Sebuah pesta koktail berlangsung di rumah Menteri Pertahanan Amerika Serikat di Washington, DC dua pekan lalu. Temanya, syukuran Donald Rumsfeld, sang menteri, atas selesainya hajatan besar yang dipimpinnya: serangan Amerika Serikat ke Irak. Rummy merasa layak merayakan jatuhnya Bagdad dengan mengundang teman-teman dekat.

Tamu-tamu pesta, ya, para pendukung serangan militer ke Irak. Petinggi Pentagon Paul Wolfowitz dan Douglas Feith, sebagai bagian dari tim Rummy, jelas ada di antara para ”pemenang”. Ada juga Wakil Presiden Dick Cheney, para tokoh Dewan Kebijakan Pertahanan seperti Richard Perle, Newt Gingrich, James Woosley, dan Ken Adelman. Pokoknya, Pentagon members only.

Semakin jelas pesan yang disampaikan dalam syukuran itu: tak satu pun diplomat papan atas AS menjadi tamu. Seorang pejabat Departemen Luar Negeri menyatakan tak tahu-menahu tentang pesta itu. Menteri Luar Negeri Colin Powell pun tak diundang.

Pesta di Jalan Kalorama itu memang hanya acara informal. Tapi momen itu bisa dipakai untuk mengetahui arah angin politik di dalam beltway Washington.

Tidak bisa disangkal bahwa kemenangan militer AS dan sekutunya menaklukkan Irak dalam tiga minggu saja membuat Rumsfeld dan kelompoknya bagai di atas angin. Keberhasilan operasi militer dibanding upaya diplomasi—yang selalu diandalkan oleh Powell dan Departemen Luar Negeri—juga membuat Rumsfeld ”lebih berhak” menentukan masa depan Irak pascaperang.

Rumsfeld terbukti punya kuasa. Tanpa lampu hijau dari Kongres, tanpa restu PBB, juga mengabaikan Inggris, ia menunjuk Jay Garner, pensiunan jenderal yang juga teman dekat Rumsfeld, sebagai pimpinan pembangunan kembali Irak. Garner, yang dikritik tak paham budaya Timur Tengah dan Islam itu, malah diberi tanggung jawab ”mengantar” rakyat Irak sampai memiliki pemerintahan sendiri.

Untuk memperkuat pesan kemenangan, Rumsfeld mengunjungi Irak segera setelah Garner mulai bekerja. Ia mampir di Basra dan Bagdad, Rabu pekan lalu. Ia pun tak lupa melakukan pembicaraan dengan Garner di Basra—kota di bawah kontrol tentara Inggris—dengan pengawalan ketat tentara AS.

Rumsfeld tetap mengamati setiap perkembangan di Irak dengan cermat. Ia tampaknya khawatir dengan keadaan genting yang mungkin terjadi setelah penembakan terhadap 13 penduduk sipil di Fallujah sehari setelah pesta di Jalan Kalorama. Untuk itulah ia mengisyaratkan perlunya tambahan tentara di Irak. ”Pertempuran di Irak belum usai, meskipun kita sudah berhasil menggulingkan Saddam,” katanya saat di London, Jumat lalu.

Pernyataan Rumsfeld pascatragedi Fallujah memang berbeda dengan yang dikatakannya setelah penaklukan mudah atas Bagdad. Maklumlah, dengan penembakan oleh tentara AS, pamor Garner semakin merosot saja. Hal ini sama artinya dengan pertanda ketidaklancaran seluruh rencana, yaitu membangun kawasan Timur Tengah yang stabil—dan, tentu saja, yang menguntungkan ekonomi AS. Rumsfeld tak mungkin mempertaruhkan upaya menaklukkan Irak yang sudah dirintis lama, sekitar 10 tahun.

Semua itu bermula dengan Ahmad Chalabi. Ketua Kongres Nasional Irak (INC), koalisi penentang Saddam di pengasingan, ini mengajukan skenario penggulingan Saddam sejak November 1993 kepada pemerintah Bill Clinton. Pada Februari 1994, 40 tokoh penting AS termasuk Rumsfeld, Wolfowitz, Feith, dan beberapa bekas Menteri Pertahanan menandatangani surat terbuka untuk Clinton yang menyatakan betapa berbahayanya Saddam dan senjata pemusnah massal yang dimilikinya. Perancang surat itu Richard Perle, penasihat politik luar negeri yang konservatif. Sejak itulah hubungan Chalabi dengan Rumsfeld menjadi dekat.

Selama pemerintahan Clinton, penggulingan Saddam bukanlah prioritas. Keadaan berubah drastis setelah 11 September 2001. Chalabi menyerahkan rencana baru untuk menghapus Saddam dari sejarah Irak kepada Presiden George W. Bush. Mayoritas penanda tangan surat terbuka pada 1994 mendukung rencana ini.

