Apakah pemerintah sudah melakukan penanganan yang benar untuk menanggulangi wabah SARS? (4 - 11 April 2003)
Ya
	24.1%	148
Tidak
	63.9%	399
Tidak tahu
	12%	74
Total	100%	615

Bak gelombang laut Tsunami yang dahsyat, dalam sekejap saja wabah SARS (severe acute respiratory syndrome) atau penyakit saluran pernapasan akut, menyapu hampir semua kawasan di Asia Timur seperti Hong Kong, Taiwan, lalu menuju ke Asia Tenggara, melanda Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Hingga pekan lalu sudah 17 negara terjangkiti.

Yang membuat takut, penyakit itu bisa menyebar lewat udara, lewat batuk atau ludah yang mengandung virus SARS. Batuk dan demam yang biasa terjadi di daerah tropis tiba-tiba menjadi menakutkan untuk semua orang.

Sejak SARS ditemukan pertama kali di Guangdong, Cina, pada November tahun lalu, sudah 46 orang meninggal di provinsi Cina bagian selatan itu. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dari 17 negara itu sudah 80 orang meninggal. Di Hong Kong, satu kompleks apartemen, Amoy Garden, 92 persen penghuninya bahkan menderita SARS.

Menteri Kesehatan Sujudi hingga akhir pekan lalu menyatakan, dari semua penderita gejala penyakit itu di Indonesia, cuma satu yang positif SARS. Pemerintah juga sudah menunjuk rumah sakit rujukan untuk menangani penderita SARS, yakni Rumah Sakit Infeksi Prof. Dr. Sulianto Saroso di Jakarta Utara.

Tapi peringatan dini yang diberikan kepada masyarakat terlalu lama, sekitar empat bulan sejak penyakit itu mewabah. Orang Indonesia bolak-balik ke luar negeri tanpa perlindungan cukup. Masker sebagai alat pencegahan pertama malah sudah habis di pasar-pasar. Kalaupun ada, harganya selangit.

Orang-orang awam juga masih bingung, seperti apa sih gejala SARS itu, dan apa yang membedakan, misalnya, dengan demam atau batuk biasa. Meski sudah menyebarkan berbagai peringatan SARS kepada khalayak luas, menurut mayoritas pengakses Tempo Interaktif, pemerintah belum memberikan informasi yang cukup.

Indikator Pekan Ini: Aceh memanas lagi. Negeri Serambi Mekah itu mungkin harus menyaksikan lagi pertumpahan darah yang tak berkesudahan, setelah TNI mengancam akan menumpas Gerakan Aceh Merdeka (GAM) lewat operasi militer. Perjanjian Cessation of Hostility Agreement yang ditandatangani di Jenewa, Swiss, bulan Desember lalu sebetulnya menerbitkan harapan perdamaian di Tanah Rencong itu. Tapi, menurut TNI, pihak GAM melanggar kesepakatan. GAM dituduh melakukan propaganda politik untuk kemerdekaan Aceh dan tak mau menggudangkan senjata. Kejadian itu membuat TNI meradang, sehingga Panglima TNI Endriartono Sutarto menyatakan bahwa pihaknya akan memilih jalan ketiga untuk Aceh, yakni operasi militer menumpas gerakan separatis GAM. Setujukah Anda masalah di Aceh diselesaikan lewat operasi militer? Nyatakan pendapat Anda melalui jajak pendapat di situs www.tempointeraktif.com.