KALAU premanisme dipahami sebagai ”siapa yang kuat, siapa yang punya uang, itulah yang berkuasa” (TEMPO Edisi 17-23 Maret 2003), negeri yang kita cintai ini sudah jatuh ke tangan para preman. Karena itu, saya tidak sependapat dengan TEMPO bahwa pekerjaan rumah kita sebagai bangsa adalah ”agar negeri ini tidak jatuh ke dalam pemerintahan para preman.” Pekerjaan rumah kita semua adalah bagaimana merebut kembali pemerintahan dari tangan para preman.

Tidak usah kita terlalu berkeluh-kesah melihat ulah para bawahan Tomy Winata yang (sebagian) memang hidup dalam dunia preman tulen. Premanisme ala bawahan Tomy Winata ini tidak mungkin terjadi kalau mereka tidak merasa punya dukungan pihak yang punya kuasa. Mengapa kita tidak mengeluhkan ulah mereka yang bukan preman tulen tapi berperilaku preman seperti para pejabat kita—eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif? Bukankah kasus Jaksa Agung M.A Rachman dan anak buahnya, Jaksa Kito Irkhami, beraroma premanisme? Bukankah fenomena mafia peradilan cerminan premanisme? Bukankah perusakan kantor polres oleh oknum TNI ulah premanisme?

Tidaklah mengherankan kalau Indonesia kini makin dijauhi para investor. Ulah para preman—baik awam maupun pejabat—dirasakan para pengusaha saat mengurus perizinan sampai ketika perusahaannya beroperasi. Akibatnya, bukan hanya investor baru enggan masuk, yang sudah ada pun hengkang keluar seperti Sony. Di kala negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand menunjukkan kenaikan tingkat investasi, kita justru merosot tajam. Sungguh menyedihkan memang.

HADI SATYAGRAHA

Jalan Petamburan RT 001/04

Tanah Abang, Jakarta Pusat