Sebuah pertempuran hebat terjadi di Dusun Meunasah Teping Belangan, Aceh Utara. Mohammad Hasan, seorang ulama Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), tewas oleh timah panas TNI. Semua harta benda dan rumahnya habis dibakar. Semua keturunan Hasan mengungsi ke Medan dan hidup dalam pengungsian panjang tak bertepi.

Kenangan pahit itu membekas dalam sanubari Usman Hasan, 61 tahun, meski kematian ayahnya sudah terjadi hampir setengah abad silam.

Itulah sebabnya, di tengah menikmati masa leganya sebagai pensiunan Duta Besar RI untuk Meksiko, Usman Hasan mau bersusah payah bolak-balik ikut terlibat dalam berbagai diplomasi dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) demi mewujudkan Aceh yang damai. "Saya merasakan sendiri bagaimana rakyat Aceh hidup dalam penderitaan yang berkepanjangan. Saya ingin rekonsiliasi di Aceh bisa segera terwujud," kata politikus kawakan kelahiran Lhokseumawe 10 April 1942 ini dengan penuh semangat.

Mestinya, kini, ia bisa bersantai saja sembari momong dua cucunya yang mungil di rumahnya di kawasan Bintaro Jaya. Tapi itu tak ia lakukan. Sepulangnya dari Meksiko hampir empat tahun lalu, ia malah diberi tugas memimpin tim penasihat presiden urusan Aceh oleh Presiden Habibie.

Sempat absen pada masa pemerintahan Gus Dur, ia kemudian diminta Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Susilo Bambang Yudhoyono, untuk kembali menempati posisi yang sama. Cuma wadahnya kali ini bernama Penasihat Desk Aceh untuk Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Tapi muaranya sama: mewujudkan Aceh yang damai.

"Ada atau tak ada, saya dan teman-teman yang concern dengan Aceh tetap akan menyuarakan perlunya penanganan Aceh lewat cara damai, adil, dan bermartabat. Itu prinsip yang sejak dulu saya usulkan," kata mantan Wakil Sekjen DPP Golkar ini, yang mengaku kebal oleh teror orang-orang GAM.

Berbekal pengalaman sebagai diplomat, Usman kebagian peran menyusun strategi second track diplomacy (diplomasi informal) bersama sejumlah tokoh Aceh lain seperti Amran Zamzani dan mantan wartawan senior Nasruddin Haz. Sayang, usaha yang belum menunjukkan hasil itu seperti dikotori oleh "gertakan-gertakan" menjadikan kembali Aceh sebagai daerah operasi militer.

"Saya tidak setuju operasi militer digelar karena pasti banyak rakyat yang mati. Kita belum berbuat maksimal untuk Aceh, kok, sudah mau angkat senjata. Pemerintah harus sabar. Kita kan punya contoh baik sewaktu menangani DI/TII dulu. Kenapa tak dicoba untuk GAM?" kata Usman.

Mengapa ia menilai pemerintah plinplan? Sejauh mana masa depan Aceh ditentukan oleh perundingan GAM-RI? Benarkah pemerintah berada dalam tekanan dan kontrol Washington dalam setiap perundingan di bawah promotor Henry Dunant Centre (HDC)? Kepada wartawan TEMPO Adi Prasetya dan Wenseslaus Manggut, Usman menuturkan banyak hal. Berikut petikan perbincangan di kamar 272 Hotel Hilton Jakarta itu, akhir pekan lalu.

Anda terlibat dalam tim penanganan Aceh sejak zaman Habibie. Apa, sih, akar masalahnya sehingga Aceh tetap bergolak sampai sekarang?

