KEMELUT tiga tahun itu berakhir di meja makan. Sabtu, 12 April lalu, di sebuah restoran di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, tujuh pejabat menutup makan malam mereka dengan senyum lebar dan salam hangat. Mereka antara lain Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Jusuf Kalla, Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi, Gubernur Sumatra Barat Zainal Bakar, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat Arwan Kasri. "Kami bicara sambil makan nasi liwet," kata Menteri Jusuf kepada TEMPO.

Malam itu mereka baru saja menyetujui sebuah kesepakatan penting: rumusan jalan tengah bagi penyelesaian sengketa Semen Padang yang telah begitu berlarut-larut. Disepakati, Padang—juga Semen Tonasa—tak akan diceraikan dari induknya, Semen Gresik, tapi sekadar disapih. Padang dan Tonasa akan dipisah dari Gresik dengan pola distribusi saham (split-off), bukan melalui langkah pemisahan drastis model spin-off seperti yang dituntut parlemen Sumatera Barat.

Jika berhasil, ini tentu melegakan. Seperti diketahui, kasus Semen Padang lama menjadi duri dalam kebijakan privatisasi. Tiga tahun lalu para wakil rakyat dan sejumlah organisasi masyarakat Sumatera Barat meminta pabrik semen tertua itu diceraikan dari Gresik. Mereka minta supaya Cemex, pabrik semen asal Meksiko yang merupakan salah satu pemegang saham, ditendang dan Semen Padang diambil alih sepenuhnya oleh pemerintah. Jelas, Jakarta tak setuju. Buntutnya, lahirlah sebuah "revolusi" yang membuat jagat bisnis geleng-geleng kepala. Pada 30 Desember 2001, DPRD menerbitkan maklumat pengambilalihan Semen Padang dan menyerahkannya kepada Pemerintah Daerah Sum-Bar.

Kini kebuntuan setidaknya telah dipecahkan. Gubernur Zainal Bakar sendiri tak bisa menyembunyikan kegembiraannya ketika pada 16 April lalu menerima sepucuk surat dari Menteri Laksamana. Isinya dua hal: persetujuan Jakarta tentang pemisahan Semen Padang, dan rencana pemerintah melakukan restrukturisasi (baca: menggelar rapat pemegang saham luar biasa) di pabrik semen berlogo kerbau Minang itu.

Rupanya, menurut sumber TEMPO, Gubernur Zainal memang sedang berkejaran dengan waktu. Sehari setelah surat Laks dia terima, ia harus menyerahkan laporan pertanggungjawabannya sebagai gubernur kepada parlemen. Dan maklumat pengambilalihan Semen Padang bisa jadi mengganjalnya. Soalnya, secara hukum Semen Padang belum juga dapat dia ambil alih. Persetujuan Jakarta jelas bisa memadamkan bola panas yang berada di tangannya. "Zainal khawatir maklumat akan mencoreng pertanggungjawabannya," kata sumber itu.

Adanya kaitan itu ditunjukkan oleh pengiriman surat yang ekstrakilat. Baru diteken Menteri Laksamana pada 16 April pagi di Jakarta, hanya dalam hitungan jam surat itu sudah sampai ke Padang.

Zainal sendiri diketahui sudah berjuang keras mendapat persetujuan Jakarta sejak pertengahan tahun lalu. Untuk itu, ia gencar mengontak berbagai pihak, termasuk Direktur Utama Semen Gresik, Satriyo.

Ketika ditanya soal ini, Zainal terkesan enggan menjawab. Yang jelas, suaranya kini tak sekeras dulu. Ia menyatakan konsep distribusi saham merupakan penyelesaian fair yang harus diterima. Kehadiran Cemex pun tak lagi ditampiknya. Menurut dia, ia tak pernah menerima amanat menendang Cemex. "Saya hanya diberi tugas melepaskan Semen Padang dari Semen Gresik, dan itu sudah selesai," katanya.

