JENDERAL Ryamizard Ryacudu, 53 tahun, akhir-akhir ini dituding melakukan manuver yang membahayakan proses perdamaian di Aceh. Ia membawa 50 jenderal untuk bikin rapat komando di Lhokseumawe belum lama ini. Kunjungannya di Takengon dan Pidie, yang disambut demonstrasi rakyat—mereka ingin agar pos TNI ditambah di Aceh—dinilai pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai akal-akalan Markas Besar Angkatan Darat.

Namun, menghadapi berbagai tudingan itu, jenderal yang suka bicara blak-blakan ini itu enteng saja menjawab, "Kami tidak merekayasa. Berbahaya jika aspirasi mereka tidak disambut apa adanya." Bahkan Kepala Staf Angkatan Darat yang menantu mantan wakil presiden Try Sutrisno itu tegas-tegas bilang bahwa proses perdamaian telah disalahgunakan GAM untuk menyusun kekuatan.

Suara Jakarta agaknya kompak dengan jenderal baret hijau ini. Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto belum lama ini mengatakan tak ada gunanya lagi berdamai dengan GAM, yang tak sungguh-sungguh menjalankan perjanjian damai. Bagaimana pendapat mantan Pangkostrad ini ihwal penyelesaian Aceh? Berikut petikan wawancara Edy Budiyarso dari TEMPO dengan sang Jenderal, Jumat sore pekan lalu.

Anda mengatakan akan menambah pasukan. Apakah ini berarti Angkatan Darat tidak sejalan dengan cara damai pemerintah?

Saya mengandaikan seperti ini: kita punya rumah, di rumah itu banyak maling, maka akan kami beri pagar, kunci pintu ditambah dan jendela diberi teralis. Itu karena ada ancaman. Kalau aman, tak perlu kita beri pagar. Kalau kita biarkan, padahal banyak maling, kebobolan. Pagar negara ini, Aceh dan Papua, perlu diperkuat. Dalam teori tentara di mana pun, dalam keadaan diserang, pada titik terlemah akan ditambah kekuatannya. Enggak lucu kita kalah, lantas Aceh lepas.

Apakah penambahan pasukan itu sudah seizin Presiden?

Itu otomatis. Yang paling tahu lapangan kami (Angkatan Darat). Presiden sudah memberi tahu, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak boleh lepas. Pernyataan ini harus kami jabarkan. Tak perlu kami minta petunjuk terus. Itu bego namanya.

Benarkah demonstrasi warga yang meminta penambahan pasukan itu rekayasa tentara?

Itu aspirasi rakyat Aceh. Dalam beberapa hari ini ada puluhan warga Aceh datang ke kantor saya. Mereka mengadu. Ini bukan karangan saya. Mereka bilang, kalau Bapak sayang rakyat Aceh, tambah pasukan dong. Kami susah di sana, kami tidak bisa bekerja. Kami tidak memaksa dengan mengumpulkan orang-orang.

Jadi, penambahan pasukan itu bukan semata-mata keinginan TNI?

Buat saya, menambah pasukan itu berat. Prajurit kami tak pernah istirahat. Namun, lebih baik tidak istirahat lalu aman. Setelah aman, baru kami bisa istirahat. Apalagi penugasan ke Aceh itu kan berat. Kalau kami kirim lalu dia mati, kan saya yang bertanggung jawab kepada keluarganya.

Menurut Anda, apakah masih diperlukan Komite Keamanan Bersama?

Tidak etis saya mengomentari hal itu. Tetapi saya datang ke dua tempat yang berbeda di Aceh. Takengon memang sejak dulu lebih kental merah-putihnya. Kedua, ke Pidie, yang memang basis GAM. Rakyat di sana menyatakan hal yang sama. Mereka mengatakan capek diperas. Seorang guru mengatakan bergaji Rp 1,8 juta tetapi disunat. Ia hanya dapat Rp 400 ribu, sementara GAM mendapat Rp 1,4 juta. Ini kenyataan. Lalu mereka bilang, bubarkan saja Joint Security Committee (JSC).

Apakah Anda tanyakan alasan tuntutan pembubaran itu?

Ya. Lo, apa alasannya? Mereka mengatakan JSC kerjanya cuma tidur. Mereka mengadu diperas, diintimidasi oleh GAM, tapi didiamkan saja. Sampai-sampai mereka bilang, perundingan damai di Jenewa hanya untuk GAM dan TNI, tak ada perdamaian bagi rakyat.

Apakah tentara akan menyiapkan langkah yang lebih keras setelah Panglima TNI mengatakan perlu "langkah ketiga"?

Di negara mana pun tidak ada negara yang mengakui pemberontak, apalagi berunding. Kita ini sudah kelewat baik. Apa maunya, kami turuti, walaupun banyak korban. Harapan kami, GAM sadar. Pemerintah yang besar saja mau berunding dengan seupil GAM. Tapi mereka tetap saja ngotot mau merdeka. Di negara mana pun, tentara selalu memberi ultimatum, kalau sebulan tidak menyerah, kita sikat. Amerika pun melakukan itu kepada Irak. Sedangkan kami tidak mengultimatum, kami bujuk, mari-mari, lama-lama ngelunjak. Untuk menghadapi itu, harus dengan cara yang tegas.

Apakah berarti akan ada operasi militer lanjutan?

Saya tidak mengatakan hal itu. Kenyataannya sebelum damai, anggota GAM hanya sekitar 3.000 orang, sekarang sudah 5.000. Mereka merekrut anggota. Senjata yang tadinya hanya sekitar 1.500 kini sudah mencapai 2.100. Ini ada datanya. Ini kan pelanggaran. Sedangkan kalau kami akan menambah pasukan, orang ribut. Padahal itu untuk menjaga negara.

Apakah jalan keras itu untuk menghadapi fase evaluasi Komite Keamanan Bersama?

Saya tidak tahu persisnya, karena itu menjadi wewenang Menko Polkam. Yang jelas, kami akan selalu loyal dengan sikap pemerintah. Itu sudah kami buktikan. Dulu kami kepung 70 anggota GAM. Kalau kami serbu, habis mereka, atau minimal 50-60 mati. Tapi, policy pemerintah harus bubarkan pengepungan. Kami nurut, mundur. Kalau kami ngeyel, habis mereka. Jadi, tentara tidak asal main hantam.