PERGESERAN itu akhirnya terjadi juga. Selasa pekan lalu, Kantor Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara mengganti jajaran komisaris dan direksi TVRI. Status lembaga penyiaran itu pun resmi diubah, dari perusahaan jawatan menjadi perseroan. "Kita berharap TVRI mampu bersaing di tingkat nasional dan regional," ujar Roes Aryawijaya, Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Industri Strategis, Pertambangan, dan Telekomunikasi.

Harapan itu dibebankan kepada Hari Sulistyono sebagai direktur utama yang baru. Bekas Presiden Direktur IBM Indonesia itu menggantikan Sumita Tobing. Dia dibantu lima direktur lain, yaitu Direktur Program dan Berita Enny Anggraeni Hardjantho, Direktur Keuangan John Guntar Sebayang, Direktur Personalia Yazirwan Uyun, Direktur Teknik Erina Tobing, serta Direktur Umum Djamiris Njaman.

Dengan formasi baru itu, Hari—yang mengaku tak punya pengalaman di dunia siaran—menyatakan hakulyakin TVRI bakal berdiri sejajar dengan televisi lain. Menurut dia, betapapun mengenaskan keadaannya kini, dengan 27 stasiun pemancar yang dimilikinya, TVRI masih yang teratas dalam soal jangkauan siaran. Untuk itu ia bertekad mengubah orientasi program TVRI menjadi lebih diterima market, supaya tak lagi megap-megap menutup kebutuhan anggaran Rp 1,2 triliun setahun. "Selera pasar adalah keinginan publik," ia menegaskan.

Mencari untung tentu sah-sah saja. Tapi, mungkin karena kelewat berambisi menaklukkan pasar, ada yang janggal dengan struktur direksi baru TVRI. Kini posisi direktur produksi dan direktur pemasaran, yang sebelumnya terpisah, dihapus. Kedua fungsi itu lantas dilebur di bawah direktur program dan berita.

Penggabungan dua pos itu bukan hal lazim (untuk tak mengatakan diharamkan) dalam prinsip jurnalisme yang independen. Banyak media justru secara sadar memisahkan dan memasang pagar tinggi-tinggi di antara keduanya. Sidang redaksi dijaga agar tak dicampuri kepentingan pemasaran. Tujuannya jelas, untuk menghindari perselingkuhan di antara keduanya, agar berita tidak sekali-kali dibuat berdasarkan alasan komersial dan fulus.

Apalagi, selama ini, soal jual-menjual jam tayang sudah bukan rahasia lagi di stasiun pelat merah ini. TVRI Semarang, misalnya, untuk bertahan hidup, terpaksa menjual jam tayangnya kepada pemerintah daerah yang membutuhkan promosi. Misalnya dengan menayangkan pidato pertanggungjawaban gubernur atau menyediakan acara dialog Lesehan Simpanglima sebagai ajang iklan politik pemerintah daerah. "Gubernur membayar Rp 7,5 juta sekali tampil," ujar Effendi Anwar, Manajer TVRI Semarang, beberapa waktu lalu.

Ihwal pentingnya menjaga independensi redaksi bukan tak disadari sebagian awak TVRI. Federasi Serikat Pekerja (FSP) TVRI menyatakan khawatir peleburan itu bakal membuat jurnalisme TVRI kian melenceng. Apalagi jabatan penting itu kini tak dipegang orang media. "Padahal direktur program dan berita semacam pemimpin redaksi yang menentukan hitam-putihnya berita," ujar Thalib Hasan, Ketua FSP TVRI.

Memang, selama ini, Enny Hardjantho lebih dikenal sebagai jagoan marketing. Kariernya di bidang ini terus menanjak dari PT Unilever hingga ia menjabat Direktur Pemasaran Citibank. Sayangnya, Enny tak punya pengalaman sejengkal pun dalam dunia jurnalistik.

Tapi itu bukan masalah, kata Hari. Dia menyatakan akan menutup kelemahan itu lewat pembagian tugas yang terpisah. "Prinsipnya, pemasaran tak boleh mempengaruhi kebijakan pemberitaan," ujar Hari, yang pernah menangani bisnis LippoStar, situs berita milik Lippo Group yang kini telah tutup.

Toh, anggota parlemen dari Fraksi Reformasi, Djoko Susilo, masih menyangsikannya. Selain soal latar belakang Enny yang semata orang pemasaran itu, tumpang-tindih fungsi itu telah membangkitkan kecurigaan yang lebih besar. Jangan-jangan, kata Djoko, ini agenda tersembunyi partai politik yang berniat menjadikan TVRI sebagai trompetnya untuk kepentingan Pemilu 2004. Tanda-tandanya sudah tampak pada jajaran komisaris yang tak independen. Salah satunya, Djoko menunjuk masuknya Letjen (Purnawirawan) Budi Harsono, Sekretaris Jenderal Golkar, sebagai salah satu anggota komisaris. "Jurnalisme TVRI bisa tergelincir demi kepentingan politik dan uang," katanya.

Nezar Patria