DI saat stasiun-stasiun televisi swasta berlomba untuk merebut kue iklan dengan menggelar berbagai acara yang menarik, TVRI sebagai perintis siaran televisi di republik tercinta ini justru terpuruk menuju kebangkrutan. Kemelut internal TVRI, yang sudah menjadi rahasia umum, semakin hari bukannya semakin surut, justru makin meruncing dan berkumandang ke seantero Nusantara melalui media massa, bahkan layar kaca TVRI sendiri.

Perseteruan di antara unsur pimpinan TVRI membias ke karyawan dengan munculnya budaya saling curiga, yang berdampak terhadap kinerja karyawan. Kegiatan yang bersifat administratif sempat tersendat, khususnya di bidang administrasi keuangan, yang menyebabkan tertundanya pengajuan anggaran TVRI, termasuk gaji karyawan dan anggaran operasional TVRI.

Akibat keterlambatan pengajuan itu, pemerintah tidak mau mengeluarkan anggaran untuk biaya operasional TVRI mulai April 2003. Padahal anggaran operasional itu mutlak diperlukan guna keperluan siaran, antara lain untuk biaya produksi setiap mata acara, biaya listrik dan telepon, serta pembelian bahan bakar solar untuk menghidupkan pemancar TVRI yang ada di gunung-gunung.

Karyawan tidak tahu siapa yang salah dan memang tak perlu tahu karena yang mereka tahu hanya bekerja dan berkarya.

Karyawan tampaknya tak peduli siapa yang akan memimpin TVRI, asalkan nantinya mampu menciptakan pencerahan bagi TVRI dan membawa kesejahteraan bagi karyawan beserta keluarganya, yang kini berjumlah sekitar 28 ribu jiwa (apabila rata-rata setiap karyawan punya dua orang anak). Saya yakin, dengan tingkat pengalaman kerja yang cukup tinggi, TVRI memiliki tenaga-tenaga profesional yang akan mampu membawa TVRI berkibar kembali sebagai media pencerahan dan pencerdasan bangsa, di samping sebagai media hiburan.

Yang jelas, sekarang palu ada di tangan pemerintah. Satu pertanyaan yang muncul: masih layakkah TVRI sebagai TV publik tetap ada di bumi Nusantara ini? Kalau memang masih layak, tolong kucurkan dana operasional TVRI, tanpa mempermasalahkan lagi siapa yang salah dan siapa yang benar dalam masalah ini. Sebab, tanpa adanya biaya operasional, TVRI di seluruh Indonesia akan tetap gulita karena tak mampu lagi membayar listrik ke PLN.

Yang sangat mendesak, perlu segera ada keputusan tentang status dan bentuk badan hukum TVRI, apakah tetap berbentuk perusahaan jawatan, perum, atau persero. Dan apabila nantinya diputuskan menjadi persero, haruskah ada rasionalisasi? Kalau ada rasionalisasi, akan ke mana sisa karyawan yang periuk nasinya bergantung pada TVRI?

DJOKO PRIYONO

Manajer Humas dan Protokol Perjan TVRI