TRAGEDI perang Irak mungkin tak perlu terjadi seandainya Presiden Bush telah membaca karya-karya Samuel Johnson. Soalnya, pujangga kenamaan Inggris pada abad ke-18 ini paham betul arti patriotisme. Adalah penyusun kamus bahasa Inggris ini yang dikenal luas karena ucapannya: "Patriotisme adalah tempat pengungsian terakhir kaum bajingan."

Invasi Amerika Serikat ke Irak dua pekan lalu telah memberi Saddam Hussein tempat pengungsian terakhir itu. Diktator yang sebenarnya dibenci kebanyakan rakyatnya itu kini malah mendapat dukungan kuat akibat maraknya sentimen patriotisme rakyat Irak yang terpicu arogansi agresor Amerika Serikat dan sekutunya. Maka, jangan heran jika pasukan invasi yang bermimpi disambut eluan penduduk Irak yang dibebaskan kini malah dikejutkan perlawanan bom bunuh diri para pendukung Saddam. Suatu hal yang sebenarnya sudah diramalkan oleh filsuf Bertrand Russell. Pakar matematika dan aktivis antiperang Inggris yang hidup pada abad lalu ini telah mengatakan berkali-kali, "Patriotisme adalah kesediaan untuk membunuh atau dibunuh demi hal-hal yang sepele."

Membela negara dari invasi tentara asing jelas bukan hal sepele. Itu sebabnya pasukan Amerika Serikat dan Inggris kini terjebak dalam sebuah dilema besar. Memaksakan terus penggulingan Saddam Hussein melalui kekuatan senjata dengan risiko gugurnya rakyat Irak dalam jumlah besar, atau menghentikan invasi dan menyilakan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyelesaikan kemelut ini dengan risiko Saddam Hussein tetap bercokol di kursinya.

Pilihan pertama, yang berarti menjadi pasukan pendudukan, jelas tak dapat dibenarkan. Maka, cuma opsi menghentikan agresi dan menyerahkan penyelesaian konflik ini kepada PBB yang harus diambil agar martabat Amerika Serikat dan Inggris di mata dunia dapat sedikit dipulihkan. Soalnya, hanya melalui lembaga internasional ini Saddam Hussein dapat dikeluarkan dari tempat "pengungsiannya" secara elegan. Sebab, pertarungan antara Presiden Bush dan Saddam Hussein memang tak sepatutnya diselesaikan melalui adu kekuatan militer, tapi dengan cara menjalankan pemilihan umum yang bebas dan adil di negeri Irak. Biarkanlah rakyat negeri ini memilih sendiri pemimpin mereka, sehingga sebuah pemerintahan yang demokratis dapat dilahirkan dan Kota Bagdad pun akan meraih kembali reputasinya sebagai salah satu ibu kota peradaban dunia.

Dalam menjalankan solusi ini, Washington dan London tak perlu khawatir dicampakkan. Bagaimanapun, kekuatan militer kedua negara ini diperlukan agar PBB dapat membantu rakyat Irak mendapatkan hak dasar mereka untuk memilih pemimpinnya secara berdaulat. Dengan demikian, "pembebasan" sebenarnya rakyat negeri ini dapat dilaksanakan, yaitu mengembalikan kepada mereka hak untuk menentukan masa depannya sendiri, hak yang selama ini dikangkangi Saddam Hussein dan hendak direbut oleh Washington, DC.

Boleh dipastikan pemerintahan Saddam Hussein tak akan begitu saja menyerahkan kekuasaannya. Namun, daya tawarnya untuk menolak akan anjlok karena api patriotisme akan meninggalkan kubunya. Dengan demikian, pilihan yang tersisa hanyalah nekat bertahan dengan sisa kekuatan militernya melawan masyarakat dunia, atau mencoba bertarung habis-habisan memperpanjang kekuasaannya melalui pengumpulan suara di pemilihan umum yang diawasi dunia internasional.

Sebaliknya bagi Bush dan Blair. Penolakan terhadap opsi pelibatan PBB akan menghancurkan kredibilitas mereka. Sebab, bila tujuan memasuki Irak betul-betul untuk membebaskan penduduk negeri ini dari rezim tiran Saddam Hussein—seperti yang telah mereka gembar-gemborkan—mereka tak punya pilihan selain menerima usulan ini. Tanpa kredibilitas, kedua pemimpin negara demokratis ini tak mungkin lagi dapat mempertahankan dukungan rakyatnya untuk melanjutkan perang.

Kalaupun Presiden Bush tak puas dengan "pembebasan" Irak karena bersikeras ingin menghukum Saddam Hussein, ia masih tetap mempunyai kemungkinan mendapatkannya, yaitu dengan cara mencabut penolakan Amerika Serikat terhadap rencana pembentukan Pengadilan Kriminal Internasional. Melalui pengadilan ini, semua penjahat perang dapat diadili karena tak akan ada lagi batas negara yang dapat melindungi mereka. Pilihan ini memang belum tentu akan diambil Bush karena bukan mustahil pengadilan itu malah akan menjerat dirinya pula. Namun, terlepas apakah pilihan ini akan diambil atau tidak, yang lebih penting adalah manfaat opsi ini dalam memasukkan kekuatan Amerika Serikat sebagai penyokong tata dunia yang baru, dan bukan malah jadi pengganjalnya.

Adapun apa yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya saat ini adalah sebaliknya. Serangan ke Irak yang dilakukan dengan mengabaikan protes mayoritas warga bumi telah menyiratkan tindakan arogansi untuk menjadi jaksa, hakim, sekaligus algojo dunia. Akibatnya, invasi yang sebenarnya bertujuan utama cukup mulia--setidaknya kalau retorika Bush dan Blair dapat dipercaya--cuma menghasilkan percikan api patriotisme rakyat Irak yang kemudian berkobar karena disiram bensin kutukan dunia.

Kobaran api perlawanan ini bukan tak mungkin akan menghanguskan pasukan agresor di tanah Irak. Karena itu, Bush memang harus segera menghentikan kegiatan invasi dan membatasi peran militernya hanya sebagai algojo dunia. Adapun jaksa, pembela, dan hakimnya adalah semua negara anggota PBB, termasuk Amerika Serikat dan Irak.

Dalam kerangka berpikir seperti inilah, upaya pemerintah Indonesia menggalang solidaritas dunia internasional dalam menekan PBB untuk menghentikan perang Irak harus didukung penuh. Tak hanya dalam kancah diplomasi, tapi juga dengan dukungan persiapan satuan TNI untuk menjadi bagian dari pasukan penjaga perdamaian di Irak. Indonesia memang bukan negara kaya, tapi bukan berarti tugas konstitusi menjaga perdamaian dunia melalui kebijakan luar negeri yang bebas aktif boleh diabaikan.