Smita Notosusanto
Staf pengajar Hubungan Internasional FISIP-UI

Agresi militer AS ke Irak sebenarnya hanya merupakan salah satu langkah mutakhir dari suatu kecenderungan hegemoni AS yang sudah mulai dirintis sejak usainya Perang Dunia II. Pada saat itu AS memegang hegemoni dunia karena tidak ada satu pun negara di dunia yang dapat mengalahkan kekuatan hegemoni ekonomi dan politiknya. Hegemoni ini mulai digoyahkan Uni Soviet dan RRC, sehingga hegemoni militer harus "dibagi" oleh AS dengan negara itu. Sementara itu, hegemoni ekonomi juga harus "dibagi" dengan negara-negara Eropa dan Jepang. Sejak itu AS berupaya memperoleh kembali "hegemoni" militer dan ekonomi melalui dua cara utama: secara unilateral dan militeristik atau secara diplomasi damai melalui jalur multilateral. Sejarah politik luar negeri AS sejak itu diwarnai tarik-menarik antara dua strategi ini.

Namun, satu hal tetap konsisten, yaitu visi "mesianis" yang dijadikan sebagai legitimasi terhadap posisi hegemon tersebut. Berbagai doktrin politik luar negeri yang dikeluarkan oleh presiden-presiden AS mulai dari Truman sampai George W. Bush menunjukkan kesamaan ciri dalam hal cara pandang "mesianis" yang menempatkan AS sebagai the benevolent hegemon—"penyelamat" dunia dari segala bentuk "kejahatan", baik komunisme, proteksionisme, tirani, narkotik, maupun baru-baru ini terorisme. Untuk mencapai tujuan ini, cara unilateralis-militer sering menjadi pilihan, termasuk strategi operasi rahasia oleh CIA ataupun strategi yang melibatkan partisipasi pasukan dan persenjataan AS secara terbuka, seperti di Vietnam, Korea, dan dalam era pasca-Perang Dingin, di bekas Yugoslavia dan di Teluk Persia.

Agresi Bush ke Irak didasarkan pada doktrin Bush yang diumumkan pada Februari 2003 dan membuka lembaran baru dalam strategi unilateralis militer AS karena untuk pertama kalinya Bush memasukkan kategori "teroris" ke dalam kategori "tirani atau diktator" yang selama ini menjadi musuh bagi kebebasan dan demokrasi. Irak memang sudah lama masuk kategori "tirani" dan disinyalir memiliki senjata pemusnah massa yang dapat digunakan oleh teroris internasional seperti Usamah bin Ladin.

Inovasi lain dari doktrin Bush adalah dilegitimasinya doktrin pre-emptive strike secara terang-terangan. Meskipun cara-cara unilateralis militer sudah menjadi "menu utama" presiden-presiden AS, terutama sejak masa Reagan, dan justru makin memuncak saat masa Clinton, belum pernah doktrin pre-emptive strike diakui dan diadvokasi secara aktif seperti masa Bush sekarang. Menurut doktrin ini, agresi pre-emptive diakui dalam hukum internasional karena negara memiliki hak "bela-diri" lebih dulu sebelum diserang pihak musuh. Bush menekankan bahwa pilihan serangan "pre-emptive" tidak menutup kemungkinan bagi AS untuk bekerja sama dengan "komunitas internasional", namun, "AS tidak akan ragu untuk bertindak sendiri—bila diperlukan—guna melaksanakan hak bela diri AS melalui serangan pre-emptive."

Doktrin pre-emptive strike mengasumsikan kekuatan militer AS sebagai hegemon, seperti dianjurkan oleh dokumen "Defense Planning Guide" yang dirancang oleh Paul D. Wolfowitz pada 1992. Posisi Wolfowitz sebagai arsitek agresi AS ke Irak sekarang dapat menjelaskan kuatnya asumsi hegemonis AS.

Trauma yang dialami oleh rakyat AS dan dunia akibat serangan teroris 11 September 2001 menumbuhkan complacency atau keterlenaan terhadap kecenderungan agresif AS sebagai hegemon. Sikap "tidak peduli" rakyat AS terhadap isu politik luar negeri dan kecenderungan untuk menjadi "golput" dalam setiap pemilu memperkuat potensi militer agresif AS sebagai hegemon. Sebagian rakyat AS seolah baru dibangunkan dari tidur ketika Bush mengumumkan rencananya untuk menyerang Irak. Namun, gelombang protes massa terhadap kebijakan Bush tidak mampu menghentikan agresi militer AS ke Irak karena keseluruhan sistem politik AS sudah direkayasa sedemikian rupa untuk mendukung semua upaya AS sebagai hegemon. Kekuatan oposisi dari Partai Demokrat telah dipatahkan tidak saja melalui pemilu tetapi juga melalui rekayasa opini publik sistematis yang dilakukan Bush untuk menggalang dukungan terhadap politik luar negeri yang unilateralis, agresif, dan militeristik.

Dalam jangka pendek, arus hegemoni AS sulit dibendung. Perkembangan politik dan ekonomi domestik AS akan sangat berpengaruh terhadap sepak terjang Bush di Irak dan Timur Tengah pada khususnya, dan di seluruh dunia pada umumnya. Membangun gerakan oposisi yang efektif akan menjadi salah satu tulang punggung dari upaya domestik AS agar rakyat AS yang cenderung apolitis dalam hal politik luar negeri menjadi lebih "cerdas" dalam melihat posisi AS dalam tata hubungan internasional dan menyalurkan aspirasinya melalui Pemilu 2004 mendatang.

Di lingkup internasional, penguatan rezim-rezim internasional melalui jalur multilateral penting untuk membendung hegemoni AS. Lemahnya posisi Dewan Keamanan PBB terhadap agresi AS ke Irak tidak otomatis berarti matinya peran rezim internasional. Organisasi regional dan berbagai organisasi negara lain seperti Gerakan Non-Blok dapat diaktifkan. Ratifikasi beragam konvensi dan rezim internasional seperti International Criminal Court, yang sangat ditentang AS, juga dapat dilakukan. Warga dunia dapat menjadi katalisator bagi negaranya masing-masing untuk mengambil tindakan yang lebih proaktif dalam rangka menyelamatkan tata hubungan internasional yang lebih adil dan damai.