ORGANISASI Gerakan Pemuda Islam (GPI) termasuk yang ikut menderita oleh serangan "pasukan koalisi" yang dipimpin Amerika Serikat ke Irak. Rabu pekan lalu, Kepolisian Daerah Metro Jaya memanggil ketua umumnya, Suaib Didu, sebagai tersangka. Polisi mengincar Suaib karena pernyataannya di harian Pelita dan stasiun TV Anteve, yang mengancam akan mengebom Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta bila negara superkuat itu tidak menghentikan invasinya ke Irak.

Bukan hanya itu. Bahkan, menurut juru bicara Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Prasetyo, "Termasuk juga pernyataannya kepada pers, akan menggiring warga negara asing yang menolak menandatangani polling yang diadakan GPI." Menurut Prasetyo, Suaib akan dijerat dengan Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. "Perbuatannya termasuk tindakan yang tidak menyenangkan, berupa ancaman dan intimidasi," Prasetyo menambahkan.

Dua hari sebelumnya, sepuluh anggota GPI ditangkap polisi. Mereka, yang kini ditahan di ruang tahanan Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat, menurut dugaan polisi telah melakukan aksi sweeping. Mereka ketahuan memberhentikan taksi yang sedang lewat di Jalan Sabang, Jakarta Pusat, menurunkan dua orang asing berkulit putih, dan memaksa warga asing itu menandatangani surat pernyataan yang dibuat GPI untuk menolak serangan Amerika Serikat dan Inggris ke Irak.

Sebelumnya, para anggota GPI itu masuk ke restoran Sizzler dan meminta pegawai rumah makan waralaba ini menurunkan lambang dan gambar-gambar asing yang dipajang di ruangan restoran. Para anggota GPI juga memberikan surat pernyataan antiperang kepada orang asing yang sedang bersantap di tempat itu. Tapi Suaib Didu berusaha meluruskan duduk perkara. "Soal polling, kami tak memaksa," katanya, "Kami hanya menggedor-gedor kaca pintu, supaya dibukakan, untuk menyerahkan formulir polling persetujuan mendukung Irak. Kok, disangka menyerbu masuk?"

Memang ada bentak-membentak di sana-sini. "Ya, maklum ajalah, namanya juga demonstrasi," tutur Suaib. Namun seorang warga asing asal Swedia, David, mengaku ngeri dengan cara-cara sweeping. Kebetulan dia punya pengalaman naik taksi dan dihentikan oleh sekelompok demonstran antiperang. Untunglah para pengunjuk rasa itu sempat menanyakan negeri asal David. "Ketika saya bilang berasal dari Swedia, taksi diizinkan jalan terus," katanya. Dari pengalaman itu, David berharap warga negara Indonesia tidak salah mempersepsikan semua orang bule sebagai warga Amerika atau Inggris. "Di negeri kami sendiri perang ini juga ditentang secara meluas," katanya.

Sweeping atau "penggiringan" ekspatriat, menurut Suaib Didu, hanyalah upaya penjajakan terhadap warga asing yang tinggal di Indonesia. Lewat pernyataan yang mereka sebarkan, GPI hanya berusaha "memetakan" ekspatriat yang tinggal di Indonesia. "Bila menolak menandatangani polling, berarti mereka mendukung agresi Amerika Serikat ke Irak," katanya. "Bagi orang seperti itu, kami memberi waktu dua hari untuk berkemas meninggalkan negeri ini. Kalau tidak, kami khawatir ada kelompok lain yang bertindak lebih keras dari kami," ia menambahkan. Bagi warga asing yang setuju menandatangani pernyataan antiperang, GPI berjanji akan melindungi.

Aksi sweeping terhadap orang asing juga terjadi di Solo, Jawa Tengah, dan Makassar, Sulawesi Selatan. Melihat gejala ini, Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata I Gde Ardika berharap agar sweeping terhadap warga asing bisa dihindarkan. "Janganlah itu dilakukan," katanya, "Mendengar istilahnya saja para wisatawan sudah ketakutan karena terbayang unsur kekerasan dan paksaan." Bahkan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mendukung tindakan aparat kepolisian yang menangkapi sejumlah aktivis yang berniat melakukan aksi sweeping terhadap warga asing.

