Di negara-negara berkembang atau mereka yang baru saja "terlahir kembali" menjadi negara yang demokratis, sosok pemimpin menjadi sangat penting. Dia menjadi simbol dan dia menjadi sumber inspirasi bagi rakyatnya yang ingin menjadi bagian dari nation building. Itulah sebabnya, tewasnya Zoran Djindjic, Perdana Menteri Serbia yang terbunuh dengan keji Rabu pekan silam, adalah duka cita dunia. Bukan hanya karena dia telah menjadi simbol harapan untuk membangun demokrasi di kawasan Balkan, tetapi dia juga menjadi perwakilan dari keinginan seluruh Eropa modern untuk mengenyahkan pengaruh Slobodan Milosevic yang telah mengubah Yugoslavia (kini disebut Serbia dan Montenegro) ke Abad Tengah.

Apa yang terjadi pada Djindjic adalah sebuah pengulangan dalam sejarah pembunuhan politik di Balkan. Dua peluru yang melubangi punggung dan perutnya adalah peristiwa pembunuhan yang berjarak hanya dua minggu dengan percobaan pembunuhan sebelumnya. Saat itu iring-iringan mobil Djindjic digebrak sebuah mobil besar yang dikemudikan oleh orang tak dikenal. Pelakunya tertangkap. Tapi empat hari kemudian dia dibebaskan oleh pengadilan Beograd dan hilang tanpa jejak (baca rubrik Luar Negeri: Dan Satu Lagi yang Tumbang di Balkan, hlm. 127).

Dimulai dari halaman hitam sejarah dunia, ketika pada 1914 Pangeran Francis Ferdinand tewas dibunuh—yang kemudian menyulut Perang Dunia I—maka pembunuhan-pembunuhan politik di Balkan bagai sebuah tradisi "biasa". Dan yang lebih tragis, pembunuhan para pemimpin atau politikus itu selalu memiliki kaitan dengan mafia dan preman yang berkongsi dengan penguasa.

Siapa yang membunuh Djindjic? Boleh jadi sosok sang pembunuh tak akan terungkap seperti pembunuhan-pembunuhan sebelumnya yang dilakukan oleh mafia Balkan. Mereka adalah kelompok bersenjata yang mejadi penguasa finansial dan politik di kawasan itu. Polisi Serbia sudah mulai menahan beberapa tersangka dari dunia mafia; tetapi seperti biasa, kelompok ini selalu memiliki keahlian bersilat dalam soal pembuktian.

Djindjic adalah seorang intelektual yang memperoleh gelar doktornya dalam bidang filsafat di Jerman. Dia percaya bahwa pilar demokrasi dan peradaban harus dibangun oleh keberanian dan nurani. Karena itu dia, secara nekat, bersedia bekerja sama dengan mahkamah internasional di Den Haag untuk menyerahkan Slobodan Milosevic. Djindjic merasa tak memiliki pilihan lain, karena negaranya yang dikuasai oleh paramiliter dan geng-geng bawah tanah penguasa bisnis narkotik dan penyelundupan perempuan itu hanya bisa dikempiskan dengan mengenyahkan Milosevic dari tanah Balkan. Tentu saja dia juga memiliki sisi pragmatis, karena beberapa kali dia juga disebut mencoba membuat kompromi dengan beberapa pemimpin mafia itu.

Tetapi, sejak kapan kita bisa membuat deal yang lurus dan bersih dengan kelompok mafia atau preman? Mereka memiliki nilai-nilai sendiri dengan aturan main yang tak dipahami di dunia yang terang. Sisi pragmatisme Djindjic membuat dia tetap menjadi sasaran pucuk senapan. Dan kekosongan kekuasaan yang ditinggalkannya bisa saja terisi oleh rekan-rekan Milosevic yang masih saja tersebar di antara kelompok militer, paramiliter, dan polisi rahasia. Jika ini yang terjadi, niscaya Serbia akan menjadi pusat destabilisasi di Eropa dan mereka kembali memasuki Abad Gelap.

Seperti di Indonesia, Serbia maupun negara-negara yang tengah membangun infrastruktur demokrasinya harus bisa membuat benteng pertahanan agar negaranya tak jatuh ke tangan mafia dan preman. Itu bisa dilakukan bukan hanya karena jeritan masyarakat, tetapi akan lebih efektif jika seluruh perangkat hukum—polisi, jaksa, hakim—di negara-negara ini mampu bersatu dan mengatakan "tidak" kepada ajakan atau tekanan bekerja sama dengan para preman itu.