KULIAH malam kini bukan lagi monopoli mahasiswa pekerja. Banyak student yang dibiayai penuh keluarga tampak "begadang" di banyak kampus di Nusantara, termasuk di berbagai universitas negeri terkemuka di Jakarta, Bogor, Bandung, dan Yogyakarta. Mutu, konon, tak diabaikan. Yang jelas, biayanya lebih mahal, Bo!

Suatu ketika, saat siang mulai berganti malam, perkuliahan di Gedung A Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, tampak semarak. Seorang dosen terkesan tekun menyampaikan mata kuliah pengantar ilmu manajemen di hadapan 50-an mahasiswa. Perkuliahan yang disampaikan dengan bantuan proyektor itu terlihat cukup menarik. Satu-dua mahasiswa antusias mengajukan pertanyaan, yang ditanggapi sang dosen dengan tingkat keantusiasan yang sama. Ada juga sih mahasiswa yang mengantuk, tapi sedikit. Siapa tahu, siangnya mereka berdemo atau larut malam sebelumnya nongkrong di kafe.

Perkuliahan malam atau sore itu biasa disebut program ekstensi, yang mulai marak seiring melekatnya status badan hukum milik negara (BHMN) pada universitas negeri. Universitas Indonesia (UI) menerima status ini sejak dua tahun lalu. Sebelum berstatus BHMN, hanya dua fakultas UI di Kampus Depok yang membuka program ekstensi, ekonomi dan hukum.

Kini, menurut data dari Rektorat UI, sembilan dari 12 fakultas rata-rata mengasuh dua hingga delapan program studi ekstensi. Antara lain, ilmu komunikasi, ilmu politik, ilmu administrasi, dan kriminologi pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Lalu, manajemen dan akuntansi pada fakultas ekonomi. Jumlah mahasiswa ekstensi sekitar 40 persen dari 32.836 total mahasiswa UI.

Pembukaan program ekstensi, kata Diennaryati Tjokrosuprihatono, bertujuan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki UI. Tenaga dosen, fasilitas ruang kuliah, dan sarana pendukung lain akan mubazir kalau tak dimanfaatkan pada waktu lowong. "Jauh lebih produktif kalau semua itu dimanfaatkan untuk orang yang membutuhkan," katanya. "Tapi, bukan berarti kita mengabaikan mutu," Kepala Humas UI itu buru-buru menambahkan.

Awalnya, program ekstensi dibuka untuk yang sudah bekerja. Tapi, dalam perjalanannya, para "penganggur" pun banyak yang ingin kuliah di UI. "Mereka tetap kami terima, tapi dengan syarat minimal tiga tahun setelah lulus SMA," ujar Diennaryati. Nah, ini mungkin yang sering dianggap penyimpangan dalam penerimaan mahasiswa. "Kami malah membuka kesempatan bagi mereka yang tak bisa lagi ikut UMPTN tapi tetap ingin kuliah," ia menambahkan.

Tapi, apa bedanya dengan program reguler? Biayanya, Bung! Kalau dipukul rata, tahun 2002-2003, tarif sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) program ekstensi berkisar Rp 3 juta-Rp 4 juta per semester. Sedangkan SPP mahasiswa reguler sekitar Rp 1,26 juta tiap semesternya. Mahal? "Itu relatif," tukas Diennaryati. Memang, tarif SPP program ekstensi dua-tiga kali lipat program reguler, tapi itu tidak semata-mata bertujuan menggali tambahan dana. Maksudnya, lebih pada optimalisasi sumber daya yang ada.

Sejak subsidi bagi universitas negeri disunat menyusul diberlakukannya status otonomi, pembukaan program ekstensi adalah bagian dari upaya mencari sumber duit di luar anggaran kucuran pemerintah. Diennaryati mengakui, keberadaan program itu juga bertujuan mendanai kegiatan riset, selain membuka peluang bagi dosen untuk menambah isi koceknya. "Makanya, wajar jika SPP mahasiswa program ekstensi lebih besar dibanding mahasiswa reguler," ujarnya.

Tapi, sang petugas humas menegaskan, hal itu tak mengurangi intensitas aktivitas dosen pada program reguler. "Perhatian pada program reguler dan ekstensi sama, karena kita mempertaruhkan citra UI," kata Diennaryati, "Mahasiswa ekstensi pun tak ada yang masuk tanpa tes, termasuk mereka yang dibiayai departemen tertentu."

Hal senada disampaikan Abdul Muthalib. Menurut Ketua Program Ekstensi Fakultas Ekonomi UI itu, meski kuliah program ekstensi sore dan malam, standar mutu perkuliahannya dijamin sama dengan kelas reguler. Jadi, tak ada diskriminasi. Begitu pula dengan para dosen. "Tidak ada istilah dosen lebih giat mengajar di kelas ekstensi ketimbang reguler," kata Muthalib, "Itu anggapan yang keliru. Lagi pula, mengajar di kelas ekstensi adalah pilihan, tak ada keharusan."

