RATUSAN hari masih terentang menuju Pemilihan Umum 2004, tapi partai-partai politik sudah mulai kasak-kusuk. Ada partai mendekati tokoh politik, ada tokoh politik mendekati partai. Semua dengan satu cita-cita: merebut kursi presiden mendatang.

Bukan cuma lobi politik yang digelar, tapi juga pertarungan dalam merumuskan undang-undang. Melalui UU Pemilihan Presiden—kini tengah digodok parlemen—calon yang satu ingin memuluskan jalannya, sementara calon lain berusaha menjegal dengan undang-undang yang sama.

Ini memang baru awal perlombaan. Pertengahan tahun depan, pertarungan sebenarnya baru terlaksana. Dengan sistem pemilihan presiden langsung, jagat politik kita akan semakin seru saja.

Darmawan Sepriyossa

Siapa Menggandeng Siapa
Partai	Tokoh yang Dirangkul
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Megawati (calon presiden), Jusuf Kalla, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Hasyim Muzadi (calon wakil presiden)
Partai Golkar	Jusuf Kalla, Susilo B. Yudhoyono, Agum Gumelar, Wiranto, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Nurcholish Madjid, Hasyim Muzadi, Surya Paloh, Aburizal Bakrie (calon presiden)
Partai Persatuan Pembangunan	Selain Hamzah Haz sebagai calon presiden, belum muncul nama lain
Partai Amanat Nasional	Amien Rais (presiden), Jusuf Kalla (wakil presiden)
Partai Kebangkitan Bangsa	Abdurrahman Wahid, Hasyim Muzadi, Nurcholish Madjid

Jalan Panjang ke Singgasana Pasal Isi Keterangan Pasal 6 Ayat c: Sehat jasmani dan rohani berdasarkan pemeriksaan kesehatan. Ayat c diyakini bisa mengganjal pencalonan Abdurrahman Wahid, yang terganggu penglihatannya.   Ayat n: Tidak dalam status terdakwa dengan tindak pidana yang diancam penjara 5 tahun. Ayat n diyakini bisa mengganjal pencalonan Akbar Tandjung, yang telah divonis pengadilan karena kasus Bulog. Pasal 5 ayat 4 ”Proses lanjut usulan pasangan calon… oleh partai atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memperoleh suara pemilu secara kumulatif sekurang-kurangnya 20 persen.” Dianggap sangat membatasi calon dan hanya calon dari partai besar yang akan melenggang. Pasal 6-a ayat 2 ”Pasangan calon presiden/wapres harus diusulkan parpol atau gabungan parpol peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.” Beberapa partai menolak dengan alasan akan menyulitkan parpol bila hasil pemilu meleset dari perkiraan.