PULUHAN truk militer menderu-deru, hilir-mudik, keluar-masuk area perusahaan minyak dan gas bumi PT Arun di Lhokseumawe, Aceh. Ratusan tentara diturunkan, menjaga setiap sudut kompleks, lengkap dengan senapan mesin di tangan. Barikade ketat itu dilakukan sampai kawasan Batuphat, 15 kilometer arah barat Kota Lhokseumawe. Apakah Arun hendak diserbu pasukan bersenjata Gerakan Aceh Merdeka? Bukan. Penjagaan ekstraketat itu dilakukan karena para jenderal Angkatan Darat se-Indonesia sedang berkumpul di kompleks perusahaan yang dimiliki oleh Exxon Mobil dari AS.

Tepatnya di gedung serba guna PT Arun, Rabu sampai Jumat pekan lalu, berlangsung Rapat Pimpinan TNI Angkatan Darat. Inilah rapat pimpinan Angkatan Darat yang bersejarah. Rapat ini bukan hanya yang pertama kali di Aceh, tapi juga yang pertama kali di luar Jawa, sejak seminar Angkatan Darat pada 1965—cikal bakal rapat pimpinan AD itu. Kali ini sekitar 50 orang jenderal dari panglima komando utama dan 40 orang perwira menengah datang ke wilayah bergolak yang sedang memasuki proses perdamaian itu.

Yang bertindak sebagai tuan rumah tentulah Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Ryamizard Ryacudu. Di antara yang datang adalah Panglima Kostrad Letjen Bibit Waluyo. Panglima TNI kali ini tidak tampak hadir.

Jenderal Ryamizard mengatakan, rapat yang menentukan program kerja AD setahun ke depan ini berlangsung di Aceh agar semua jajaran AD memahami situasi dan kondisi Aceh. Tujuan lain yang tidak kalah pentingnya adalah, "Memberikan dukungan moril bagi prajurit yang bertugas di Aceh," tutur Ryamizard.

Tujuan ini bukan hal yang mudah dicapai. Karena, untuk mengamankan para jenderal bertabur bintang itu, Komando Daerah Militer Iskandar Muda sebagai tuan rumah harus mengerahkan 1.600 prajurit dan 200 personel polisi. Pasukan dikerahkan dari Batalion Infanteri 401 Banteng Raiders dan Pasukan Khas TNI AU.

Dengan penjagaan berlapis-lapis, nyaris tidak ada gangguan berarti. Jikapun mau disebut insiden kecil, itu mungkin terjadi pada serombongan penari yang akan unjuk kebolehan di hadapan para jenderal pada Rabu malam pekan lalu. Rombongan yang berangkat dari Lhokseumawe itu ketika sampai di tengah jalan desa, tepatnya di Desa Paloh, mendengar serentetan letusan senjata. Kepala Penerangan Kodam Iskandar Muda, Letkol CHB Firdaus Komarno, membenarkan kabar ini. Tapi, "Itu hanya gangguan kecil. Tidak ada korban," kata Firdaus.

Semua tampak aman-aman saja. Dari rapat itu juga tidak terdengar ada pernyataan khusus soal Aceh. Sebelumnya, Jenderal Ryamizard juga sudah menegaskan bahwa ia tidak akan membicarakan secara spesifik persoalan Aceh. Semua ihwal Aceh sudah menjadi kewenangan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Kejutan hanya terjadi ketika Ryamizard mengunjungi beberapa daerah basis Gerakan Aceh Merdeka di Takengon dan Pidie—yang berjarak sekitar 150 kilometer dari Lhokseumawe. Dalam kunjungan ke Pidie, bekas Panglima Kostrad ini disambut aksi demonstrasi oleh sekitar 500 warga yang menggunakan shebu (penutup muka). Mereka menentang GAM. Pendemo meminta Jenderal Ryamizard menambah pos-pos TNI di desa-desa untuk melindungi warga dari aksi pemerasan oleh GAM. Ryamizard juga diminta membubarkan Komite Keamanan Bersama. Komite yang mulai bekerja Desember 2002 dan beranggotakan pihak pemerintah Jakarta, TNI, GAM, dan Henry Dunant Centre itu—lembaga independen yang berkantor di Jenewa dan bertindak sebagai mediator—dianggap tidak berguna untuk menyelesaikan konflik di Aceh.

Demo itu menggelisahkan Gerakan Aceh Merdeka. Tuntutan warga Pidie dianggap aneh karena GAM menganggap selama ini warga Pidie sangat antimiliter. Wilayah itu memang pernah didera pengalaman pahit dengan diberlakukannya daerah operasi militer oleh Jakarta pada kurun waktu 1989-1998, yang memakan korban cukup banyak.

Juru bicara Gerakan Aceh Merdeka, Sofyan Daud, menduga aksi demo itu sengaja direkayasa TNI untuk membubarkan proses perdamaian yang sedang berlangsung di bumi Serambi Mekah. Sofyan mengatakan, seminggu sebelum kedatangan KSAD, Komandan Kodim Pidie, Letkol Supartodi, memanggil sejumlah kepala desa untuk menghadap. Menurut Sofyan, berdasarkan pengakuan sejumlah kepala desa, tiap kepala desa diminta mengerahkan massa masing-masing 20 orang. "Itu rekayasa murahan untuk menunjukkan seolah-olah masyarakat Aceh menginginkan kehadiran TNI," kata Sofyan.

