SWAZILAND, 13 tahun silam. Beberapa pemimpin negara Afrika meminta dukungan dari Bank Dunia agar membantu mereka mengembangkan tata pemerintahan yang lebih baik. Peter Eigen, 65 tahun, kala itu menjadi Direktur Bank Dunia untuk Afrika Timur. Aktif memelopori pengembangan agenda antikorupsi bagi Bank Dunia, dia mendukung permintaan para pemimpin negara-negara Afrika di atas, yang ternyata ditolak oleh Presiden Bank Dunia.

Eigen merespons penolakan itu dengan keluar dari Bank Dunia setahun kemudian dan membidani kelahiran Transparency International—lembaga nirlaba yang berpusat di Berlin. Berdiri pada April 1993, lembaga yang dipimpin Peter Eigen ini melakukan riset untuk menghitung Indeks Persepsi Korupsi di berbagai negara. Lembaga ini adalah organisasi masyarakat pertama yang mencurahkan perhatian sepenuhnya pada pemberantasan korupsi. Ke mana pun dia pergi, Eigen tidak pernah lelah menekankan bahwa solusi terhadap korupsi harus dimulai dari dalam negara itu sendiri, bukan pada tekanan dari luar—seberapa pun besarnya.

Peter Eigen tampaknya hanya tua dalam usia. Sejatinya, dia tetap seorang aktivis dengan gelora yang tak pernah padam. "Dia minta kami ngebut dari Cipayung, Bogor, begitu tahu terjadi insiden di Majalah TEMPO (Sabtu dua pekan lalu—Red.)," tutur seorang staf Transparansi Internasional Indonesia. Lembaga ini mengundangnya ke Jakarta untuk berbicara di sebuah seminar dua pekan lalu. Eigen akhirnya tiba di depan kantor TEMPO di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Tapi ia tak mampu berbuat banyak.

Hanya matanya yang beralis perak menatap nyalang para penyerbu yang menggoyang-goyangkan pagar dengan ganas. Kepalanya yang beruban berkali-kali menggeleng. Tangannya mengepal. Tapi kendala bahasa membuat dia tak bisa berkomunikasi dengan para penyerbu kantor TEMPO. Eigen telah lama memberikan perhatian khusus kepada media massa. Pengalamannya memberantas korupsi membuatnya tahu persis bahwa kemandulan media massa akan membuahkan masyarakat yang sakit. "Korupsi akan terus mewabah tanpa kewaspadaan media, masyarakat sipil, dan keberanian wartawan," dia pernah berteriak di sebuah forum internasional.

Teriakan itu kembali dia uarkan dalam seminar yang diselenggarakan Transparansi Internasional di Jakarta. Di hadapan para aktivis, wartawan, dan intelektual yang menghadiri acara tersebut, tentang demo beberapa ratus orang yang menyatakan diri sebagai pendukung pengusaha Tomy Winata, dia mengatakan, "Saya mengutuk tindakan mereka." Eigen juga mengajak hadirin bersatu untuk melawan tekanan terhadap kebebasan pers. "Kebebasan media massa adalah salah satu prasyarat demokrasi," ujarnya. Kebebasan pers memang merupakan salah satu kampanye Transparansi Internasional di sejumlah negara: Libanon, Meksiko, Jerman, dan Panama.

Dedikasi Eigen dalam upaya pemberantasan korupsi, pemupukan demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat sipil mengantarkannya pada berbagai penghargaan. Di antaranya gelar doktor kehormatan pada Open University. Dari negeri kelahirannya, Jerman, dia mendapat anugerah Medali Theodor Heuss. Dia juga memangku sejumlah jabatan prestisius: anggota terpilih Crown Agents Foundation serta anggota Dewan Pengawas Deutsches Netzwerk fur Wirtschafts-Ethik dan Centre for International Development, John F. Kennedy School of Government, Harvard University.

Senin pekan lalu, di tengah padatnya acara seminar di Jakara, Peter Eigen memberikan wawancara khusus untuk mingguan ini. Dalam waktu kurang dari satu jam, dia berupaya menjawab pertanyaan wartawan TEMPO Darmawan Sepriyossa, Ahmad Taufik, dan Edy Budiyarso sembari menelan makan siang.

Berikut ini petikannya.

Bagaimana posisi Indonesia di antara negara-negara yang dikenal korup?

Transparansi Internasional memiliki Indeks Persepsi Korupsi. Indeks ini menghimpun persepsi dari para pelaku bisnis di pasar internasional. Dalam indeks tersebut tahun lalu Indonesia menempati urutan ke-96 dari 100 negara. Anda simpulkan sendiri fakta tersebut.

Bagaimana indeks ini dihitung?

Indeks ini bukanlah pendapat, pilihan, ataupun analisis kami. Itu hasil survei dari 40 perusahaan survei internasional. Data ini merangkum pendapat sekitar 100 ribu orang yang ditanyai tentang negara mana yang mereka ketahui, komparasi keahlian yang ada di negara tersebut, dan lain-lain. Semua dalam rentang nilai 1 sampai 10. Sepuluh menunjukkan negara yang jujur, satu menunjukkan kondisi negara berkembang.

