SUATU malam di kediaman Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung, Februari lalu. Dengan langkah bergegas, empat pengurus teras Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memasuki kediaman Ketua DPR itu. Mereka adalah Ketua Umum PKB Alwi Shihab, bekas Menteri Pertahanan Mahfud Md., Sekjen Saifullah Yusuf, dan anggota DPR Rodjil Ghufron. Di dalam rumah, Akbar Tandjung menyambut tamunya dengan senyum khas. Di ruang tamu, Alwi Shihab aktif bicara, sementara Akbar Tandjung—ditemani anggota DPR asal Golkar, Yahya Zaini—berulang-ulang mengangguk-anggukkan kepala tanpa banyak omong.

Hari itu ada pesan khusus untuk Akbar. "Kami bersedia menyokong calon presiden asal Golkar," kata seorang sumber PKB yang mengetahui pertemuan itu. Tapi partainya warga jam'iyyah Nahdlatul Ulama (NU) itu mengajukan dua syarat. Pertama, calon presiden asal Golkar itu harus independen alias datang dari luar partai. Nama yang diusung PKB adalah cendekiawan muslim Nurcholish Madjid. Sebelumnya, nama Cak Nur—begitu Nurcholish biasa disapa—memang sudah dibicarakan secara terbatas di kubu Beringin. So, bukan soal baru.

Syarat keduanya menyangkut kalangan sendiri. Mereka minta agar gacoan PKB bisa mengisi posisi wakil presiden. Yang dijagokan tak lain adalah Ketua Umum Pengurus Besar NU, Hasyim Muzadi. "Inilah kesempatan Golkar tampil jadi pahlawan," kata Alwi Shihab seperti ditirukan sumber TEMPO. Kisah pertemuan ini dibenarkan Mahfud Md. "Kalau mau mencalonkan orang independen seperti Cak Nur, Golkar pasti didukung banyak kalangan, termasuk kami," kata Mahfud.

Beberapa hari kemudian, Akbar mengirim seorang kepercayaannya menemui Hasyim Muzadi di Pondok Pesantren Al-Hikam, Malang, Jawa Timur. Tak jelas apakah dalam pertemuan itu tercapai kata sepakat. "Saya kira itu bagian dari penjajakan. Cuma, saya tak tahu apakah Pak Hasyim mau atau tidak. Saya kira beliau tidak gegabah, karena dia kan tokoh non-struktural PKB," ujar sumber itu. Pemimpin ormas Islam berpengikut terbesar di Tanah Air itu memang bukan pengurus partai.

Pemanasan menjelang Pemilu 2004? Begitulah. Meski pertarungan merebut kursi presiden baru dilaksanakan pertengahan tahun depan, kasak-kusuk sudah ditebar sejak kini. Tak seperti Pemilu 1999, kini presiden dan wakilnya dipilih langsung oleh rakyat. Politik dagang sapi di parlemen tak bisa lagi dilakukan. Untuk membahas detail pelaksanaan pemilihan presiden, sejak Senin pekan lalu DPR mulai membicarakan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Presiden, yang draf awalnya telah dirampungkan pemerintah.

Menurut rancangan itu, pemilihan presiden dilaksanakan paling lambat tiga bulan setelah pemilu legislatif. Jika pemilu parlemen dilangsungkan April 2004, pemilihan presiden harus terlaksana pada Juli 2004. Sebelum itu, partai politik yang memperoleh minimal 20 persen suara dalam Pemilu 2004 harus mendaftarkan pasangan presiden dan wakil presiden yang mereka jagokan. Partai-partai kecil yang tak mencapai angka 20 persen dipersilakan bergabung. Dengan kuota 20 persen, maksimal hanya akan ada lima pasang calon yang bertarung. Di DPR, pasal itu kini digugat partai-partai kecil (lihat Banyak Syarat Menuju Istana).

