakan jaminan tanpa batas (blanket guarantee)—buntutnya adalah pengucuran BLBI yang jumlahnya mencapai Rp 164 triliun.

Pendek kata, tak banyak yang selamat dari hantaman maut ini. Debitor dan perbankan sama-sama remuk. Yang membuat dampak krisis makin berat adalah, kebanyakan pemilik kredit macet ini juga pemilik bank yang ambruk. Nyaris tak ada perusahaan swasta besar yang tidak memiliki bank. Kemudahan yang diberikan pemerintah Soeharto untuk mendirikan bank lewat Paket Oktober (Pakto) 1988 menyebabkan banyak pengusaha mendirikan bank. Maklumlah, hanya dengan Rp 10 miliar, orang sudah bisa memiliki bank sendiri.

Sejak saat itulah konglomerasi bermunculan dengan cepat. Banyak perusahaan melakukan ekspansi dengan memanfaatkan dana masyarakat. Bursa Jakarta, yang kembali hidup pada awal 1990-an, juga mendorong tumbuhnya konglomerasi. Perusahaan ramai-ramai go public hanya agar bisa meraup dana murah melalui bursa.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kwik Kian Gie, yang ketika itu masih menjadi pengamat, sudah memperingatkan soal ini. Pada 1989, Kwik sudah mempertanyakan ekspansi banyak perusahaan di Indonesia dengan modal utang. Empat tahun kemudian, Kwik sudah memberikan sinyal bahwa kebangkrutan para konglomerat cuma soal waktu. Tapi, aba-aba yang dibunyikan Kwik sama sekali tidak digubris.

Kehancuran yang kemudian terjadi memang sesuai dengan ramalan Kwik Kian Gie. Konglomerat bertumbangan seperti rumah kartu. Era keemasan pengusaha papan atas ternyata cuma bertahan tak lebih dari 10 tahun. Hampir semua konglomerat itu kini menjadi pasien BPPN. Ada yang karena banknya ditutup atau diambil-alih pemerintah, ada juga yang karena kredit macet. Kendati demikian, tumbangnya konglomerat tetap memunculkan pertanyaan: benarkah kini sudah terjadi perubahan peta konglomerasi di Indonesia? Benarkah banyak pengusaha baru muncul?

BBPN memang sudah menjual sebagian aset mereka. Sebagian aset tersebut dijual kepada investor asing, seperti Salim Plantation yang dibeli Kumpulan Guthrie Berhad (Malaysia), atau Astra International yang diambil Cycle & Carriage (Singapura). Sebagian lagi kepada investor lokal, seperti Indomobil kepada Konsorsium Cipta Sarana Duta Perkasa. Dan sebagian lagi dijual ke mitra-mitranya (lihat infografik). Perusahaan yang lain sementara ini berpindah kepada kreditor setelah proses restrukturisasinya beres, seperti yang terjadi pada Bakrie & Brothers, Tirtamas Majutama, dan Chandra Asri Petrochemical Center. Sebagian lagi sedang berunding dengan para kreditor seperti Asia Pulp & Paper (Sinar Mas), yang utangnya mencapai US$ 13,8 miliar.

Meskipun terlihat ada pergeseran, banyak pihak menyangsikannya. Untuk yang berpindah ke perusahaan-perusahaan asing, perubahan kepemilikan memang benar-benar terjadi. Tapi, untuk perusahaan yang dibeli oleh lembaga keuangan seperti perusahaan sekuritas atau lembaga investasi (fund manager), bukan mustahil sang pemilik lama malah berada di belakang lembaga keuangan tersebut.

Dugaan itu tidak mengada-ada. Banyak di antara lembaga keuangan ini yang sebenarnya terhitung perusahaan baru atau namanya baru terdengar belakangan ini. Lihat saja TDM Asset Management, yang membeli Indosiar. Informasi yang bisa digali dari berbagai sumber publik mengenai perusahaan ini sangat minim.

Direktur Utama Cisi Raya, Wilson Nababan, juga mempertanyakan langkah raksasa kelompok usaha Bhakti Investama yang dimiliki keluarga Tanoesoedibjo. Dia meragukan Bhakti karena kelompok usaha ini tidak punya basis perusahaan yang kuat, yang punya penjualan besar sebagaimana Indofood milik Salim atau APP milik Sinar Mas. "Saya enggak melihat perusahaan ini punya mesin uang yang mendukung ekspansinya," ujar Wilson. Hary Tanoesoedibjo, bos Bhakti, menolak berkomentar soal itu. "Saya tidak berani bicara soal itu," katanya.

Tanpa mesin uang yang jelas, tentu sulit melacak dari mana duit yang mereka pakai untuk membeli perusahaan yang ada di bawah kuasa BPPN. "Terus terang sulit melacak dari mana uang lembaga-lembaga investasi ini, karena investornya biasanya memang tidak diungkapkan (nominee)," kata analis perbankan Mirza Adityaswara. Lain halnya Cycle & Carriage atau Guthrie. Masyarakat dengan mudah menemukan profil perusahaan itu dan pemegang sahamnya.

