INDONESIA belum kiamat,” kata Presiden Megawati Soekarnoputri sekitar setahun silam. Benar, ternyata. Di tengah kabar bencana kebakaran, centang-perenang premanisme, silang-sengkarut polemik Pasal 19 Undang-Undang TNI, dan pelbagai isu domestik yang meramaikan bursa informasi, mencuat berita membesarkan hati dari Bandung, ibu kota provinsi dengan semboyan ”Gemah Ripah Rapih Repeh”.

Dalam beberapa pekan terakhir ini, sebetulnya, Bandung seperti melambai-lambaikan eksotismenya tersendiri, terutama bagi para calon Gubernur Jawa Barat 2003-2008, yang akan memperebutkan kursi paling bergengsi di Gedung Sate. Tak kurang dari 80 kontestan siap bertarung habis-habisan, didukung para penggembira masing-masing. Isu tak sedap pun ikut merebak, termasuk money politics—yang tentulah: terasa ada terbuktikan tak mudah.

Proses seleksi memang masih panjang, paling tidak sebelum terpilih enam pasang calon—gubernur dan wakilnya—yang layak memasuki babak akhir, fit and proper test. Tapi, Rabu pekan lalu, ketika panitia pemilihan mengumumkan daftar kekayaan para calon, suasana dramatis sudah mulai terasa. Coba: ada calon yang mengaku memiliki kekayaan Rp 17 triliun, meliputi antara lain tabungan di bank Swiss senilai US$ 15 miliar dan bangunan senilai Rp 100 miliar!

Meski calon yang satu ini ”cuma” pensiunan tentara dengan pangkat terakhir kapten, nilai bangunannya saja sudah menyalip jumlah kekayaan calon berikutnya—pensiunan jenderal berbintang dua, mantan panglima Kodam—yang tak lebih dari Rp 70 miliar. Di peringkat tiga duduk manis seorang nyonya, janda mantan Wali Kota Bandung, dengan nilai kekayaan Rp 46 miliar. Para calon lain cuma mengaku punya kekayaan di bawah Rp 40 miliar.

Rupa-rupa tanggapan muncul setelah mendengar pengumuman daftar kekayaan tersebut. Ada yang bersikap positive thinking: karena sudah kaya, kemungkinan besar sang calon, setelah terpilih, tak akan tega makan uang rakyat. Tapi terselip pula rasa curiga: kekayaan itu sengaja dibesar-besarkan, katakanlah sebagai semacam ”perisai”, justru supaya korupsinya kelak tak ketahuan! Ada juga yang sekadar bermain angka, bahwa paling tidak dua di antara calon gubernur itu lebih kaya dari suami Presiden, Taufiq Kiemas, yang hartanya cuma Rp 50 miliar.

Mengapa tak dipetik hikmahnya saja? Misalnya pensiunan kapten tersebut, yang mengaku beroleh kekayaan berkat profesinya sebagai pengusaha di Kuala Lumpur, Malaysia. Kalau ditilik dari usianya yang baru 54 tahun—tak jelas kapan ia pensiun—paling lama ia hanya butuh waktu 24 tahun untuk mengumpulkan kekayaan itu. Artinya, tokoh ini layak diundang berbicara dalam seminar-seminar kewirausahaan yang tak bakal kurang jumlah penggemarnya. Memang ada yang berusaha ”meluruskan”: calon ini berasal dari keluarga kaya yang pintar memutarkan uangnya. Ini juga menarik: keluarga yang sudah gemah ripah pun, ternyata, ingin anaknya jadi tentara!

Hikmah berikutnya, mungkin, bisa dipetik oleh para petugas pajak yang juga lumayan sibuk belakangan ini. Lihatlah niat ingsun para calon gubernur itu. Betapa tulusnya mereka mengumumkan jumlah kekayaannya. Sebagai calon petinggi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan patut menjadi suri tauladan, tentulah mereka sadar belaka bahwa pajak merupakan satu di antara sendi keberlangsungan sebuah negara modern. Bagi para petugas pajak, mustahil ini dipandang bukan sebagai pekerjaan rumah yang menarik dan menjanjikan. Hikmah terakhir, barangkali, bisa ditawarkan kepada Jaya Suprana, pengurus Museum Rekor Indonesia di Semarang. Tidakkah tertarik membuka lema baru: calon gubernur terkaya di Indonesia?