Pacuan menuju singgasana Gubernur Bank Indonesia sejauh ini nyaris menyisakan dua kandidat: Miranda Swaray Goeltom dan Burhanuddin Abdullah. Kedua calon yang diajukan Presiden Megawati Soekarnoputri ini mendapat sokongan lumayan dari fraksi-fraksi di DPR. Miranda kabarnya sudah mengantongi dukungan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan sebagian anggota Fraksi Golkar. Sedangkan Burhanuddin akan disokong oleh Fraksi Persatuan Pembangunan dan partai-partai Islam. Sebaliknya, nama Cyrillus Harinowo pagi-pagi sudah tenggelam karena tak mendapat dukungan dari mana-mana.

Pertarungan memang belum dimulai. Rapat pimpinan Komisi Keuangan dan Perbankan (Komisi IX) DPR RI pada Jumat lalu memutuskan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) baru dilaksanakan 12 Mei nanti. "Tapi keputusan ini bisa berubah kalau Komisi IX dalam sidang Senin ini memutuskan lain," kata Rizal Jalil, anggota Komisi Keuangan dan Perbankan dari Fraksi Reformasi. Menurut Rizal, bisa saja Komisi memutuskan lain, misalnya dengan meminta pemerintah menambah calonnya atau justru mempercepat proses pemilihan Gubernur BI ini. "Kita harus cepat karena Syahril Sabirin habis masa jabatannya pada 17 Mei nanti," ujar Rizal lagi.

Jika mengacu pada calon yang ada, pertarungan tampaknya hanya akan terjadi antara Miranda dan Burhanuddin. Kekuatan pendukung keduanya bisa dibilang seimbang. Miranda jelas punya sokongan yang lumayan. Sejauh ini, Miranda sudah mendapat dukungan dari PDIP dan Fraksi TNI. Jika suara dua fraksi ini digabung, jumlahnya mencapai 22 suara atau 40 persen dari jumlah anggota Komisi IX. Kalau ditambah dengan suara satu anggota Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia, yang biasanya seiring-sejalan dengan PDIP, pendukung Miranda menjadi 23 orang. Tapi, itu dengan catatan Meilono Suwondo dan Indira Damayanti Sugondo ikut memilih. Seperti diketahui, kedua anggota DPR yang vokal ini sudah tidak aktif mengikuti sidang-sidang Komisi IX dan DPR.

Di sisi lain, dukungan untuk Burhanuddin juga tak bisa dipandang enteng. Selain Fraksi Persatuan Pembangunan yang bulat-bulat mencalonkannya, Fraksi Kebangkitan Bangsa juga akan mendukung Burhanuddin—yang pernah menjadi Menteri Koordinator Perekonomian di zaman Presiden Abdurrahman Wahid. "Keputusan kami belum final, tapi ada indikasi kuat bahwa kita akan memilih Burhanuddin," tutur Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa, Rodjil Gufron. Jika fraksi-fraksi Islam lain ikut mendukung Burhanuddin, bekas Deputi Gubernur BI yang berusia 56 tahun ini akan mengantongi 14 suara atau 25 persen suara (lihat tabel).

Ke mana sisanya? Tinggal Fraksi Golkar dan Fraksi Reformasi yang belum terang-terangan menentukan pilihannya, padahal mereka menguasai hampir sepertiga suara di Komisi Keuangan dan Perbankan. "Mereka menjadi penentu (swing vote) ke mana bandul bakal bergerak: Burhanuddin atau Miranda," kata sumber TEMPO di DPR. Harinowo? Satu-satunya pejabat karier di BI di antara tiga calon ini tampaknya bakal keluar dari gelanggang. Anggota Fraksi Golkar, Paskah Suzetta, sudah menganjurkan agar Harinowo mundur saja. "Enggak usah maju kalau sudah tahu bakal kalah," katanya. Selain itu, dukungan dari fraksi-fraksi praktis juga tidak ada. "Enggak ada soal, saya tetap pede (percaya diri) dan optimistis," kata Harinowo menimpali.