Dengan posisi di nomor 96—dari 100—apakah Indonesia masuk golongan negara yang amat korup?

Kita membicarakan pandangan orang-orang yang kami tanyai tentang Indonesia. Dalam hal ini, pandangan kami tidak tercakup.

Oke. Tapi masalah apa yang Anda lihat di balik pandangan orang-orang itu?

Kami melihat ada masalah besar. Sebab, orang yang kami tanyai adalah mereka yang harus menentukan keputusan bisnis. Misalnya apakah perusahaan mereka harus berinvestasi di Indonesia atau di Malaysia. Kita tahu, orang tak akan sudi berinvestasi di negara yang korup. Hasil survei kami itu kira-kira intinya mereka percaya di Indonesia orang harus menyuap kalau urusan ingin cepat selesai. Saya kira persepsi seperti ini amat merugikan Indonesia, seolah-olah di sini tak ada kalangan bisnis lain kecuali mereka yang gemar menyuap dan korup.

Banyak pihak percaya suap telah menjadi bagian dari budaya di negeri ini.

Jika Anda tidak menghentikan pembunuhan, misalnya, hal itu mungkin akan menjadi budaya. Di Kolombia dahulu, pembunuhan hampir menjadi hal yang jamak sehingga masyarakat tak berani ke luar rumah. Maka perangilah korupsi karena korupsi banyak memberikan dampak buruk bagi ekonomi dan sosial masyarakat. Negara berkembang seperti Indonesia, Argentina, Brasil, Nigeria, dan Zaire semuanya negara kaya. Negara Anda lebih kaya dibandingkan dengan Amerika, secara sumber daya alam, manusia, infrastruktur, akses ke lautan, dan sebagainya. Zaire itu menurut saya layak disebut surga. Argentina pada 1910 juga sempat memiliki pendapatan per kapita yang sama dengan Amerika. Mengapa saat ini menjadi negara miskin? Karena korupsi. Negara Anda lemah juga karena korupsi.

Untuk memberantas korupsi di sini, apa yang pertama kali harus dilakukan?

Harus ada strategi, alat, dan cara kerja yang sistematis. Strategi yang digunakan pun harus realistis sembari harus diusahakan agar lembaga-lembaga demokrasi terus bekerja. Prinsip dasarnya, setiap masyarakat merancang sistem integritasnya sendiri. Korupsi berkaitan dengan situasi, kebudayaan, dan tradisi setempat. Gerakan kami pun bertumpu pada kekuatan cabang kami di berbagai negara di dunia. Mereka menentukan sendiri masalah dan cara melakukan perubahan. Kami tinggal mendukung upaya-upaya tersebut.

Apakah Anda percaya korupsi bisa dihilangkan?

Saya tidak berbicara soal penghilangan. Yang kami tekankan selama ini adalah bagaimana kita mengontrol korupsi. Selalu ada sedikit korupsi dalam masyarakat. Bagi saya, mungkin hal itu bukan masalah.

Bagaimana kontrol itu dilakukan bila seluruh sistem sudah "disetrum" oleh mekanisme korupsi?

Begini. Bila Anda bisa berfokus untuk mengontrol 98 persen dari sebuah anggaran, upayakan agar 98 persen itu benar-benar bisa dikontrol. Yang dua persen itu biarlah. Memang jadinya tidak sempurna, tapi itu saja mungkin sudah bagus.

Apakah Anda menyisakan sedikit ruang untuk "toleransi" pada korupsi?

Bukan toleran. Hanya, saya ini praktisi, bukan seorang fundamentalis.

Kalau diberi mandat menjadi Presiden Indonesia, sanggupkah Anda mengatasi problem korupsi yang amat serius di Indonesia?

Rasanya saya tidak mungkin menjadi presiden yang hebat untuk negara Anda. Paling tidak, saya kan tidak bisa berbahasa Indonesia, ha-ha-ha…. Tapi saya beri contoh kasus ini untuk Anda. Presiden Nigeria Jenderal Obasanjo adalah salah satu dari dua pendiri Transparansi Internasional. Dia memerangi korupsi selama lima tahun. Hanya sebagian kecil masyarakat Nigeria yang menghargai upaya tersebut. Perlu waktu yang lama mengubah masyarakat yang sempat dihinggapi penyakit korupsi. Mudah untuk korup, tapi amat sulit menjadi orang yang jujur.

Seberapa besar kontribusi seorang presiden atau pemimpin yang jujur dalam upaya pembersihan korupsi, sejauh yang Anda lihat?

Korupsi tak bisa ditebas hanya dengan mengangkat seorang presiden yang jujur. Upaya ini harus didukung oleh sebuah sistem yang terintegrasi. Dengan cara itu, perilaku korupsi yang sudah dianggap jamak oleh masyarakat bisa diubah.