Penangkapan itu, menurut Hassan, "Merupakan wujud ketegasan sikap pemerintah dalam upaya memelihara ketertiban dan perdamaian." Hassan Wirajuda lalu merujuk sikap pemerintah Indonesia seperti yang dinyatakan Presiden Megawati Soekarnoputri. Pemerintah, kata Hassan, sudah jelas menentang agresi AS dan sekutunya ke Irak. "Namun pemerintah juga tidak segan-segan mengambil tindakan tegas terhadap aksi-aksi yang akan mempengaruhi kepentingan nasional dalam kaitan reaksi atas aksi militer terhadap Irak itu," Hassan menandaskan.

Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Susilo Bambang Yudhoyono, bersikap sama. Menurut dia, meski Indonesia menentang keras serangan Amerika Serikat ke Irak, pemerintah tidak akan membiarkan aksi sweeping atau kekerasan terhadap warga asing. "Negara punya kewajiban melindungi kepentingan asing di Indonesia, baik warga negara maupun asetnya," ujar Susilo. Sedangkan Kepala Kepolisian RI Jenderal Da'i Bachtiar melihat sweeping terhadap orang asing sebagai tindakan melanggar hukum. "Saya menghormati dan menghargai solidaritas dan simpati terhadap korban serangan Amerika ke Irak," kata Da'i, "tapi janganlah menggunakan langkah-langkah melanggar hkum."

Di Bandung, lain lagi ceritanya. Yang di-sweeping bukan orang asing, melainkan film-film buatan Hollywood. Pekan lalu, Angkatan Muda Ka'bah (AMK) Cabang Bandung sudah mengirim surat ke 17 bioskop di Kota Kembang itu. Mereka mengharap para pengelola bioskop tersebut tak memasang poster film-film buatan Hollywood. "Sweeping dan penurunan poster film-film Holywood direncanakan pekan ini," kata Ketua AMK Bandung, Lia Noer Hambali. Aksi itu akan dilakukan setelah tablig akbar dengan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan yang juga wakil presiden, Hamzah Haz.

Jumat pekan lalu, Forum Aktivis Mahasiswa Universitas Islam Bandung (Unisba) menyegel restoran cepat saji McDonald's yang berlokasi di Bandung Indah Plaza. Kegiatan serupa dilakukan di Makassar dan Surabaya. Di ibu kota Jawa Timur itu, terjadi pula pelemparan tomat dan penutupan lambang negara Amerika Serikat di depan kantor Konsulat Jenderal AS. Bahkan para demonstran sempat bentrok dengan aparat kepolisian yang bertugas menjaga keamanan konsulat tersebut.

Seruan memboikot produk Amerika Serikat seperti minuman Coca-Cola dan Pepsi, sepatu Nike, sigaret Marlboro, atau busana Levi's juga terus dikumandangkan banyak pihak. "Mulai saat ini juga kita harus bersikap," kata Ketua Partai Keadilan Wilayah Jawa Timur, Rofi Munawar. "Boikot produk-produk Amerika, sehingga mereka tahu dampak tindakan sewenang-wenang terhadap Irak," ia menegaskan.

Masih di Jawa Timur, kemarahan terhadap agresi Amerika ke Irak juga ditunjukkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) di provinsi itu. Pekan lalu, Walhi memboikot diskusi yang digelar lembaga donor dari Amerika Serikat, United States Agency for International Development (USAID). "Aksi boikot ini merupakan bentuk protes terhadap invasi Amerika ke Irak," kata Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur, Syafrudin Ngulma.

Selain memboikot diskusi, Walhi Jawa Timur memutuskan hubungan kerja sama dengan negara donor Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. "Kami mengecam invasi Amerika ke Irak," kata Syafrudin. "Agresi itu merupakan tindakan melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan statuta Walhi yang menjadi prinsip dan pijakan dasar aktivitas Walhi, yaitu sikap menghargai makhluk hidup," ia menegaskan.

Di Tangerang, Banten, Front Pembela Islam Cabang Tangerang turun ke jalan untuk menghancurkan produk-produk Amerika. Tapi langkah mereka dihentikan Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab. "Perbuatan seperti itu belum perlu dilakukan," kata Habib, "Sekarang FPI berkonsentrasi pada pengiriman relawan jihad ke Irak."

Ahmad Taufik, Istiqomatul Hayati (Jakarta), Adi Mawardi (Surabaya), Bobby Gunawan (Bandung)