Jadi, pertarungan tampaknya akan terjadi antara Miranda dan Burhanuddin. Namun, posisi Burhanuddin pekan-pekan ini ternyata menguat, melampaui Miranda yang sebelumnya disebut-sebut sebagai calon jadi. Kabar terakhir datang dari Fraksi Golkar. Dari pertemuan internal Fraksi Golkar Rabu pekan lalu, terungkap bahwa, setelah mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan tiap calon, Golkar kemungkinan besar akan menjatuhkan pilihannya pada Burhanuddin. Padahal, sebelumnya suara Golkar sempat terbelah antara memilih Miranda dan Burhanuddin dengan mengajukan calon baru di luar tiga nama yang ada. "Burhanuddin dianggap yang paling sedikit cacatnya," kata politikus Golkar itu.

Cacat? Soal ini terang dialamatkan pada Miranda. Menjelang pelaksanaan pemilihan Gubernur Bank Indonesia, bekas suami Miranda, Erwin Siregar, memang melaporkan berbagai penyimpangan yang dilakukan wanita kelahiran Jakarta 54 tahun silam itu. Erwin antara lain mempertanyakan perkawinan Miranda dengan Oloan Siahaan ketika proses perceraian antara Miranda dan Erwin belum beres. Selain itu, Erwin menyoal pembelian sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang dilakukan Miranda, pendirian tiga perusahaan milik Miranda dan Oloan ketika mereka masih berstatus pegawai negeri, dan sejumlah kekayaan yang belum dilaporkan ke Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). "Banyak harta Miranda yang nilainya sudah melampaui yang dilaporkan," kata Erwin.

Komisi Pemeriksa akhirnya memanggil Miranda, Selasa pekan lalu. Dalam pertemuan itulah Miranda mengklarifikasi berbagai tuduhan tersebut (lihat, Dari Miranda sampai Harinowo). "Semua sudah saya laporkan dan tak ada aturan yang saya langgar, termasuk soal SBI," katanya. Namun, menurut Ketua Sub-Komisi Eksekutif KPKPN, Muchayat, pihaknya masih mendalami kasus-kasus yang dilaporkan Erwin, apakah perlu dilanjutkan sampai pemeriksaan khusus atau tidak. Dia menunjuk soal pembelian SBI. "Kita ingin tahu dari pemeriksa profesional, apakah pembelian itu bisa masuk kategori insider trading atau tidak, karena Miranda yang tahu persis soal naik-turunnya suku bunga SBI," kata Muchayat.

Miranda bisa jadi sudah mengklarifikasi masalah tersebut ke KPKPN, tapi tetap saja berbagai hal itu menjadi catatan khusus anggota DPR. Terutama yang menyangkut pembelian SBI sampai dua kali, masing-masing pada 17 Januari 2001 sebesar Rp 1,9 miliar dan pada 21 Februari 2001 senilai Rp 1,8 miliar. Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan, Faisal Baasyir, misalnya, mempertanyakan pembelian itu. Menurut dia, pembelian itu mungkin saja tidak melanggar aturan, tapi yang dilakukan Miranda tetap tidak pantas, mengingat dia yang bertanggung jawab soal surat-surat berharga. "Saya sangat menyayangkan otoritas di BI yang mendiamkan masalah ini," kata Faisal.

Dalam bahasa yang lebih lunak, Angelina Patiassina dari Fraksi PDIP mengatakan bahwa DPR juga ingin mendengar berbagai soal tersebut dari Miranda sendiri. "Kita ingin cross check ke Miranda, sejauh mana kebenaran kabar-kabar yang beredar di luar," ujarnya. Meskipun demikian, kata sumber TEMPO di DPR, sulit bagi Miranda keluar dari masalah ini. Menurut dia, meskipun Miranda unggul jauh dalam soal kemampuan dibanding Burhanuddin, Miranda bakal keteter dalam soal moralitas. "Kalau mau dinilai, Burhanuddin bisa mendapat nilai enam, sementara Miranda paling tinggi lima," katanya. Dia menambahkan, jika Miranda tidak bisa menjawab berbagai pertanyaan itu dengan memuaskan, nilainya bisa lebih rendah lagi. Bahkan, bukan tidak mungkin dukungan PDIP untuknya bakal tidak bulat.

