Desakan Gombal Parlemen Anggota Dewan kembali mendesak pemerintah agar mencabut larangan impor pakaian bekas. Untuk kepentingan siapa? |
DIAM-DIAM, sebuah pertemuan wakil rakyat berlangsung Selasa malam dua pekan lalu. Tempatnya bukan di Senayan, melainkan di sebuah hotel mewah di kawasan Kuningan, Jakarta. Hadir di situ Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini M.S. Soewandi dan para anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat, yang membidangi industri dan perdagangan. Ada urusan penting apa? Parlemen lagi reses sampai bulan April. Karenanya, rapat itu pun tak masuk jadwal resmi anggota parlemen. Rupanya, yang dibahas menyangkut soal yang sudah berbulan-bulan jadi kontroversi: larangan impor gombal alias pakaian bekas.
Dikisahkan seorang yang hadir di situ, pertemuan berlangsung panas. Para anggota Komisi V, dipimpin langsung ketuanya, Suryadarma Ali dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, gencar mendesak supaya Menteri Rini mencabut keputusannya bernomor 642/MPP/Kep/9/2002. Diteken 23 September tahun lalu, pemerintah mengharamkan baju bekas diimpor ke seluruh wilayah Indonesia.
Didesak begitu, air muka Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini M.S. Soewandi, yang semula tenang, jadi memerah. Permintaan para singa Senayan ditolaknya mentah-mentah. Dengan suara meninggi, ia lantang berkata, "Saya tidak dapat memenuhi permintaan saudara-saudara anggota Dewan yang terhormat. Kebijakan tersebut untuk melindungi industri tekstil dalam negeri." Pertemuan pun berakhir tanpa kesepakatan.
Para wakil rakyat tetap tak puas. "Pak Suryadarma bersuara sangat keras dalam pertemuan. Dia berjanji akan mundur sebagai ketua komisi jika gagal memperjuangkan revisi kebijakan pemerintah," kata Irmadi Lubis, Wakil Ketua Komisi V dari Fraksi PDI Perjuangan.
Suryadarma tak dapat dimintai konfirmasi. Ia dan istrinya tengah berada di Australia untuk melakukan cek kesehatan. Dua telepon genggam miliknya tidak diaktifkan.
Menurut Irmadi, komisinya menilai beleid itu sungguh tidak adil dan telah menghancurkan perekonomian rakyat. Di beberapa daerah, khususnya Sumatera Utara, impor pakaian bekas dinilainya mampu menggerakkan sektor informal di masa krisis, bahkan telah menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat. "Kenapa dilarang?" Irmadi menggugat. Ia memberi contoh, gara-gara lampu merah dinyalakan pemerintah, ada kontainer berisi pakaian bekas senilai Rp 30 miliar yang sampai kini tertahan di Singapura. Irmadi mengaku, dalam pertemuan itu ia mendesak Menteri Rini supaya menunda pelaksanaan kebijakan itu, "Beri waktu enam bulanlah agar semuanya beres."
Kepentingan cukong siapa gerangan yang tengah dibereskan Irmadi dan kawan-kawan? "Tidak ada kepentingan apa-apa. Kami berpihak kepada rakyat," ia menegaskan.
Tapi, sebagian rakyat yang lain justru berkeberatan dengan upaya Suryadarma-Irmadi. Salah satunya seperti yang disuarakan Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Benny Soetrisno. Menurut Benny, kebijakan Menteri Rini amatlah tepat. Benny justru mempertanyakan langkah anggota Dewan. "Itu sama dengan menginginkan industri garmen nasional bangkrut," ujarnya.
Serbuan gombal memang bak air bah. Nilainya pun mencengangkan. Baju bekas yang masuk ke wilayah Sumatera Utara dan Riau mencapai lebih dari 30 ribu bal setiap harinya. Jika satu bal yang terdiri dari 200-300 potong dihargai Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta, omzetnya mencapai Rp 15 miliar sehari.
Akibatnya, kata Benny, sudah terasa. Saat ini para pengusaha garmen megap-megap memasarkan produknya. Ditambah pukulan dari meledaknya bom di Bali dan terbakarnya Pasar Tanah Abang, industri garmen kini lagi ringsek berat. Banyak produk menumpuk di gudang dan tak terserap pasar. Berbeda dengan industri tekstil, yang mengandalkan pasar ekspor, 90 persen produk garmen justru dijual ke pasar dalam negeri.
Menurut Benny, ini bukan semata soal pengusaha, juga soal rakyat seperti yang disuarakan Irmadi. Jika gulung tikar, menurut dia tiga juta pekerja yang bekerja di sektor garmen akan terancam kehilangan periuk nasinya. "Kami tidak mampu melawan impor pakaian bekas," ia berterus terang.
Untuk sementara, Benny dan pengusaha tekstil lain boleh menghela napas lega. Menteri Rini tak beringsut seinci pun dari sikapnya sekarang. Senada dengan Benny, ia minta semua pihak lebih mementingkan industri garmen nasional. "Sekarang mencari pekerjaan susah dan banyak yang menganggur. Jangan ditambah lagi," katanya. Terlebih lagi, Rini juga mensinyalir impor pakaian bekas telah dijadikan kuda troya bagi kepentingan lain: penyelundupan.
Ali Nur Yasin
|