Ruslan, Ketua Presidium Sentral Informasi Referendum Aceh, wakil dari organisasi yang menuntut jajak pendapat untuk menyelesaikan kasus Aceh, juga mendengar kabar yang sama dengan Sofyan Daud.

Tudingan bahwa TNI telah mengerahkan massa dibantah keras. Komandan Kodim Pidie, Letkol Supartodi, menyatakan aksi demonstrasi itu murni aspirasi masyarakat yang sudah tidak tahan lagi diperas oleh GAM. "Tidak ada rekayasa. Rakyat sudah tidak tahan lagi karena GAM selalu meresahkan masyarakat," tutur Supartodi.

Mana yang benar? Ini kabur. Upaya untuk meminta keterangan dari para kepala desa yang dituduh mengerahkan massa juga gagal. Sejak Kamis pekan lalu, 56 kepala desa di Kabupaten Pidie tiba-tiba lenyap semuanya. Lo, kenapa mereka pergi? Letkol Supartodi bilang, ke-56 orang itu diculik oleh GAM. Bahkan cerita Supartodi, dalam usaha untuk membebaskan para kepala desa, TNI sempat terlibat baku tembak dengan pihak GAM di kawasan Tangse. Sementara itu, utusan senior Gerakan Aceh Merdeka, Sofyan Ibrahim Tiba, Kamis pekan lalu mengaku belum mengetahui berita penculikan itu. Dari Sofyan Daud ada keterangan yang "bersayap". Kalaupun GAM mengetahui di mana para kepala desa itu, mungkin mereka tengah dimintai keterangan soal pengerahan massa ke markas Kodim Pidie. "Itu wajar-wajar saja," kata Sofyan.

Para warga desa yang berdemonstrasi suaranya terbelah dua. Maryati, 40 tahun, mengatakan kedatangannya bukan karena rekayasa, melainkan murni keinginannya sendiri. "Saya tak tahan lagi dengan pemerasan yang dilakukan GAM," katanya sambil menggendong putranya yang masih berusia lima tahun. Sedangkan Rusli, tukang becak yang beroperasi di Sigli, mengaku tidak tahu tujuan aksi itu. Ia datang karena diperintah oleh pimpinan organisasi tukang becak.

Ada analisis yang mengatakan bahwa demo itu ada kaitannya dengan rencana penambahan pasukan oleh TNI. Sebelumnya Jenderal Ryamizard, ketika membuka rapat pimpinan AD itu, mengatakan bahwa tidak ada rencana penambahan pasukan di Aceh. Namun, sehari berselang, di depan wartawan usai bertemu demonstran di Pidie, Ryamizard mengatakan perlunya penambahan pasukan TNI di Aceh. Penambahan itu, katanya, akan dilakukan secara bertahap. Tapi ini tak ada kaitannya dengan demo. "Kita sudah lama merencanakan itu (penambahan pasukan—Red.)," kata Ryamizard.

Dalam hitung-hitungan Ryamizard, perlu tambahan tiga batalion (sekitar 1.500 orang) lagi di Aceh—dari 14 batalion yang sudah ada. Tambahan itu akhirnya disetujui rapat. Pasukan tambahan akan ditempatkan sebagai satuan organik Kodam Iskandar Muda.

Rencana penambahan pasukan ini dikritik oleh Kusnanto Anggoro. Pengamat militer dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) ini mengatakan bahwa sebelum ada penambahan pasukan seharusnya ada identifikasi kebutuhan lapangan. Kalau yang dibutuhkan penegak hukum, seharusnya yang ditambah adalah jumlah polisi. Sedangkan tentara boleh ditambah jika tuntutan di lapangan adalah menghadapi gerakan bersenjata GAM. Itu pun, kata Kusnanto, ada syaratnya: penambahan pasukan itu harus merupakan keputusan politik pemerintah, bukan tentara sendiri yang menentukan.

Memang belum pasti apakah salah satu tujuan rapat pimpinan itu adalah menambah pasukan atau memberi spirit kepada pasukan TNI di sana. Yang sudah jelas, menurut pengamat militer Kusnanto Anggoro, rapat pimpinan di Aceh itu adalah cara AD untuk menunjukkan kekecewaannya terhadap solusi yang diambil pemerintah di Aceh. "Angkatan Darat menganggap proses damai yang ditempuh pemerintah terlalu akomodatif," kata Kusnanto.

Kalau ini benar, memang ada risiko. Seperti kata Kusnanto, kondisi ini bisa memicu reaksi GAM. "Jika salah satu pihak tidak percaya, proses damai untuk tetap duduk semeja perundingan menjadi sulit," ujarnya. Kalau ada yang kembali meninggalkan meja dan memilih jalan senjata, Aceh bisa kembali runyam.

Semoga bukan "ramalan buruk" itu yang sedang terjadi di bumi Aceh.

Edy Budiyarso, Yuswardi A. Suud (Lhokseumawe, Aceh)