Tapi, apakah Burhanuddin akan melenggang bebas? Di atas kertas, ya. Burhanuddin mengaku tak hanya didukung PPP, tapi juga Golkar dan sebagian politikus PDIP. Meskipun demikian, ada soal yang diduga bakal mengganjal langkahnya, yakni pengunduran diri Burhanuddin dari jabatannya sebagai Deputi Gubernur Bidang Pengawasan Bank pada akhir tahun 2000—karena tekanan pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid. Ketika itu Gus Dur, melalui tim ekonominya, meminta Deputi Senior Anwar Nasution dan para deputi lainnya mundur sebagai salah satu syarat penyelesaian bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Ternyata, Anwar dan lima deputi lainnya memilih mundur. Hanya Aulia Pohan dan Achjar Iljas yang bertahan. "Saya hanya menjaga BI agar tidak diobok-obok terus oleh pemerintah," Burhanuddin menjelaskan.

Tak lama setelah itu, pria kelahiran Garut, Jawa Barat, ini malah diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian oleh Gus Dur. "Sikap Burhanuddin itu sempat membuat kecewa karyawan BI," kata ekonom Dradjad H. Wibowo. Hal itu dibenarkan oleh sumber TEMPO di Bank Indonesia. "Saat itu memang beredar rumor bahwa Burhanuddin mundur karena ada tawaran dari Presiden Abdurrahman Wahid," katanya. Rumor itu memang menjadi kenyataan. Kendati demikian, kata sumber tersebut, Burhanuddin punya nilai plus, yakni relatif bersih dan punya hubungan dan akses yang baik ke pemerintah dan kalangan swasta. Di kalangan karyawan Bank Indonesia sendiri, Burhanuddin kabarnya juga lebih diterima ketimbang Miranda.

Repotnya, jadwal pemilihan Gubernur BI sudah sangat mendesak. Terhitung sejak pekan ini, anggota DPR cuma punya waktu delapan hari kerja untuk menyelesaikan proses pemilihan itu karena masa jabatan Syahril Sabirin akan habis pada 17 Mei mendatang. Kalau DPR bisa menerima dan memilih dari calon yang kini ada, jelas tak ada masalah dengan terbatasnya waktu. Tapi, jika DPR menolak calon yang ada, diperlukan waktu lebih lama untuk menentukan Gubernur BI yang baru. Sebab, bila tiga calon itu ditolak DPR, Presiden terpaksa mengajukan calon sekali lagi. Jika disetujui Komisi IX, para calon itu bisa langsung diajukan ke rapat paripurna. Tapi, jika ditolak lagi oleh DPR, Presiden harus mengangkat Deputi Senior atau Deputi Gubernur BI untuk mengisi jabatan orang nomor satu di BI.

Kabarnya, mayoritas fraksi yang ada di Komisi IX sudah sepakat memilih Deputi Senior Anwar Nasution menggantikan Syahril Sabirin. Namun, kata Dradjad, Anwar sebetulnya sudah kehilangan kredibilitasnya ketika dia menyatakan mundur pada November tahun 2000. "Dia sudah kehilangan keabsahannya untuk menduduki jabatan itu," kata Dradjad. Karena itu, dia mengusulkan agar DPR bekerja lebih keras lagi untuk memilih Gubernur BI dari calon yang ada sekarang. "Kalau dalam kasus TEMPO anggota Komisi I bisa dipanggil kendati sedang reses, mengapa sekarang tidak bisa," kata Dradjad lagi. Menurut dia, tidak ada alasan moneter dan prosedur di DPR untuk mengulur-ulur waktu pemilihan Gubernur BI ini.

Melihat peta di DPR, agaknya tak akan ada penolakan terhadap calon yang diajukan sekarang ini. Tinggal siapa yang mesti bersiap-siap menggantikan Syahril Sabirin: Miranda atau Burhanuddin. Atau, jangan-jangan Harinowo bisa menjadi kuda hitam yang mengentak di saat-saat terakhir.

M. Taufiqurohman, Febrina Siahaan, Ali Nur Yasin, Iwan Setiawan