Sejak eksploitasi minyak Cepu dipersoalkan oleh Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina (DKPP) Agustus 2002, sampai sekarang belum ada kemajuan yang berarti. Bolak-balik dirundingkan, kesepakatan tak juga tercapai. Semula ganjalannya ada pada ExxonMobil Oil Indonesia, yang mengusulkan agar kontrak eksploitasinya atas ladang minyak Cepu—di wilayah perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur—diperpanjang sampai tahun 2030. Namun, karena kontrak ExxonMobil yang sekarang baru berakhir tahun 2010, usul itu dianggap terlalu dini, juga dicurigai mengandung maksud-maksud tertentu.

Masalah timbul. Sebab, kecuali Kwik Kian Gie, belum apa-apa para anggota DKPP sudah menyetujui usul tersebut. Pertamina juga setuju perpanjangan kontrak dengan syarat: kepemilikannya ditingkatkan dari 10 persen menjadi 17,5 persen, di samping bonus US$ 400 juta.

Waktu itu Kwik berkomentar, jika usul Exxon disetujui, Indonesia akan ditertawakan dunia karena menyerahkan pengelolaan ladang minyak Cepu yang kaya—minyaknya 735 juta barel, gasnya 5,9 triliun kaki kubik—ke pihak asing. "Mereka akan bilang kita goblok," begitu Kwik menggebrak.

Soal minyak Cepu lalu terkatung-katung. Tapi ExxonMobil, yang memperkirakan cadangan minyak Cepu ada sekitar 2 miliar barel—gesit menggalang lobi tingkat tinggi. Tampaknya mereka yakin, akan lebih mudah kalau bicara langsung dengan Megawati. Namun, belakangan tekanan DKPP melemah, konon karena pemerintah gagal mendapatkan kontrak gas Tangguh dengan Cina. Terjadilah pergeseran dan muncul pula pemain baru, yakni Pemerintah Daerah Jawa Timur. Sementara Kwik bersikukuh agar eksploitasi Cepu dilakukan Pertamina, pemerintah Provinsi Jawa Timur baru sekadar menyatakan minatnya untuk berpartisipasi. Mereka mendirikan PT Petrogas Wira Jatim dan menyediakan dana US$ 120 juta. Mereka tidak mau gratis.

Dengan demikian, kekhawatiran bahwa ExxonMobil dan Pertamina akan berkongsi-ria di ladang Cepu tampaknya bisa ditekan. Keraguan bahwa pemerintah pusat tidak memiliki komitmen apa-apa, kecuali mengguyur APBN dengan hasil Cepu, juga tak lagi sepekat dulu. Kongkalikong tentu masih akan terjadi. Namun, dengan keikutsertaan Jawa Timur, "skenario para kapitalis" untuk memetik keuntungan sebanyak-banyaknya dari kekayaan bumi Indonesia—seperti terjadi di tambang tembaga di Papua—mudah-mudahan bisa diredam. Dalam hal ini, komitmen putra daerah semestinya mampu berperan sebagai penyeimbang antara berbagai kepentingan yang berbenturan.

Tentu terlalu pagi untuk mengharapkan yang muluk-muluk dari negosiasi minyak Cepu yang kini dilanjutkan antara ExxonMobil dan Pertamina. Sikap low profile PT Petrogas memang mengisyaratkan adanya kearifan bisnis. Hanya, Petrogas juga harus memperhitungkan peran strategis ExxonMobil yang tampaknya masih berpeluang mengeksploitasi Cepu setelah tahun 2010. Peluang ini cukup besar, apalagi Exxon sudah menawarkan investasi US$ 2,5 miliar.

Masalahnya, apakah Pertamina sendiri tidak mampu menghimpun dana, sehingga tidak melihat alternatif lain kecuali berbagi rezeki dengan Exxon setelah 2010. Kita memang tidak serisau Kwik Kian Gie, yang tidak sudi Indonesia ditertawakan dunia gara-gara ketidaktegasan Pertamina. Yang perlu dikhawatirkan ialah, sikap itu menyiratkan ada yang tidak sehat dalam cara Pertamina berbisnis. Kesediaannya untuk sekadar menerima bonus juga memperkuat dugaan bahwa BUMN ini tidak memiliki gereget bisnis dan nyaris tidak kompetitif. Dan kalau itu benar, hanya ada dua pilihan, yakni "menswastakan Pertamina", dalam pengertian mengganti pengurus, meningkatkan etos kerja, serta merumuskan kembali falsafah bisnisnya; atau membentuk BUMN pertambangan baru yang ligat, agresif, dan siap menyambut persaingan abad ke-21.