Begitu pasukan Amerika dan sekutunya masuk dan mulai mengebomi tanah Irak, hiruk-pikuk menjalar ke negeri sang penyerang, Amerika. Bukan kehebohan perang, tapi diplomasi. Tempatnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York. Duta Besar/Deputi Wakil Tetap Indonesia, Slamet Hidayat, salah satu orang yang sibuk. Dia menelepon satu per satu wakil tetap negara anggota Dewan Keamanan dan mengundangnya ke Indonesian Lounge. Tujuannya, segera dilakukan pertemuan darurat untuk menyelesaikan krisis Irak.

Tidak sia-sia. Kelompok Gerakan Nonblok dan Liga Arab bersatu, mendesak Dewan untuk mengadakan sesi darurat. "Liga Arab menginginkan penghentian perang, invasi, dan agresi," ujar Slamet kepada TEMPO. "Sedangkan Gerakan Nonblok lebih menghendaki agar perang segera dihentikan dan kembalinya peran PBB," ia menambahkan.

Permintaan gampang yang sulit dipenuhi. Lembaga terkuat di PBB, Dewan Keamanan, saja kalah oleh kemauan Amerika. Sudah dilangkahi saat Amerika dan sekutunya tetap menyerang Irak, Dewan masih juga lamban mengantisipasi situasi pascainvasi. Baru setelah Gerakan Nonblok dan Liga Arab terus mencecar, Dewan pun membuka sidang daruratnya pada Rabu lalu. "Kita semua menyesali, segala upaya tercapainya solusi damai lewat Dewan ini tidak berhasil," ujar Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan.

Pertemuan yang impiannya memunculkan resolusi itu lalu menjadi ajang kecaman terhadap Amerika dan sekutunya. Juga keluhan akan mandulnya PBB. "Perang ini menjadi bukti kegagalan diplomasi serta kegagalan PBB dan Dewan Keamanan untuk memenuhi tanggung jawabnya menjaga perdamaian dan keamanan dunia," ujar Duta Besar Arab Saudi, Fawzi Bin Abdul Majeed Shobokshi. Banyak negara lain juga menekankan bahwa tindakan militer Amerika dan sekutunya adalah pelanggaran hukum internasional dan Piagam PBB. Mereka mendesak perang dihentikan.

Upaya mereka tampaknya tak berpengaruh. Tidak ada resolusi dari situ. Dewan Keamanan sedang sibuk menyatukan diri. Bukan rahasia lagi bahwa Amerika dan Inggris berseberangan jauh dengan Prancis, Jerman, dan Cina. Demikian juga di antara anggota tidak permanen Dewan.

Bahkan, menurut Slamet Hidayat, sejak agresi dimulai, Dewan Keamanan lebih menitikberatkan pada pembicaraan ke masalah bantuan kemanusiaan, terutama menghidupkan lagi program oil for food (minyak untuk pangan), bukan tentang penghentian perang.

Duta Besar Irak untuk PBB, Mohammed A. Aldouri, menganggap Amerika dan Inggris telah membelokkan isu utama, dari menghentikan perang ke isu bantuan kemanusiaan. "Kami minta Dewan mengadopsi resolusi untuk menghentikan perang dan memulihkan perdamaian," ujarnya marah. Keinginan yang sulit terpenuhi. Slamet sendiri ragu. Setelah bertemu dengan berbagai utusan di PBB, dia mendapat gambaran kondisinya tak memungkinkan munculnya resolusi itu. "Apalagi dengan ancaman veto dari Amerika dan Inggris," kata Slamet.

Kembali Dewan tunduk pada kemauan Amerika. Semua berfokus ke masalah bantuan kemanusiaan. Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan Presiden George W. Bush mendesak dilanjutkannya program minyak untuk pangan yang sempat terhenti saat pecahnya invasi ke Irak dua pekan lalu. Padahal sekitar 16 juta rakyat Irak bergantung pada program ini.

Anggota Dewan yang lain menolak ide itu. Mereka menuntut Amerika dan Inggris yang bertanggung jawab atas bantuan kemanusiaan di Irak. "Karena mereka melakukan perang ini tanpa persetujuan Dewan Keamanan, mereka harus bertanggung jawab," kata Slamet. Berdasar Konvensi Jenewa, negeri yang mendudukilah yang paling bertanggung jawab untuk kesejahteraan rakyat Irak. Dalam draf resolusi usulan Prancis-Jerman pun disebutkan negeri yang menduduki bertugas menjamin persediaan pangan dan obat-obatan penduduk Irak.

Dubes Inggris Jeremy Greenstock menyatakan menerima tanggung jawab dan menjanjikan US$ 80 juta di luar yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Amerika menjanjikan US$ 16,3 juta. Tapi, setelah perdebatan melelahkan, Dewan Keamanan berhasil menelurkan resolusi baru. Kofi Annan bisa menyesuaikan program minyak untuk pangan menjadi bantuan kemanusiaan di Irak. Annan meminta jaminan keamanan bagi stafnya yang memasukkan bantuan ke Irak.

Pertanyaannya, siapa yang bisa menjanjikannya. Terancam hujan rudal, rakyat Irak sudah begitu menunggu.

Purwani Diyah Prabandari (UN.org, RFE, Channel Asia)