Beli Senjata? Jangan Sekarang, Dong |
Setujukah Anda, Presiden membeli peralatan tempur dari Rusia senilai US$ 200 juta? (26 April- 2 Mei 2003) | | Ya |  | | 20,17% | 215 | | Tidak |  | | 76,30% | 950 | | 3.53% |  | | 3,53% | 44 | | Total | 100% | 1.245 |
Presiden Megawati Soekarnoputri menyetujui pembelian senjata dari Rusia, yakni empat jet tempur Sukhoi dan dua helikopter. Harga yang harus dibayar sekitar US$ 197 juta (hampir Rp 1,4 triliun). Tampak Presiden dan para pejabat negara begitu terkesan menyaksikan kecanggihan senjata-senjata buatan Rusia itu saat berkunjung ke Rusia dua pekan lalu.
Rusia bersedia menerima hanya 12,5 persen pembayarannya lewat cara tunai. Sisanya dengan sistem imbal beli berupa hasil bumi. Yang diprioritaskan untuk membayar adalah sawit dan karet.
Kebijakan itu bukan tanpa protes. Menteri Koordinator Perekonomian sudah mengirim surat agar pembelian dipertimbangkan kembali karena pemerintah harus menyediakan rupiah murni untuk membeli komoditas dari petani. Belum lagi, hampir sebagian besar produksi hasil bumi sudah diprioritaskan untuk ekspor. Pemerintah Megawati juga dikritik tak sensitif terhadap pengeluaran anggaran negara, karena Rp 1,4 triliun bukan jumlah yang kecil bagi anggaran pembangunan. Sebagian anggota DPR mempermasalahkan penggunaan dana APBN itu tanpa forum di legislatif.
Presiden tetap pada pendiriannya dengan alasan angkatan bersenjata, khususnya Angkatan Udara, telah lama menderita karena embargo militer dari Amerika. Jika pasar memang terbuka dan Rusia menjual tanpa tekanan apa pun, ditambah lagi kemampuan pesawat tempur itu hampir setara, kenapa tidak membeli dari Rusia, begitulah alasannya yang lain.
Namun para pengakses Tempo Interaktif tak sepakat dengan keputusan itu. Menurut mereka, masih banyak masalah yang memerlukan dana besar di negeri ini. Bukan berarti menomorduakan aspek keamanan negara, tapi para pengakses itu berpendapat urgensinya lebih rendah dibandingkan dengan kepentingan kesejahteraan rakyat seperti kesehatan, pendidikan, dan perbaikan kualitas hidup lainnya.
Jajak pendapat ini tidak bersifat ilmiah dan hanya mencerminkan opini para pemakai internet yang berpartisipasi dalam jajak ini.
Indikator Pekan Ini:
Cendekiawan muslim yang terkenal dengan slogan Islam Yes, Partai Islam No, Nurcholish Madjid, akhirnya bersedia dicalonkan sebagai presiden. Sebelumnya, Cak Nur—begitu ia biasa dipanggil—selalu menolak dicalonkan. Kini ia bersedia dengan sepuluh syarat untuk partai yang melamarnya, antara lain supremasi hukum, pembedaan tugas yang jelas antara legislatif dan eksekutif, serta jaminan terhadap kebebasan berekspresi.
Partai pertama yang mengajukan pinangan adalah Partai Golkar. Partai ini sudah pula punya beberapa calon lain yang diajukan oleh konstituennya dari berbagai daerah, seperti Wiranto, Prabowo, Surya Paloh, dan Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Ada beberapa pihak yang menyarankan Cak Nur menolak pinangan itu dengan alasan Partai Golkar identik dengan Orde Baru.
Apakah Anda setuju jika Cak Nur maju sebagai kandidat presiden negeri ini? Atau, sebaliknya, Anda ingin melihatnya tidak terpengaruh urusan-urusan politik, KKN, dan tetap menjadi guru bangsa? Silakan sampaikan pendapat Anda melalui www.tempointeraktif.com.
|
|
| |
|
|
| buatan Radja|endro |
Majalah
Tempo
30/XXXVII/15 - 21 September 2008

|
|
| |
|
|
|
|