Sebenarnya ada lima akar masalah ketidakpuasan struktural dan politik di Aceh. Pertama, ketidakadilan pemerintah pusat dalam berbagai hal. Kedua, diskriminasi. Mana ada orang Aceh jadi direktur BUMN di sana. Ketiga, perasaan tidak terpenuhinya bermacam janji manis. Buat orang Aceh, janji itu kan utang yang harus dibayar. Jadi, orang Aceh merasa ditipu. Keempat, ada perasaan ketertinggalan dalam pembangunan, yang diikuti dengan kurang seimbangnya kompensasi yang diberikan dibandingkan dengan sumbangan Aceh kepada pemerintah pusat, baik zaman perang kemerdekaan maupun sumbangan pendapatan sumber daya alam pada zaman pembangunan. Kelima, adanya kezaliman yang luar biasa yang dilakukan oleh aparat keamanan akibat diberlakukannya DOM sejak 1989 hingga 1998.

Apa yang Anda sarankan ke pemerintah pada awalnya?

Yang kita sarankan kepada Presiden Habibie waktu itu adalah memperbaiki semua itu. Ketidakadilan itu harus dihentikan, dan adili para pelanggar hak asasi di Aceh. Yang kita minta prioritaskan waktu itu adalah hentikan berbagai kekerasan, terutama terhadap rakyat. Kalau kepada GAM mungkin mereka sudah siap karena sama-sama bersenjata. Tapi, terhadap rakyat, apa salah mereka? Rakyat Aceh kan adalah saudara kandung dari rakyat Indonesia lainnya. Setelah itu, kita minta agar program kompensasi terutama untuk keluarga korban daerah operasi militer (DOM) segera diturunkan. Bentuknya macam-macam, santunan rumah, sekolah, rumah sakit, dan beasiswa bagi putra-putri mereka. Kalau nyawa yang hilang, kan nggak bisa dikompensasi dengan apa pun. Untuk putra-putri Aceh yang berprestasi, kita sarankan bisa duduk di posisi strategis di BUMN yang ada di sana. Juga jabatan fungsional dan struktural lainnya di pemerintahan seperti direktur jenderal atau menteri.

GAM awalnya kan tidak populer dan kecil, bagaimana kemudian menjadi berkembang seperti sekarang?

GAM sebagai gerakan ideologis itu sudah ada sejak dulu tapi tidak berkembang. GAM mulai populer pada saat DOM dan meledak pasca-DOM. Itu dipicu oleh program kompensasi dan janji pengadilan pelanggaran hak asasi di Aceh yang mengecewakan. Booming-nya terjadi setelah 1998. Jadi, sebenarnya kita sendiri yang membuat GAM menjadi besar.

Ada yang bilang, masalahnya adalah beda tafsir sejarah dan bukan semata perlakuan tidak adil pemerintah. GAM melihat Aceh tak pernah menjadi bagian dari Indonesia?

Sejarah yang saya baca tidak demikian. Mereka menggunakan sejarah yang sepotong-sepotong. Sejak sultan menyerahkan kedaulatannya kepada Belanda, berarti ketika Belanda menyerah, maka Aceh menjadi bagian dari Indonesia.

Bagaimana Anda melihat penanganan Aceh dari satu rezim ke rezim berikutnya?

Saya melihat pendekatannya parsial dan tidak berkesinambungan dari satu rezim ke rezim berikutnya. Akibatnya, ada keterputusan program. Zaman Gus Dur, misalnya, hanya melihat GAM sebagai akibat kesalahan masa lalu dan tidak dilihat dari sisi kesejahteraan rakyat yang makin melorot. Akibatnya, Gus Dur seperti memberi angin kepada gerakan-gerakan yang menuntut keadilan semata, tanpa melihat bahwa pengobatannya bisa dilakukan melalui cara lain.

Sebagai tim penasihat, apakah Anda tak bisa berbuat banyak?

Berkomunikasi dengan Gus Dur itu susah sekali waktu itu. Pada dua bulan pertama kita masih bisa bertemu, tapi setelah itu susah sekali dan tidak lagi efektif sehingga saya meminta tim ini dibubarkan saja karena tidak lagi didengar. Pada ujung masa kerja kami sebelum dibubarkan oleh Gus Dur kita usulkan agar penyelesaian masalah Aceh dilakukan dengan cara damai, adil, dan bermartabat.

Kenyataannya, Gus Dur malah memilih jalur informal?

