Rasanya tidak berlebihan kalau dikatakan wajah bangsa ini sudah tercoreng. Sepantasnya kita malu mendengar berita ini: ratusan lebih tenaga kerja wanita ditahan di Arab Saudi dengan tuduhan melakukan prostitusi. Namun, apakah kita betul-betul merasa malu dan meninjau kembali ekspor tenaga kerja wanita ke luar negeri?

Selalu timbul polemik jika kita membicarakan masalah seperti ini. Pada akhirnya yang bisa kita lakukan adalah menimbang-nimbang. Ada angka yang menggiurkan dalam ekspor TKI. Tahun lalu, dengan jumlah TKI 465 ribu orang, sumbangan mereka terhadap devisa negara Rp 9 triliun. Tahun ini jumlah pekerja di luar negeri diharapkan mencapai 1,12 juta orang, dengan total devisa US$ 3 miliar. Jadi, memang ada target yang dicapai pemerintah.

Target itu bukan sekadar devisa. Tetapi bagaimana "membuang" sebagian penganggur yang ada di negeri ini, yang konon mencapai angka 30 juta lebih pada saat perekonomian belum juga bangkit dari krisis. Untuk menciptakan lapangan kerja di dalam negeri masih sulit, pabrik banyak yang tutup, lahan pertanian sudah menciut, dan banyak yang salah urus. Pengangguran masih akan bertambah setiap tahunnya.

Alasan seperti inilah yang membuat kita selalu tak punya pilihan lain kecuali tetap mengekspor tenaga kerja ke luar negeri. Hanya, semestinya ada yang bisa kita lakukan bagaimana agar ekses buruk itu tidak terlalu banyak. Lebih-lebih yang berkaitan dengan masalah moral. Ini tidak mudah, karena menyangkut iman dan pendidikan calon TKI. Pendidikan di sini bukan saja yang formal, tetapi juga masalah keterampilan, sehingga para TKI itu betul-betul bekerja sesuai dengan kontraknya.

Pengawasan sangat perlu, bahkan sejak mereka ditampung oleh perusahaan pengerah tenaga kerja. Banyak perusahaan jasa tenaga kerja yang nakal dan tidak membekali para TKI keterampilan memadai. Mereka bahkan seperti disekap dalam penjara, menunggu berbulan-bulan untuk diberangkatkan dengan keterampilan yang minim. Akibatnya, di negeri orang itu mereka menjadi korban. Sudah sering terdengar ada tenaga kerja wanita yang diperkosa atau diperlakukan tidak adil, yang awal-awalnya bermula dari pekerjaannya yang tidak beres. Para TKI itu pun pulang dengan membawa derita, bukan membawa senang.

Barangkali sekarang ini puncaknya, seratus lebih TKI ditahan di Arab Saudi dengan tuduhan prostitusi. Kita belum tahu pasti, apa yang dimaksudkan dengan prostitusi itu, karena penangkapan mereka tidak transparan, dilakukan di mana saja tidak jelas. Apakah mereka ditangkap sedang melakukan perzinaan, yang hukumnya demikian berat di Arab Saudi—bisa hukum rajam—namun juga membutuhkan kesaksian yang tidak mudah? Ataukah hanya melanggar "norma susila" yang belum tentu prostitusi? Bagaimanapun, pemerintah sebaiknya segera menyelesaikan masalah ini, dan kemudian memberikan perlindungan, entah itu berupa advokasi, jaminan, dan sebagainya. Mereka adalah warga negara kita, betapapun kita ikut malu kalau benar tuduhan pemerintah Arab Saudi tentang prostitusi itu.

Adapun di dalam negeri, kita segera mengusut kenapa kasus ini sampai terjadi, siapa yang memasukkan mereka ke Arab. Apakah pemberangkatan itu legal atau tidak, ataukah seperti yang banyak diduga, mereka berangkat menggunakan visa umrah. Jika ternyata mereka masuk melalui saluran resmi, ada agen penyalur di dalam negeri dan agen penerima di sana, semuanya harus diberi sanksi yang berat. Kalau penyebabnya belum ditemukan, barangkali kita pikirkan langkah untuk menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri, khususnya ke Arab Saudi. Bayangkanlah, sudah banyak kasus yang melecehkan TKI yang beritanya kita terima dari sana. Kini tuduhan itu berbalik kepada TKI dan masalahnya cukup gawat: prostitusi. Pemerintah harus menjernihkan masalah ini secepatnya. Kita sudah capek merasa malu.