Sejumlah mahasiswa reguler yang dihubungi terpisah di Kampus UI mengiyakan lontaran Muthalib. Para dosen, termasuk yang senior, tetap rajin menguliahi mahasiswa reguler. "Mereka tak seenaknya mendelegasikan materi kuliah kepada asistennya," ujar Maulida, mahasiswa jurusan akuntasi angkatan 1999. Rani, rekan Maulida, mengangkat angguk. Mahasiswa Jurusan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi UI angkatan 1999 ini berkata, "Kalaupun ada jadwal yang terlewat, biasanya itu karena berbenturan. Tapi dosen yang bersangkutan pasti mencari waktu lain untuk menggantinya." Siplah kalau begitu.

Itu di UI. Bagaimana di Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta? Di UGM, program ekstensi fakultas teknik sipil memiliki fasilitas dan dosen yang sama. Bahkan ujiannya bersama-sama dengan mahasiswa program reguler. Pemberian materi kuliah pun tak ada bedanya dengan program reguler, juga fasilitas ruang belajarnya, idem dito. "Bedanya, karena program ekstensi ini kuliahnya sore, ya, pakai lampu, ha-ha-ha," kata Darmanto, M.Sc., ketua program ekstensi tersebut.

SPP-nya memang lebih mahal dari program reguler. Saat ini tarif SPP untuk program ekstensi Rp 1 juta per semester. Sedangkan kelas reguler Rp 500 ribu setiap semesternya. "Perbedaan biaya SPP-nya kan tidak terpaut jauh dengan program reguler," ujar Darmanto, "Ya, UGM kan masih concern dengan visi kerakyatannya."

Biaya sebesar itu dianggap relatif murah pula oleh sejumlah mahasiswa ekstensi. "Bagi saya, itu tidak terlalu mahal," tutur Guntur Wahyudi, 23 tahun, mahasiswa semester kedua Program Ekstensi Teknik Sipil UGM. "Apalagi, gaji yang saya terima dari perusahaan tempat saya bekerja cukup untuk biaya kuliah tersebut," karyawan sebuah perusahaan kontraktor di Yogyakarta itu menambahkan. Memang sih ada beberapa dosen yang suka bolos, demikian dia mengaku, "Tapi, untungnya, ada kompensasinya. Dosen bersangkutan suka memberi kuliah tambahan di luar jadwal."

Arum Primandita, mahasiswa Program Ekstensi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Bandung, mungkin tak seberuntung rekan-rekannya di UI dan UGM. Begitu masuk kuliah pada 2002, ia langsung punya sederet keluhan. Pertama, soal dosen yang kerap bolos. Itu barangkali karena dosennya kelelahan. Pasalnya, paginya sang dosen mengajar mahasiswa reguler di Kampus Jatinangor, Sumedang, yang berjarak sekitar 30 kilometer dari tempatnya kuliah di daerah Dago, Bandung.

Keluhan berikutnya, masalah fasilitas kampus. Arum menilai fasilitas kampusnya biasa saja. Standar. Menurut dia, itu tak sebanding dengan uang kuliah yang dibayarkannya. Awal masuk, ia harus menyetor Rp 5 juta untuk SPP dua semester. Lalu, setiap semester Arum harus membayar biaya SKS Rp 55 ribu per SKS-nya. "Kalau di UI mahal, bisa dimaklumi," katanya, "Di sana tempat kuliahnya pakai AC, dan dosennya banyak yang profesor."

Di mata Arum, ada kesan di Unpad, selain fasilitasnya standar, mahasiswanya mudah lulus. Ia menilai, kampusnya seolah memang ingin cepat-cepat mencetak sarjana dan meraup keuntungan. Karena itu, saat ini ia hanya bermotivasi ingin cepat lulus dan meraih gelar sarjana. "Ijazah itu penting. Lihat saja lowongan di koran-koran, pasti meminta lulusan S1," tuturnya, yang tampaknya tak sadar ikut terjebak dalam "taktik" universitasnya.

Apa pun kekurangannya, kehadiran program ekstensi tetap bermanfaat. Bukan saja bagi yang siangnya bekerja, tapi juga buat calon mahasiswa yang berkali-kali gagal masuk "universitas siang". Cobalah masuk "universitas malam", siapa tahu kekurangan Anda tidak terlalu kelihatan.

Nurdin Kalim, Bobby Gunawan (Bandung), Heru Catur Nugroho (Yogyakarta)