Ya, harapan saya ternyata sia-sia. Gus Dur malah menggunakan pembisik yang banyak menyesatkan beliau. Bawalah dua tiga orang pakai sorban lalu dikatakan ulama Aceh. Sesudah dapat uang, ya, selesai. Kasihan dia. Pernah juga dia mengumpulkan orang-orang di Hotel Peninsula, tapi Gus Dur lebih banyak kena tipu.

Kini Anda dan teman-teman naik panggung lagi. Bagaimana ceritanya?

Suatu hari, persis ketika baru pulang dari Malino, saya ditelepon Pak Bachtiar Ali, yang mengabarkan diminta kumpul oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu kami bersama Amran Zamzani, Nasruddin Haz, Bachtiar Ali, Hasballah Saad, dan lain-lain kumpul. Sebelum itu kita memang sering memberi saran tertulis tentang penanganan Aceh, termasuk saran dibentuknya Komisi Nasional Penanganan Masalah Aceh, tapi pemerintah rupanya merespons dengan membentuk Desk Aceh.

Apa konsentrasi Anda di Desk Aceh?

Kami coba yang namanya second track diplomacy. Ini biasa sebenarnya dalam diplomasi. Amran masuk anggota delegasi resmi, lalu kami berenam masuk tim tak resmi. Tapi, karena saya pensiunan dan banyak menganggur, ya, saya yang sering dipanggil Menteri Yudhoyono bersama Amran Zamzani dan Nasruddin Haz.

Apa yang mau dituju dengan Desk Aceh?

Prinsipnya tetap, penyelesaian Aceh dengan cara damai, adil, dan bermartabat. Dulu, DI/TII turun tanpa peperangan akibat second track diplomacy. Kenyataannya DI/TII mungkin saja menyerah, tapi lalu dikatakan turun. Bagi orang Aceh, turun dengan menyerah itu beda dari segi martabat. Lalu, setelah turun pun, bekas tentara DI/TII tidak ditindak tapi ditampung. Apalagi dulu pemerintahan DI/TII sudah lengkap. Nah, kita berpikir, apa tidak mungkin kita lakukan pola itu.

Nyatanya kan belum?

Rupanya kita tidak bisa menyamakan bernegosiasi antara DI/TII dan GAM. DI itu ideologinya Islam sehingga yang menonjol adalah moral agama. Orang salah menyangka GAM berideologi agama, padahal GAM itu sekuler. Makanya Undang-Undang Nanggroe Aceh Darussalam mereka tolak. Itu kan undang-undang yang intinya syariat Islam. Kita mengalami kesulitan besar.

Bisa Anda ceritakan bagaimana proses diplomasi tak resmi selama ini?

Wah, ceritanya panjang. Kita lakukan pertemuan di mana-mana. Di Aceh, di Jakarta, di negara Asia, sampai di Eropa. Saya belum bisa menyebut satu per satu karena ini jalan kita.

Di luar soal beda prinsip GAM dengan DI/TII, apa kendala lain dalam melunakkan GAM?

Mereka itu sudah mengeras. Cita-citanya satu, ingin merdeka dengan latar belakang sejarah yang mereka pahami bahwa Aceh tak pernah menjadi bagian dari Indonesia. Adapun DI/TII itu kan tujuannya mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Jadi, masih ada kata Indonesia. Sedangkan GAM kan mau mendirikan negara sendiri.

Anda kan orang Aceh, apa tidak takut disebut berkhianat oleh mereka?

Kalau kita ketemu mereka, pasti ada yang menyindir-nyindir begitu. Misalnya begini. Bapak-bapak kan orang Aceh. Mestinya jangan kami yang dibujuk-bujuk. Kalau mau, bujuk itu orang-orang Jawa supaya kita bisa merdeka. Di lain waktu muncul celetukan, ah susah ya bisa nyambung ngomong sama kalian, kalian kan orang pro-Jawa-Indonesia.

Pernah merasa terancam jiwanya akibat teror, misalnya?