Petanya masih belum jelas betul, samar. Karena itu, partai politik pun kini bergerak ekstrahati-hati. Lihatlah partai Golkar. Di atas kertas partai ini sulit mencalonkan Akbar Tandjung sebagai presiden karena ia masih tersangkut kasus pidana penyelewengan dana Bulog. "Saya belum ada pikiran ke sana. Saya lebih memfokuskan diri pada hal-hal mendesak yang sedang saya hadapi," kata Akbar. Golkar lalu melirik calon lain dari luar partai. Tujuannya, untuk membersihkan nama partai itu. Nama calon RI-1 dan RI-2 yang dilambungkan sebelum pemilu legislatif diharapkan bisa mendongkrak perolehan suara Golkar.

Di sinilah lalu nama Cak Nur mencuat. Kabarnya, kini 12 Dewan Pimpinan Daerah Golkar sudah berada di belakang pimpinan Yayasan Paramadina dan bekas Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tersebut. Secara resmi, Golkar memang belum membuka suara. Mereka akan memastikan calon presiden melalui Konvensi Nasional—sebuah forum yang melibatkan seluruh pengurus Golkar di Indonesia—akhir tahun ini. Tanggal pastinya masih menunggu keputusan rapat pimpinan Golkar, yang rencananya digelar akhir April 2004.

Nurcholish membenarkan lamaran Golkar itu. "Sudah ada partai yang menghubungi saya. Namun, masih terlalu dini membicarakan masalah itu," katanya kepada wartawan TEMPO, L.N. Idayanie.

Melajukah Cak Nur? Tunggu dulu. Di dunia politik, tak ada skenario tunggal dan linier. Diam-diam pengurus Golkar lain membidik kandidat berbeda. "Sejumlah pengurus Golkar Jawa Timur datang dan meminta saya menjadi calon presiden," kata Hasyim Muzadi. Namun, Hasyim mengaku tidak memberi jawaban pasti. "Ini kayak orang pacaran. Saling mendekat, tapi kan belum tentu jadi," katanya terkekeh.

Akbar Tandjung juga punya skenario simpanan. Golkar juga tengah menjajaki kemungkinan koalisi dengan PDIP. Siapa calon yang dibidik, memang belum jelas betul. "Ada wacana ke arah situ," kata Akbar. Dasarnya, kesamaan platform antara kedua partai. Dari kandang sendiri, Golkar menjajakan Jusuf Kalla, aktivis Golkar asal Sulawesi Selatan, pebisnis dan pelobi andal yang kini menjabat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Kabinet Gotong Royong.

Nama Jusuf pertama kali muncul dalam jajak pendapat yang diadakan Soegeng Sarjadi Syndicated, lembaga studi yang didirikan aktivis 1966, Soegeng Sarjadi. Dalam poll itu, Sri Sultan Hamengku Buwono X (calon presiden) dan Jusuf (calon wakil presiden) muncul sebagai pasangan yang paling diminati responden. Jusuf mewakili birokrat pekerja yang berasal dari luar Jawa, Sultan mewakili karisma kepemimpinan Jawa.

Bukan karena poll itu yang membuat keduanya bertemu, Kamis pekan lalu. Kalla bertemu Sultan dalam acara Rapat Kerja Nasional Pengentasan Kemiskinan di Yogyakarta. Di sana keduanya saling menjajaki. Namun, menurut sumber yang dekat dengan Kalla, tampaknya tak ada kesamaan "kimia" antara keduanya. Selain itu, "Mereka sama-sama dari Golkar, sehingga sulit bergerak," kata sumber itu. Jusuf dan Sultan sama-sama menyangkal menggalang dukungan untuk masuk Istana. "Saya tidak berambisi. Tapi, kalau rakyat memang membutuhkan, ya, silakan," kata Sultan.

Bagaimana skenario dari kandang Banteng? Tak sulit ditebak: Megawati bakal melenggang sendiri. Ia secara definitif telah dicalonkan sebagai kandidat presiden melalui Kongres PDIP Bali (1999) dan Semarang (2000). Tak ada satu pun kandidat lain yang berani muncul. Dalam kamus partai, calon presiden cuma Mega, lain tidak.