Sejak itu para tokoh yang beberapa tahun kemudian hadir di pesta koktail Rumsfeld makin mengkristal. Perle dan James Woosley, mantan Direktur CIA, membuat propaganda pro-INC dengan menyatakan bahwa perang di Afganistan harus diteruskan dengan serangan ke Irak. Perle, penasihat politik luar negeri saat Bush berkampanye sebagai presiden, juga menyarankan agar pemerintah AS menggunakan kekuatan militer untuk menyerang Irak.

Di arena politik, Rummy, Wolfowitz, Feith, dan para tokoh di luar pemerintahan tapi punya pengaruh kuat di Pentagon, seperti Perle, Woosley, dan Newt Gingrich, disebut sebagai kubu neo-konservatif. Media massa Barat banyak menulis dan mengupas fenomena yang menguat ini, pascainvasi Irak. Intinya, mereka menyebut bahwa Irak adalah kasus contoh keberhasilan kubu neo-konservatif (neo-kon) ini kembali menguasai politik luar negeri AS.

Majalah The Economist menyebut kelompok ini—beranggotakan 20-an orang—mampu memiliki pengaruh yang kuat dalam pemerintahan Bush. Majalah analitis yang konservatif itu yakin bahwa tokoh seperti Wolfowitz, Perle, Rummy, dan Feith bertemu karena banyak memiliki kesamaan pandang, yaitu AS harus bisa berperan sebagai kekuatan unilateral.

Mengapa Irak? Apa yang bisa didapatkan dari sana? Perle, seperti yang ditulis di New Yorker, percaya bahwa menggulingkan Saddam adalah benar adanya, dan pada saat bersamaan bisa diperoleh keuntungan dari perang. Yang paling kasatmata adalah minyak. Meski berkali-kali disebutkan bahwa invasi ke Irak tak ada hubungannya dengan minyak, tetap saja sulit dipercaya. Ketika Bagdad baru jatuh (9 April 2003) dan banyak penjarahan di kota-kota Irak, Jenderal Tommy Franks, panglima tentara AS dalam perang dengan Irak, malah memerintahkan tentara AS supaya menambah penjagaan di kilang-kilang minyak.

Pemerintah Bush sangat ingin agar kilang-kilang minyak Irak segera kembali beroperasi normal. Untuk itu, Pentagon memberikan kontrak jutaan dolar, tanpa tender, kepada Halliburton—perusahaan minyak asal Houston yang pernah dipimpin Dick Cheney—supaya memadamkan api di kilang, merehabilitasinya, dan meneruskan produksi. ”Kebijakan” ini di bawah koordinasi Garner.

Selanjutnya, AS akan memikirkan nasib Perusahaan Minyak Negara Irak, yang dikelola negara sejak 1970-an, agar bisa lebih menguntungkan AS. Chalabi dan kelompok yang pernah hidup di pengasingan—mereka dekat dengan Bush dan Rumsfeld—memilih swastanisasi. Tentu saja, mereka mengharapkan pembagian kue yang cukup besar dari perusahaan minyak AS dan Inggris. ”Perusahaan minyak AS akan mendapat jatah besar di Irak,” kata Chalabi pada September 2002.

Panen rezeki perang berlanjut. Bechtel, yang mendapat kontrak untuk melaksanakan proyek rekonstruksi Irak, memiliki mantan jenderal Jack Sheenan, salah satu anggota Dewan Kebijakan Pertahanan. Feith, jauh sebelum invasi ke Irak, membentuk International Advisors Incorporated, perusahaan lobi yang klien utamanya adalah Turki. Dengan demikian, kepentingan bisnis Feith bisa lebih mudah masuk ke Irak.

Sedangkan Perle sudah sejak awal tahun ini membuka hubungan bisnis dengan seorang pengusaha Arab Saudi kelahiran Irak. Dan beberapa anggota Dewan lainnya punya kaitan dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang persenjataan dan keamanan, yang makin berjaya bila ada perang (lihat Skandal Makan Siang di Marseille).

Melihat semua itu, baik secara ideologi maupun rezeki, kubu neo-konservatif di AS memang sedang jaya. Presiden Bush rupanya tak ingin Rummy dan gengnya terlalu berada di atas angin. Untuk penyeimbang, Bush mengangkat Paul Bremer, diplomat kawakan, sebagai pemimpin pembangunan kembali Irak, sekaligus menjadi bos Garner. Ini bisa membuat lega kubu Powell karena Departemen Luar Negeri akhirnya mendapat porsi penting di Irak.

Pengangkatan Bremer tentu tak bakal seketika mengubah peta. Kelompok neo-kon jelas belum menyerah, karena Bremer juga dikenal dekat dengan kelompok garis keras. Tapi, kubu Rumsfeld kini tak bisa menari sendirian. Dengan adanya ”pasangan”, mereka paling tidak mesti ber-tango. Semuanya masih seru dan bisa menjadi komoditas politik hingga masa pemilihan presiden tahun depan.

Bina Bektiati (The Guardian, New Yorker, The Nation, The Economist, Center for Public Integrity)