Ada, baik itu kepada saya, keluarga, maupun kemenakan saya di Aceh. Yang sepele saja, kalau ada komentar dari saya ditayangkan televisi dan dianggap miring, pastilah kemenakan saya di sana kena batunya. Teror bisa datang lewat telepon, ada juga yang datang langsung. Mereka kan juga bebas berkeliaran di kota.

Tapi Anda sepertinya tak surut. Kabarnya, karena ayah Anda dulu jadi korban GAM juga?

Oh, itu tidak benar. Mereka curiga dan benci kepada saya, tapi hukuman kepada saya tidak sampai hukuman eksekusi karena saya anak seorang DI. Ayah saya, Mohammad Hasan, adalah pengusaha, ulama, dan seorang kepala desa di Meunasah Teping Belangan, Aceh Utara. Ayah saya meninggal dalam sebuah pertempuran antara TNI dan DI/TII. Waktu itu saya masih kelas lima SD (dulu SR—Red.). Dan itu sering dipublikasikan oleh teman-teman di Aceh, sehingga membuat mereka respek kepada saya, bahwa saya tidak ada niat untuk mengkhianati orang Aceh walaupun mereka tahu saya bukan orang GAM.

Sebenarnya seberapa prospektif jalan perundingan bisa diteruskan?

Saya masih bisa melihat bahwa ada jalan perdamaian di Aceh. Instrumen dari The Cessation of Hostilities Agreement (CoHA) belum semua didayagunakan. Salah satunya adalah Joint Council (JC). Tugas JC ada dua. Satu, menyelesaikan segala masalah dan kasus yang tidak bisa diselesaikan oleh badan-badan lainnya dalam rangka CoHA. Kedua, melakukan amendemen kepada CoHA. Saya melihat begitu banyak kasus yang tidak bisa diselesaikan oleh Joint Security Council (JSC) yang harusnya dinaikkan ke JC. Makanya saya yakin, kalau ini efektif, mudah-mudahan bisa menyumbang rekonsiliasi di Aceh.

Ada yang bilang Aceh kembali memanas karena JSC tidak punya power?

Saya kira JSC masih sangat diperlukan. Mestinya dia memang diberi wewenang lebih. Selama ini kan hanya monitoring, jadi watch dog saja. Mestinya diberi wewenang melakukan investigasi juga sehingga lebih punya gigi. Soal menindak, biar masing-masing pihak yang mengambil. Kalau pelanggaran dilakukan GAM, ya, GAM-lah yang menindak. Begitu sebaliknya.

Itu yang sepertinya pemerintah keberatan?

Soal mau atau tidak mau itu soal lain. Tapi kita kan belum mencoba. Maka, kalau JSC diberi power itu, saya kira akan lebih efektif.

Dengan wewenang yang kecil dari JSC, TNI maupun GAM sepertinya enak saja melakukan pelanggaran. Benar demikian?

Ini adalah suatu produk perjanjian. Perjanjian itu harus dilakukan dengan penuh kesabaran. Begitu pula merawatnya, perlu kesabaran ekstra. Setiap perjanjian tak mungkin seratus persen bisa terpenuhi. Nggak ada perjanjian yang bisa seratus persen dilaksanakan. Mau contoh: kesepakatan untuk sosialisasi CoHA, kan kemampuan masing-masing pihak beda, baik fasilitas maupun kemampuan menangkap pesan. Dan jangan Anda lupakan, setiap ada konflik, ada sekian banyak orang yang ingin menyelesaikan konflik. Tapi jangan lupa, di balik itu ada sekian banyak orang lain yang tidak ingin konflik selesai, walaupun dia tidak mengatakannya demikian. Kenapa? Dalam suasana konflik pasti ada orang yang lebih mudah hidup, meski lebih banyak orang akan susah hidup. Jadi, yang senang kepada konflik itu ada. Yang terjadi di Aceh juga begitu.

Setelah pertemuan Jenewa 25 April buntu, sekarang skenario apa yang paling mungkin?

