KAMI ingin meluruskan tulisan pada Majalah TEMPO Edisi 21-27 April 2003, halaman 36-37, berjudul Lolos, dengan Penderitaan Lengkap. Artikel ini mengandung nuansa simplifikasi yang dapat menyesatkan pembaca.

Pada alinea 17 tertulis: ”… Departemen Luar Negeri memang terkesan kurang serius. Di luar pemberian santunan sebesar US$ 800 untuk Julkifli setelah lepas, tak banyak hal berarti yang dilakukan instansi itu….” Lalu, pada alinea 18 disebutkan, ”…Sikap pemerintah yang mempercayakan semua penanganan pada kebijakan pemerintah Filipina, sebagaimana dinyatakan Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Departemen Luar Negeri, Jachwien Adenan, wajar memunculkan anggapan seolah lepas tangan.”

Kesimpulan bahwa pemerintah lepas tangan dan tidak serius sama sekali tidak didasarkan pada fakta di lapangan. Nyatanya, Departemen Luar Negeri, termasuk Kedutaan Besar RI di Manila dan Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Davao City, terus-menerus mengupayakan pembebasan para sandera. Ketika diwawancarai TEMPO, kami telah menjelaskan secara rinci berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia, dan untuk mencegah terjadinya distorsi yang menyesatkan. Usai wawancara, kami juga memberikan keterangan tertulis mengenai penanganan kasus.

Sejak terjadinya kasus penyanderaan empat pelaut Indonesia oleh gerombolan Abu Sayyaf di Filipina Selatan pada 17 Juni tahun lalu, penanganan dilancarkan dengan berpegang pada hasil pembicaraan antara Menteri Luar Negeri RI dan Penasihat Militer Presiden Filipina di Sudan, di sela-sela sidang Organisasi Konferensi Islam. Intinya, (1) langkah negosiasi yang diambil semata-mata hanya wahana untuk membebaskan ketiga WNI yang diculik, tanpa menyinggung ”uang tebusan” (no ransom policy); (2) pemerintah RI mendukung upaya penyelesaian yang diambil oleh pemerintah Filipina; dan (3) sedapat mungkin dihindari jatuhnya korban, seperti pada kasus sebelumnya, ketika sandera warga negara Amerika Serikat tewas pada saat dilancarkan operasi militer untuk membebaskan yang bersangkutan.

KJRI di Davao City secara aktif bekerja sama dengan tokoh masyarakat muslim dan tokoh politik lokal yang berpengaruh, seperti Gubernur Sulu (Jolo) Jusuf H. Likid dan beberapa ”komandan” laskar yang moderat dan kooperatif, yang diperkirakan dapat menjalin kontak dengan kelompok Abu Sayyaf. Tentu saja upaya tersebut dilakukan secara hati-hati, melalui koordinasi terus-menerus dengan Panglima SouthCom (Southern Command of the Philippines Army), sebagai cerminan sikap Indonesia yang selalu menghormati garis kebijakan dan langkah-langkah pembebasan yang diambil oleh pemerintah Presiden Arroyo.

JACHWIEN ADENAN

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, Deplu