Judul buku: Neoliberalisme
Penulis : I. Wibowo/Francis Wahono (ed.)
Penerbit : Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, 2003.
Tebal : 372 hlm.

I. Wibowo dan Francis Wahono perlu diberi ucapan selamat atas penerbitan buku Neoliberalisme, buku yang mengangkat beberapa masalah pembangunan bangsa Indonesia yang paling menantang ke dalam diskursus. Tiga belas penulisnya—semua orang Indonesia, kecuali Norena Heertz—berkompetensi tinggi. Masalah dasar, ideologi neoliberalisme dan globalisasi, dibahas dari beberapa sudut oleh Heertz, Herry Priyono, I. Wibowo, Robert H. Imam, dan Kwik Kian Gie.

Dalam tulisan pertama, Norena Heertz menggariskan pengambilalihan Inggris oleh neoliberalisme di bawah komando Margaret Thatcher. Sayang, sesudah menyebutkan bahwa sekarang jauh lebih banyak orang memiliki rumah sendiri, Heertz tidak menarik semacam saldo (kecuali catatan kriptik "there is no free lunch" di akhir karangan, 42). Sesudah 20 tahun "Thatcherisme", apakah Inggris lebih sejahtera, lebih produktif, lebih memberi harapan? Apakah pro-kontra neoliberalisme masih terbuka?

Logika yang mendasari neoliberalisme diangkat oleh Herry Priyono: tak boleh ada regulasi terhadap perekonomian, dan "tidak ada masyarakat", yang ada hanya individu. Neoliberalisme percaya bahwa kebebasan maksimal individu untuk berusaha di pasar guna pemenuhan keinginan pribadinya akan menghasilkan peningkatan produksi paling efektif—hal yang memungkinkan pemenuhan semua kebutuhan dengan semakin sempurna. Itulah fundamentalisme pasar.

"Diskriminasi" kepercayaan itu "terhadap mereka yang tidak mampu menjual dan membeli" (68) merupakan segi ideologis neoliberalisme. Para pemain raksasa diuntungkan karena kebutuhan terus dirangsang meluas (karangan R.H. Imam). Mereka tidak mengenal kata "cukup" dan secara internasional tak terdorong memperhatikan mereka yang lemah. I. Wibowo menunjukkan implikasi negatif dogmatisasi trias liberalisasi perdagangan, privatisasi, dan deregulasi, tapi menurut saya kurang membuat jelas bahwa pemutlakan trias itu tak meliputi segala liberalisasi, privatisasi, dan deregulasi. Distingsi itu akan membantu un- tuk mengajukan pertanyaan lebih pragmatis-empiris sejauh mana tiga kebijakan itu membantu ataupun tidak membantu untuk memperkuat ketahanan nasional dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Karangan Robert H. Imam tentang globalisasi simply cemerlang—dan menakutkan! Perekonomian yang secara agresif didorong oleh globalisasi semakin mengandaikan apa yang disebut Imam sebagai "hiper-konsumerisme": orang di seluruh dunia semakin gila larut dalam mabuk pembelian berbagai komoditas yang dipasarkan secara global, bukan karena mereka membutuhkannya, melainkan demi nikmat pembelian itu sendiri (cf. 309). Jelaslah bahwa hiper-konsumerisme itu tidak sustainable. Keyakinan optimistis bahwa unsustainability sistem kapitalis akan melahirkan masyarakat yang sungguh-sungguh manusiawi ("sosialisme") tidak beralasan lagi. Kalau terjadi "revolusi", bukan dengan gaya Revolusi Oktober 1917, melainkan menurut model Jakarta Mei 1998 dan Sampit Januari 2001. Sebagai catatan, merajalelanya globalisasi menyebabkan, sebagai padanan dialektis, sebuah reprimordialisasi kurang disorot.

Tidak mungkin semua karangan dibahas satu-satu. Tanpa kecuali, karangan itu mengangkat tantangan-tantangan sangat nyata yang kita hadapi. Tentu, ada juga pertanyaan yang muncul. Terutama bahwa para penulis cenderung menulis secara hitam-putih, padahal dalam kenyataan politik hampir selalu ada trade-off. Bahaya kalau trade-off itu tidak dibahas, posisi-posisi berprinsip menjadi platonis dan bahkan bisa menjadi ideologis juga, semacam ideologi anti-neoliberalisme.

Satu-satunya karangan yang tidak up to the occasion adalah "epilog" Kwik Kian Gie. Barangkali beliau terlalu sibuk. Argumentasi Kwik amat sederhana: mereka yang "mau bekerja keras dan mau membebaskan diri dari konvensi, dogma, doktrin, serta berbagai mitos yang oleh negara-negara maju dipaksakan kepada kita melalui pembantunya", yang tidak apa-apa kalau negara "bangkrut atau tidak", asal "kita menjadi bangsa yang disegani" (350), adalah para pendekar "nasionalisme baru". Sedangkan mereka yang mendukung privatisasi dan lain-lain dan berpendapat bahwa Indonesia masih harus bekerja sama dengan IMF adalah orang yang menganggap nasionalisme sebagai sikap "sempit seperti katak di dalam tempurung" (empat kali!, 332, 333, 340), "masih dilekati oleh jiwa yang terjajah", "mencemooh Bung Karno" (335), dan seterusnya, dan seterusnya. Pembelaan Bung Karno berapi-api menurut saya juga salah kaprah, baik apanya yang dibela maupun terhadap siapanya (dan kapan di Belgia terjadi "saling membunuh", 336?).

Pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan hanya ingin menggarisbawahi di mana letak nilai buku bagus ini: selain dalam pelbagai uraian yang sulit didapat di sumber lain, dalam rangsangan bagi sebuah diskursus mengenai hal-hal yang akan menentukan masa depan bangsa Indonesia.

Franz Magnis-Suseno S.J., pengajar di STF Driyarkara