Kalaupun pertemuan 25 April gagal, itu hanya tanggal dan tempat. Jangan pernah berputus asa soal itu. Waktu dan tempat kan masih bisa dicari gantinya. Kan setelah 25 April lewat, dunia nggak kiamat. Yang penting jangan mutung. Kita ingat, Inggris, negara yang dianggap maju, butuh 100 tahun untuk menyelesaikan konflik di Irlandia Utara dengan ratusan kali pertemuan. Mungkin mengenai angka korban, kita lebih tinggi, tapi coba kita belajar kesabaran dari sana.

Tampaknya TNI cenderung memilih operasi militer karena berpandangan bahwa GAM adalah gerakan separatis.

Rakyat akan lebih banyak mati kalau jalan itu yang dipilih. Kecuali kalau ada pola baru. Ilmu awam saya mengatakan, boleh ada operasi militer tapi jangan ada rakyat yang mati. Kenapa boleh, karena yang dihadapi juga orang bersenjata. Lalu bagaimana caranya? Ya, ungsikan rakyat. Selama ini yang terjadi kan rakyat mengungsi ke kota karena diprovokasi oleh GAM supaya pemerintah tak jadi menyerang. Nah, sekarang, kalau menurut saya, biarkan rakyat mengungsi sehingga rakyat terpisah dari GAM. Kalau kita berangan-angan, misalnya punya dana Rp 1 triliun untuk Aceh, pakai saja uang itu untuk menangani pengungsi. Kalau kurang aman di Aceh, angkut ke Medan dengan kapal laut. Kalau ada GAM yang ikut, biarin aja, kan rakyat sendiri yang nanti akan menghakimi. Kalau sudah begitu, TNI bisa menarik garis dan perang habis-habisan. Begitulah dari satu kantong GAM ke kantong lainnya. Itu yang ada dalam benak saya. Tapi, prinsipnya, saya nggak setuju operasi militer karena kita belum maksimal menuntaskan perundingan.

Ada yang bilang pemerintah selama ini under pressure dalam meja perundingan?

Bisa jadi, tapi saya juga nggak yakin GAM tidak dalam posisi yang sama untuk mau duduk dan tanda tangan. Jadi, kalaupun itu ada, bukan hanya kita. Dalam perundingan terakhir, yang tidak beda dengan perundingan-perundingan sebelumnya, kita nggak pernah yang namanya berhadapan langsung dengan GAM. Delegasi RI berbicara dengan HDC begini-begitu dan sebagainya. Lalu HDC ketemu GAM dan mengutarakan maunya pemerintah, dan GAM menanggapinya. Lalu HDC balik ke pemerintah RI menyampaikan apa kata GAM. Lalu HDC menyampaikan lagi ke GAM. Anda bisa bayangkan, kan?

Itu juga yang terjadi dalam penghentian permusuhan 9 Desember lalu?

Ya. Exactly yes. Pada tanggal 9 Desember 2002 lalu GAM dan RI baru ketemu di meja perundingan pada saat time to ceremony. Sebelumnya, nggak pernah ketemu kecuali cross the way di bandara saat sama-sama berangkat. Melambaikan tangan lalu di-shoot kamera tv, ya sudah.

Kenapa bisa begitu?

Kita kan sudah sepakat pakai HDC sebagai mediator. Dan Anda tahu ini pengalaman pertama buat HDC. Jadi, kalau ada error, ya wajar. Kembali ke pertanyaan Anda soal tekanan, di samping HDC ada wise man yang dipilih oleh kedua pihak. Mereka antara lain Anthony Jimmy, seorang jenderal AS, Lontar (Yugoslavia), Surin (Thailand), dan Lord Aved Burry (Inggris). Ketika kita mengutarakan apa mau kita, para wise man itu ada di depan kita. Mereka memang tidak menekan kita, tapi ketika kita melihat di sana ada Anthony, mungkinkah kita tidak melihat kehadiran Amerika di situ sementara dia jelas mewakili pemerintah AS. Sebab, semua yang dia lakukan, menit itu juga, dia laporkan ke Pentagon. Begitu juga Lord Aved Burry, yang melaporkan setiap perkembangan ke Buckingham. Jadi, soal tekan-menekan, yang namanya perundingan, itu biasa.

Mengapa tak pernah dicoba berunding langsung?

