KABAR ini seperti meniupkan angin panas bagi udara dingin Timika. Yang mewartakan AFX Global Ethics Monitor, layanan baru kantor berita Prancis AFP, mengutip laporan Freeport-McMoran Copper et Gold Inc., perusahaan induk PT Freeport Indonesia, babon penambang emas raksasa di bumi Papua.

Berita itu menyangkut perkara duit jasa sekuriti untuk tentara dan polisi. AFX menyebutkan, Freeport telah menggelontorkan bantuan kepada militer Indonesia sebesar US$ 5,6 juta atau sekitar Rp 50 miliar. Sumbangan yang disebutkan sebagai biaya pengamanan tersebut mencakup biaya penginapan prajurit, bahan bakar, perjalanan, dan perbaikan kendaraan militer. Sekitar Rp 3,5 miliar dari dana itu digunakan untuk membangun "prasarana pendukung."

Dokumen yang tergolong rahasia ini beredar sampai ke Kota New York, Amerika Serikat. Selain dikirimkan kepada para pemegang saham di sana, dokumen itu sampai pula ke tangan Otoritas Pasar Modal Amerika (SEC). Menurut AFX, laporan itu diberikan untuk menjawab permintaan pemegang saham, sebuah grup dana pensiun publik di kota yang berjuluk Apel Besar itu. Mereka meminta penjelasan Freeport atas dugaan keterlibatan militer dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua.

Keruan saja kabar tak sedap ini bikin gerah Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Ryamizard Ryacudu, yang sedang berada di Jayapura untuk melantik Panglima Komando Daerah Militer Trikora yang baru, Senin pekan lalu. Ia membantah keras adanya pemberian dana miliaran rupiah dari PT Freeport Indonesia kepada TNI. "Kita harus bersabar atas fitnah itu," ujar Ryamizard di antara kata sambutannya.

Tapi Freeport tak menampik kabar dana militer itu. Juru bicara PT Freeport Indonesia, Siddharta Moersjid, menganggap bantuan itu bukan hal yang istimewa. "Cukup biasa," katanya enteng via seluler. Ia tak setuju jika bantuan itu dianggap sebagai setoran atau uang jasa, sebagaimana dilansir banyak media massa. "Bantuan itu tanda kepedulian pihak Freeport kepada TNI," katanya.

Siddharta menyebut sejumlah alasan. Kebijakan itu berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. Bayangkan, luas area Freeport yang mencapai 2.800 kilometer persegi tentu menyulitkan satuan-satuan TNI melakukan pengamanan. Selain itu, letak beberapa bagian yang terpencil menyebabkan kesulitan memperoleh bahan makanan. "Kalaupun ada, harganya amat mahal," kata Siddharta.

Dana miliaran tadi diberikan selama tahun 2002. Angka ini lebih gede ketimbang tahun sebelumnya, yang banyaknya US$ 4,7 juta atau sekitar Rp 41 miliar. Uangnya dipakai untuk membantu sekitar 2.300 personel (dua batalion) aparat keamanan. Setiap personel menerima bantuan dana tunai yang besarnya bervariasi—sesuai dengan kepangkatan dan jabatan—dari Rp 125 ribu hingga Rp 700 ribu per bulan. "Tip" tertinggi diberikan kepada komandan batalion yang berada di lokasi. Komandan kodim dan kepala polres setempat? "Biasanya mereka mendapat Rp 5 juta sebulan," kata Decky Murib, bekas informan Kopassus.

Namun tak semua pernyataan Siddharta, juga Decky, dibenarkan pejabat keamanan Papua. Mantan Panglima Kodam Trikora (yang baru saja diganti), Mayor Jenderal Mahidin Simbolon, mengakui bahwa pihaknya menerima dana keamanan itu. Tapi jumlahnya sangat jauh di bawah angka bantuan tersebut. "Kalikan saja Rp 125 ribu dengan 450 personel saya selama 12 bulan," katanya. Jawaban teka-teki Mahidin ini adalah Rp 675 juta.

Berbeda dengan Mahidin, Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Papua, Komisaris Besar Polisi Daud Sihombing, tidak membantah besarnya dana yang tercurah. "Jumlah itu sangat wajar," katanya. Daud Sihombing menyatakan, saat menjadi Kepala Polres Jayapura, ia pernah menghabiskan dana operasional Rp 1 miliar dalam setahun. Dananya tak diberikan Freeport secara langsung, tapi dirupakan uang makan, uang saku, uang bahan bakar, dan berbagai fasilitas lain. Personel polisi yang ikut dalam pengamanan Freeport tak lebih dari satu kompi—sekitar seratus orang—dari satuan Brigade Mobil (Brimob). Total aparat yang mengamankan Freeport mencapai 2.300 orang.

Lain yang ditempuh PT Kaltim Prima Coal (KPC) di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Selain memberikan dana untuk pembangunan masyarakat, manajemen tak segan-segan "menggaji" bulanan para pemuka masyarakat setempat. Dalam catatan tahun 2001, setiap bulan KPC membayar sedikitnya 84 orang pemuka masyarakat setempat. "Jumlahnya sekitar Rp 25 juta sebulan," kata seorang pejabat perusahaan itu kepada Rusman dari TEMPO.

Untuk daerah bergolak seperti Aceh, urusannya berbeda lagi. Juru bicara PT Arun, Irwandar, mengakui bahwa perusahaannya memberi aparat TNI uang saku untuk pengamanan di luar dana pembangunan masyarakat. "Ah, tidak seberapa, kecil jumlahnya," katanya kepada Zainal Bakri dari TEMPO. Yang jelas, markas besar menempatkan empat batalion untuk bertugas di area PT Arun dan Exxon Mobil. Biaya ekstra ini tak seberapa dibandingkan dengan risiko kerusakan akibat kerusuhan. Apalagi Gerakan Aceh Merdeka bisa mengancam.

Kritik lalu datang bertubi. Bagi pengamat militer Kusnanto Anggoro, cara ini tak dapat dibenarkan. "Mestinya dana itu dimasukkan ke anggaran negara, baru dialokasikan ke militer," ujarnya. Apalagi Pasal 25 Undang-Undang Pertahanan Negara menyebutkan, pertahanan negara dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara. Dengan demikian, menurut Kusnanto, semua operasi TNI, termasuk pengamanan obyek vital nasional, ditanggung negara.

Kekhawatiran lain disuarakan aktivis kelompok Propatria yang kerap kritis terhadap kebijakan TNI, Munir. Mantan koordinator LSM Kontras yang peduli dengan tindak penculikan terhadap para aktivis ini melihat, cara terima gaji gelap itu bahkan memungkinkan terjadinya perkawinan antara pemodal dan pemegang senjata. "Itu potensial menyebabkan munculnya para petualang bermotif ekonomi," ujarnya.

Minimnya anggaran pertahanan selalu menjadi alasan. Padahal pemerintah bukannya tak tanggap. Misalnya, anggaran TNI tahun ini Rp 13 triliun dengan tambahan Rp 1 triliun untuk pengadaan dan perbaikan alat utama sistem senjata. Angka itu cukup besar dihadapkan dengan rumitnya ekonomi bangsa saat ini. Dari jumlah itu, Rp 11,54 triliun dialokasikan sebagai anggaran rutin. Misalnya gaji sekitar 300 ribu prajurit, yang naik sepuluh persen. Uang lauk-pauk dan latihan tempur kabarnya juga akan dikatrol. Mungkin saja bujet ini dirasa tak memadai, sehingga rezeki tambahan tak bisa dihindari.

Darmawan Sepriyossa, Cahyo Junaedy, Cunding Levi, TNR