Jadi, partisipasi masyarakat sipil adalah kunci utama?

Ya, masyarakat sipil yang baik. Partisipasi sektor swasta juga hal mutlak. Bila sektor swasta tidak kooperatif, upaya mengontrol korupsi sulit dilakukan. Cara lain yang efektif adalah dengan memberitakan para koruptor itu di media massa. Dan korupsi adalah berita menarik. Begitu orang tahu seorang pejabat korup, kredibilitasnya akan jatuh. Hal itu yang dialami bekas Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi.

Tolong ceritakan pengalaman Anda di negara-negara yang korup.

Untuk mendapatkan kontrak yang besar, biasanya orang harus mengeluarkan 2 hingga 5 persen jumlah total. Di beberapa negara, jumlahnya bahkan bisa mencapai 20 persen.

Berapa persen dari angka itu untuk alokasi suap?

Pada investasi untuk sektor publik di negara miskin, seperti pembangunan bendungan pembangkit listrik, jalan, pelabuhan, dan rumah sakit, sekitar 10 persen dialokasikan untuk suap.

Kerugian ekonomi adalah akibat langsung dari korupsi. Bagaimana dengan akibat yang tidak langsung?

Transparansi Internasional percaya ada kerusakan yang lebih parah yang secara tidak langsung disebabkan oleh korupsi. Saat bekerja sebagai manajer program dari Bank Dunia untuk negara-negara Amerika Latin dan Afrika, saya menyaksikan bagaimana korupsi mengubah pilihan, ukuran, dan pengaturan waktu proyek, pemilihan kontraktor, serta kualitas penyelesaian pekerjaan. Dan proyek besar yang berasal dari investasi kerap memberikan peluang terjadinya korupsi.

Sebagian besar perusahaan melakukan penyuapan saat mereka memasuki pasar internasional. Apa upaya lembaga Anda mencegah hal ini?

Saat ini kami telah berhasil mengajak 35 negara eksportir terpenting untuk menandatangani konvensi antisuap. Beberapa negara juga telah memberlakukan ketentuan melarang penyuapan ke negara lain saat ekspor. Anda tahu, di Jerman saja sah hukumnya bila perusahaan negara melakukan penyuapan ke negara lain. Nah, ketentuan di atas membuat perusahaan-perusahaan besar Jerman kemudian tak lagi melakukan penyuapan. Ini kemajuan yang besar. Meksiko juga salah satu contoh yang berhasil.

Karena pemerintah Meksiko memberlakukan Undang-Undang Kebebasan Informasi?

Ya. Mereka juga menggalakkan kampanye untuk mengontrol korupsi di kalangan polisi. Tentu perlu waktu yang tak singkat untuk mengubah keseluruhan sistem. Meksiko mungkin bisa menjadi contoh yang baik. Hong Kong juga merupakan contoh yang baik. Mereka memiliki komisi independen antikorupsi sendiri dan lembaga ini menunjukkan perkembangan yang bagus. Namun perubahan yang drastis terjadi di Kenya.

Presiden Daniel Arap Moi memang dikenal mampu meletakkan dasar-dasar hukum bagi upaya pemberantasan korupsi di Kenya. Anda punya pengalaman apa di sana?

Ada cerita yang amat menarik, yang diceritakan seorang sopir taksi kepada saya. Pada hari kedua Moi menjadi Presiden Kenya, si sopir mencoba memberikan uang suap saat harus berhubungan dengan polisi. Si polisi kontan menolak. "Tidak, tidak lagi," katanya, "Ini pemerintahan baru, dan jangan lagi ada korupsi." Menakjubkan. Ini contoh bukan hal yang mustahil bagi masyarakat untuk berkata, "Jangan lagi ada korupsi di negeri ini."

Omong-omong, bagaimana awal mulanya Anda tertarik memerangi korupsi?

Istri saya bekerja sebagai dokter ketika saya bertugas di Nairobi, Kenya, dan di Calcutta, India. Ia langsung berinteraksi dengan kaum miskin di kedua negara berkembang tersebut. Saya mendengar banyak cerita betapa kesulitan hidup mereka itu berhubungan erat dengan suburnya korupsi di negara-negara tersebut. Sejak saat itulah saya merasa terpanggil untuk memerangi korupsi, yang menurut saya merupakan akar semua persoalan.

PETER EIGEN Tempat dan tahun lahir: Jerman, 1938 Pendidikan: Doktor Universitas Frankfurt, Jerman (1966) Pekerjaan: Pernah menjadi profesor ilmu hukum di Universitas Frankfurt dan Universitas Georgetown di Amerika Serikat Ketua Program Bank Dunia untuk Afrika Barat (1977-1983) Direktur Program Bank Dunia untuk Amerika Latin (1983-1986) Direktur Regional Bank Dunia untuk Afrika Timur (1988-1991) Ketua Transparency International (1993-sekarang)