Tapi Mega butuh pendamping. Untuk itulah, menurut seorang pengurus NU, bulan lalu Mega mengutus Menteri Perdagangan Rini M.S. Soewandi menemui kiai Langitan, Abdullah Faqih. Tujuannya: memberi isyarat bahwa Mega akan meminang Hasyim Muzadi sebagai calon wakil presiden. Faqih adalah sesepuh NU yang sangat disegani. Ketika dulu akan mencalonkan Abdurrahman Wahid sebagai presiden, sejumlah politikus Poros Tengah, termasuk Amien Rais, juga menemui Faqih.

Menurut sumber TEMPO, kalimat Rini memang tidak eksplisit. Kabarnya, ia menyebut-nyebut Hasyim Muzadi sebagai orang yang layak memimpin bangsa di masa mendatang. "Kalau Pak Hasyim dipuji-puji di depan Mbah Faqih, apa lagi arahnya kalau bukan ke situ," kata sumber tersebut. Rini enggan berkomentar. Ketika dicegat wartawan Tempo News Room, Retno Sulistyowati, selepas menghadiri rapat kabinet terbatas Jumat lalu, ia menghindar. "Maaf, maaf," katanya seraya masuk ke mobilnya.

Kubu Banteng masih enggan berterus-terang. "Belum ada keputusan resmi tentang calon wakil presiden yang akan mendampingi Megawati," kata Sekretaris Jenderal PDIP, Sutjipto.

Jika PDIP menang dalam pemilu nanti, sebetulnya persoalan tak terlalu rumit bagi Mega. Ia bisa mencari siapa saja pendamping yang cocok. Tapi, jika PDIP kalah—misalnya oleh Golkar yang dalam Pemilu 1999 lalu menempati posisi runner-up—Mega bisa tak enak hati. Ia tak mungkin turun peringkat menjadi wakil presiden. "Dalam posisi ini, kami bukan tak mungkin berpaling kepada kelompok Islam," kata seorang petinggi Golkar.

Kelompok Islam yang dimaksud adalah Amien Rais. Dengan kursi parlemen tak sampai 10 persen, Amien dari Partai Amanat Nasional (PAN) terbukti bisa mengegolkan Abdurrahman Wahid (1999) dan Megawati Soekarnoputri (2001) sebagai presiden. Sejauh ini gerak Amien belum jelas terbaca. Ia memang telah membentuk tim sukses yang salah satu anggotanya adalah pengamat politik Rizal Sukma (lihat, Yang Mau dan yang Malu).

Bukan Amien kalau cuma duduk manis. Menurut sumber TEMPO di Golkar, Ketua MPR itu juga telah mengirim utusan untuk bertemu Jusuf Kalla. Tujuannya untuk mencari kemungkinan koalisi. Cerita ini dibenarkan Suyoto, Direktur Eksekutif Amien Rais Centre, sebuah dapur kajian politik yang didirikan Amien. "Kami telah mengkaji tokoh dari Indonesia Timur yang memiliki track record bersih," kata Suyoto kepada Andi Dewanto dari TNR. Besar kemungkinan, yang ia maksud adalah Jusuf.

Jadi, siapa yang paling mungkin menang dalam pertandingan? Tak mudah menjawabnya. Di luaran, calon-calon terus bermunculan. Tak cuma dari dalam, tapi juga dari luar partai. Dari pengusaha pers Surya Paloh hingga bekas Panglima TNI Wiranto masuk stadion untuk meramaikan permainan. Dari yang paling terang-terangan sampai yang malu-malu terus menyusun kekuatan.

Pertandingan memang baru masuk babak awal. "Ibarat panjat pinang, semua peserta lomba sekarang masih ada di bawah. Jadi, baru menjajaki mana kawan mana lawan," kata Ketua Fraksi PKB di DPR, Rodjil Ghufron. Masa gentingnya agaknya baru terjadi tahun depan. Ketika itulah semua calon saling seruduk di pucuk pinang.

Arif Zulkifli, Adi Prasetya, Tomi Lebang, Budi Riza, Wahyu Dhyatmika (TNR)