Namun, konfirmasi didapat dari Satriyo. "Pak Zainal memang sangat gelisah dengan maklumat itu," katanya. Menurut Satriyo, November lalu ia pernah dikontak Asisten II Gubernur Sumatera Barat, Basril Tahrir, untuk membantu mempertemukan Zainal dengan Laksamana.

Belakangan, sejumlah menteri dapat ditemui Zainal. Namun tak satu pun yang berani memutuskan soal peka ini. Titik terang baru muncul setelah Zainal bertemu Menteri Jusuf Kalla.

Jusuf bergerak cepat. Setelah mempelajari berbagai kajian yang pernah dibuat, ia lalu menyusun kertas kerja dua halaman. Segera, ia mempertemukan Zainal dengan Laksamana. Dan akhirnya, melalui perundingan nasi liwet di atas, kesepakatan dicapai.

Semen Padang, juga Tonasa, resmi akan disapih dari Semen Gresik, induk yang telah menaunginya sejak 1995 silam. Pola yang dipilih hampir dipastikan berupa distribusi saham. Artinya, meski dipisah, komposisi kepemilikan Semen Padang dan Tonasa akan dibuat persis sama dengan Semen Gresik: pemerintah pusat (51 persen), Cemex SA (25,53), dan publik (23,47).

Menyusul Semen Padang, Rabu pekan lalu Kementerian BUMN juga telah menerbitkan surat persetujuan pemisahan Semen Tonasa dari Semen Gresik.

Satriyo mengakui, untuk saat ini konsep split-off memang yang paling realistis, ditinjau dari segi dana dan proses pelaksanaannya. Tapi, keputusan final masih harus diputuskan oleh pemegang saham minoritas Semen Gresik.

Jalan memang belum mulus benar. Ditanya soal ini, Menteri Laksamana dengan berhati-hati hanya mengatakan pemerintah akan melaksanakan pemisahan sesuai dengan isi surat yang dikirimkan kepada Gubernur Sum-Bar.

Presiden Direktur PT Cemex Indonesia, Francisco Noriega, juga menyatakan belum dapat memberikan pernyataan resmi. "Kami belum pernah menerima surat ataupun komunikasi secara resmi dari pemerintah Indonesia tentang rencana itu," katanya. Selasa ini, direncanakan akan berlangsung pertemuan resmi untuk membahas soal ini antara Menteri Jusuf Kalla, Laksamana, dan Noriega.

Dari Padang malah telah terdengar suara penolakan. Ketua Tim Spin Off Semen Padang, Anwar Syamsuddin, kukuh mengatakan pemisahan yang mereka inginkan adalah mengembalikan posisi pabrik semen ini menjadi BUMN murni, yang 100 persen sahamnya dikuasai pemerintah.

Kepala Humas Semen Padang, Novril, mengamini. Menurut dia, tuntutan spin-off mereka adalah dengan komposisi saham 76 persen pemerintah dan 24 persen publik. "Kalau bisa pemerintah 100 persen, itu lebih bagus," katanya, sambil buru-buru menambahkan pihaknya belum tegas menentukan sikap.

Analis pasar modal Lin Che Wei juga mewanti-wanti: proses split-off tak semudah membalikkan telapak tangan. Menurut dia, apa pun pola yang digunakan, pemerintah harus tetap merogoh kocek untuk membayar kompensasi kepada Cemex dan publik. Soalnya, begitu dilepas dari Gresik, hampir pasti nilai saham mereka di Semen Padang dan Tonasa akan anjlok.

Selain soal ganti rugi, Che Wei juga mengingatkan hal lebih mendasar. Jika tak hati-hati ditangani, terobosan ini salah-salah akan menjadi preseden buruk bagi program privatisasi BUMN. "Ibaratnya," kata dia, "kotak Pandora kini telah terbuka."

KD, Setri Yasra, Febrianti (Padang)