INI bukan rapat pimpinan Angkatan Darat yang biasa-biasa. Bahkan bisa dibilang istimewa, setidaknya jika lokasi rapat yang jadi tolok ukur. Rapat di Lhokseumawe itu, Rabu sampai Jumat pekan lalu, adalah rapat pimpinan Angkatan Darat pertama sejak seminar Angkatan Darat 1965—cikal-bakal rapat pimpinan AD—yang memilih lokasi di luar Jawa. Pemilihan lokasi ini saja sudah cukup menerbitkan tanda tanya, mengingat Aceh adalah lokasi bergolak yang sejak Desember 2002 memasuki masa damai. Di sana kini tengah bertugas Komisi Keamanan Bersama yang beranggotakan pihak pemerintah RI, Gerakan Aceh Merdeka, TNI, dan wakil Henry Dunant Centre—mediator dari Jenewa itu.

Jika alasan yang dikemukakan adalah agar petinggi AD lebih memahami seluk-beluk Aceh, mungkin pihak yang kritis terhadap alasan ini akan mempertanyakan lebih jauh: apakah harus saat ini peningkatan pemahaman tentang Aceh itu dilakukan. Kalau alasan yang lain yang dikemukakan—yaitu memberi spirit kepada pasukan yang bertugas di sana—boleh juga dipertanyakan apakah tidak lebih baik hal itu dilakukan oleh seorang Kepala Staf Angkatan Darat dan staf terbatas saja. Apakah pemberian spirit itu sampai sedemikian urgennya sehingga 50 jenderal dan 40 perwira menengah terbang dari segala penjuru Indonesia ke Aceh. Pertimbangan ongkos, biaya, juga prioritas pengeluaran anggaran, seyogianya sangat diharapkan dilakukan oleh Angkatan Darat di masa negeri belum lepas dari resesi ekonomi ini.

Belum lagi soal tuan rumah, Exxon Mobil. Memang benar bahwa TNI hanya memakai ruang serbaguna perusahaan asal Amerika yang memiliki sebagian saham PT Arun itu. Tapi mungkinkah tuan rumah berpangku tangan, atau hanya menyiapkan "makanan sekadarnya", jika rumahnya dikunjungi para jenderal berbintang yang sangat dihormati di negeri ini? Gosip dan kabar burung yang merugikan nama TNI bisa meruap dari sana. Ketidakpekaan atas soal-soal kecil begini, yang banyak mengundang kritik masyarakat di zaman Orde Baru, selayaknya ditinggalkan TNI untuk selama-lamanya agar citranya terjaga.

Selain soal lokasi, ada dua hal lain yang juga istimewa selama rapat pimpinan itu berlangsung. Yang pertama, ketika Jenderal Ryamizard mengunjungi Pidie, yang selama ini dianggap basis Gerakan Aceh Merdeka. Dalam kunjungan itu, bekas Panglima Kostrad ini disambut aksi demonstrasi oleh sekitar 500 warga yang menggunakan shebu (penutup muka). Mereka menentang GAM. Pendemo meminta Jenderal Ryamizard menambah pos-pos TNI di desa-desa untuk melindungi warga dari aksi pemerasan oleh GAM. Ryamizard juga diminta membubarkan Komite Keamanan Bersama. Pihak GAM menuduh TNI yang merekayasa demonstrasi ini. Sementara itu, pihak TNI membantahnya. Jika penjelasan TNI kurang meyakinkan, pihak GAM akan gampang menemukan alasan untuk kembali meninggalkan meja perundingan. Sebuah langkah yang akan membuat kerja Komite Keamanan Bersama—tempat TNI adalah salah satu anggotanya—akan menemui kerepotan baru mendatang ini.

Yang kedua, pernyataan Ryamizard tentang penambahan pasukan sejumlah tiga batalion lagi. Dalam kondisi sekarang, ketika Komite Keamanan Bersama tengah bekerja di Aceh, apakah tidak seharusnya penambahan pasukan dilakukan melalui pemerintah Indonesia—seperti pendapat ahli militer Kusnanto Anggoro. TNI jelas punya pertimbangan sendiri, tapi disarankan agar kesan "berjalan sendiri" dalam soal Aceh dihindari sebisanya.

Sudah bukan rahasia lagi bila disebutkan bahwa sikap pemerintah Jakarta dalam soal Aceh dianggap oleh sebagian kalangan TNI terlalu akomodatif. Namun, tetap saja TNI perlu memberikan sumbangan dalam solusi Aceh dengan menjernihkan semua pertanyaan tersebut. Langkah ini penting dilakukan, terutama agar tidak ada kesan bahwa dalam soal Aceh ternyata Jakarta mempunyai dua kepala yang punya pertimbangan sendiri-sendiri.