Perusahaan-perusahaan baru yang tak dikenal itu juga bukan lembaga investasi yang namanya tersohor seperti Merrill Lynch atau Credit Suisse First Boston. Terlebih lagi, banyak perusahaan ini yang basisnya di Cayman Island atau British Virgin Island—yang selama ini kita kenal sebagai wilayah aman bagi perusahaan yang misterius alias ingin bersembunyi.

Itu sebabnya, dugaan bahwa para pemilik lamalah yang sebetulnya membeli aset mereka sendiri bisa dianggap sangat beralasan. "Secara legal, pembelinya memang perusahaan baru. Tapi kita tahulah siapa mereka," kata Adi Sasono, aktivis LSM yang kini terjun ke politik. Dia juga mengakui bahwa membuktikannya memang tidak gampang. Fransiskus Welirang, eksekutif Indofood yang juga menantu Salim, membantah tudingan itu. Menurut dia, Salim tak punya niat membeli kembali asetnya. "Tak ada yang disesali dengan penyerahan itu. Nanti, kalau kita ingin terjun ke bisnis itu, ya akan kita bangun lagi dari awal," katanya.

Kendati demikian, kecurigaan tentang pemilik lama yang bergentayangan di balik perusahaan baru paling tidak terlihat mencolok dari penjualan Segitiga Atrium oleh BPPN kepada Japan Asia Investment Company (JAIC). Seperti diketahui, Segitiga Atrium dihargai Rp 171,2 miliar atau ada diskon 80 persen—karena memiliki kredit macet Rp 900 miliar. Boliden Properties Limited, sebuah perusahaan di British Virgin Island, kemudian membelinya dari tangan JAIC. Investigasi TEMPO April lalu memberi indikasi kuat bahwa Boliden sesungguhnya dimiliki Kaharudin Ongko, pemilik lama Segitiga Atrium. "Kalau berpindah, mestinya ada perubahan manajemen," Mirza menegaskan.

Peluang untuk membeli kembali aset memang terbuka lebar. Banyak perusahaan yang punya kredit macet, dan seharusnya menjadi milik BPPN, ternyata tetap berada di tangan pemilik lama. Lihat saja Gadjah Tunggal atau Indokisar. Kedua perusahaan ini belum lama diserahkan ke BPPN, meskipun secara legal mestinya penyerahan ini sudah dilakukan sejak tahun 1999. Tak aneh jika mesin uang mereka sebetulnya masih jalan dan masuk ke kantong pemilik lama, sehingga mereka punya dana yang cukup untuk membeli kembali perusahaannya.

Karena itu, sesungguhnya terlalu cepat untuk mengatakan bahwa konglomerat lama sudah benar-benar tamat. Bisa jadi sekarang mereka kehilangan perusahaannya di Indonesia. Namun, dengan sumber-sumber pendapatan yang masih lancar mengalir, mereka punya dana sangat besar untuk membeli kembali aset mereka. Dan lagi, aset-aset tersebut bisa dibeli dengan murah, paling-paling hanya dengan harga 30 sen. Mirza menduga, jika situasinya sudah aman dan masyarakat sudah melupakan sepak terjang mereka di zaman Orde Baru dulu, para pengusaha ini bakal kembali. "Mereka mungkin akan melakukannya 5-10 tahun ke depan," kata Mirza.

Meskipun demikian, Mirza memperkirakan, tak akan mudah bagi pengusaha lama untuk kembali masuk gelanggang (come back). Dunia perbankan tentu saja masih ingat bagaimana bisnis keuangan hancur gara-gara ulah para pengusaha ini. Apalagi bank-bank swasta yang besar kini dikuasai asing. Tapi, sebagaimana dulu, agaknya tidak ada jalan yang tak bisa diterabas para konglomerat Indonesia. Sekali ini mereka mungkin surut, tapi dalam beberapa tahun mereka pasti bangkit lagi untuk menguasai emporium bisnis Indonesia.

Dan sejauh ini memang belum ada pengusaha baru yang muncul. Kalaupun ada perubahan peringkat di papan atas, kebanyakan karena pengusaha lama yang naik kelas. Sebagian karena mereka mampu keluar dari krisis, sebagian lagi karena memiliki mesin pencetak laba yang luar biasa. Sebut saja perusahaan rokok seperti Gudang Garam, Sampoerna, atau Djarum. Di luar mereka, banyak perusahaan asing yang masuk. Dunia perbankan sudah merasakannya: BCA dikuasai Farindo (Mauritius), Niaga dibeli Commerce Asset Holding (Malaysia), dan Danamon diambil kongsi Singapura-Jerman. Selain itu, Astra International sudah dikuasai Cycle & Carriage, dan Indosat dibeli ST Telemedia (Singapura).

Jadi, kalaupun ada perubahan yang signifikan, ya, itu masuknya perusahaan asing ke bisnis perbankan dan telekomunikasi. Di luar itu, hampir tak ada perubahan berarti.