Waktu perundingan pertama Mei 2000 yang melahirkan jeda kemanusiaan, itu perundingan langsung. Anda tahu? Sejak awal hingga akhir isinya pidato dan retorika melulu. GAM bilang Aceh tidak pernah dijajah dan bukan bagian dari RI. Sebaliknya delegasi pemerintah juga punya retorika lain. Itu kan buang-buang waktu saja namanya. Ujung-ujungnya, kita tanda tangan juga. Pertemuan kedua juga begitu. Hasan Tiro tidak mau hadir dan tetap di kamar hotel sampai orang ragu, betul nggak dia hadir. Tapi ada kesaksian bahwa Tiro hadir. Lalu akhirnya pakai jalan perantara dan lebih efektif dan tidak bertele-tele. Buktinya, kita bisa meneken CoHA. Dari segi cara, saya kira masih ada, JC dilanjutkan, tanpa harus ke Jenewa. Kita cukup di sini. Kita ngomong, biar HDC yang mondar-mandir. Di Jenewa pun kita hanya di hotel, GAM di hotel lain. HDC yang mondar-mandir. Apa hanya mau tampil hebat, wah Usman Hasan, tuh, baru balik dari Jenewa. Nggak perlu ke sana dan tak perlu merasa gagal kalau kita nggak bisa ke sana.

Jadi, saya melihat, Joint Council tetap alive atau setidaknya we can make it alive. Kita bisa membuat dia hidup dengan tidak terpaku pada tanggal dan tempat. Untuk apa kita buang uang begitu banyak buat ke Jenewa kalau bisa dimulai dari sini.

Kalau boleh menilai, bagaimana Anda melihat sikap pemerintah dalam menangani konflik Aceh selama ini?

Saya lihat pemerintah itu mendua. Plinplan. Yang sangat concern pada penyelesaian Aceh dengan cara damai itu pemerintahan sipil plus TNI garis lunak. Tapi ada orang sipil plus TNI garis keras yang ingin menyelesaikan persoalan GAM dengan cara keras. Yudhoyono adalah yang paling men-drive penyelesaian Aceh dengan cara damai. Anda mungkin tahu, dia bukannya tidak ditentang oleh kawan-kawannya. Entah bagaimana dia menyelesaikan persoalan dengan teman-temannya. Ha-ha-ha…, saya nggak mau ikut campur yang begitu. Maka dari itu, saya memahami kalau Presiden Megawati sulit mengambil sikap akibat pertentangan dua kubu itu.

Tapi kan pemerintah akhirnya setuju digelar program operasi kemanusiaan?

Ha-ha-ha…, itu bukan program baru sebenarnya. Hanya namanya saja operasi A, operasi B. Yang namanya bantuan kemanusiaan kan dari dulu sudah ada. Pemberdayaan pemerintah daerah, dari dulu juga ada, hanya ditambah kata operasi. Penegakan hukum dan hak asasi dari dulu juga ada, lalu untuk menunjukkan gaya militeristik ditambahi operasi. Jadi nggak ada yang baru kecuali namanya saja. Ha-ha-ha….

Ketua MPR Amien Rais pernah mengusulkan menganulir peran HDC karena dinilai ecek-ecek?

Saya nggak tahu apa ukurannya ecek-ecek. Yang saya tahu, HDC gedungnya besar, kantornya bagus. Hampir sama bagusnya dengan kantor Muhammadiyah di sini. Ha-ha-ha…. Dan buktinya, mereka cukup punya uang. Mana kuat dia membiayai proses perdamaian ini kalau ecek-ecek. Saya nggak usah komentar soal itulah.

Usman Hasan Lahir: Lhokseumawe, 10 April 1942 Pendidikan: S2 Studi Pengkajian Ketahanan Nasional UI (1996) Riwayat Pekerjaan: Anggota DPR RI (1978-1995) Duta Besar RI untuk Meksiko dan Panama (1995-1999) Wakil Sekjen DPP Golkar (1988-1993) Penasihat Desk Aceh Menko Polkam (2002-sekarang)